Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemberdayaan Komunitas Santri Kitab Kuning di Pondok Pesantren Arifin, Zainal; Nurul Anam
Al-Ijtimā': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/aijpkm.v4i1.85

Abstract

Kitab kuning merupakan salah satu ciri khas eksistensi pesantren di Indonesia. Sejak dulu, kitab kuning merupakan bahan yang wajib diajarkan di pesantren. Tujuan pengabdian yang akan dilakukan ini adalah pengembangan kualitas komunitas santri kitab kuning di Pondok Pesantren Nurul Chotib Wringinagung Jombang Jember. Metode pengabdiannya menggunakan metode ABCD. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah dilakukan baik dari tahap Define, Discovery, Dream, Design dan Deliver, maka ada perubahan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut: 1) pengembangan kualitas SDM Komunitas Santri (Pengurus dan Anggota) Kitab Kuning Pondok Pesantren Nurul Chotib Wringinagung Jombang Jember berjalan dengan efektif atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; 2) pengurus yang ada di Komunitas Wilayah Sunan Ampel telah mengetahui, memahami dan mempraktekkan tentang tentang Penerapan Metode Pembelajaran Inovatif Al-Miftah pada SDM Komunitas Santri Kitab Kuning Pondok Pesantren Nurul Chotib Wringinagung Jombang Jember; 3) anggota yang ada di Komunitas Wilayah Sunan Ampel telah mengetahui, memahami dan mempraktekkan metode pembelajaran inovatif al-Miftah serta isi Kitab Kuning tingkat dasar di Komunitas Santri Kitab Kuning Pondok Pesantren Nurul Chotib Wringinagung Jombang Jember.
Pengaruh Pop Culture Asing terhadap Narasi dan Estetika Film Indonesia Kontemporer Nurul Anam; Shovi Yatul Istifadah
Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris Vol. 3 No. 1 (2025): March: Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/fonologi.v3i1.1466

Abstract

This study examines the influence of foreign pop culture on the narrative and aesthetics of contemporary Indonesian films. In the era of globalization, Indonesian filmmakers face the challenge of adapting global elements while preserving local identity. This research employs a qualitative approach by analyzing several Indonesian films, such as Gundala, Yuni, and Impetigore, which exhibit a unique blend of global and local themes. The findings reveal that foreign pop culture plays a significant role in shaping modern and globally competitive narrative structures and visual aesthetics while maintaining Indonesian cultural values. However, the risk of cultural homogenization remains a challenge. With the right adaptation strategies, Indonesian films can strengthen their position as cultural representations that are both globally and locally relevant. This study aims to contribute to the development of the Indonesian film industry amidst the influence of cultural globalization.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH YANG MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEROLEHAN TANAH DI INDONESIA Nurul Anam
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.472

Abstract

Kedudukan hukum hak atas tanah yang musnah akibat bencana alam merupakan isu penting dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 huruf d UUPA dan Pasal 57 PP 24/1997, jika tanah secara fisik telah musnah akibat peristiwa seperti gempa, abrasi, atau letusan gunung berapi, maka hak atas tanah tersebut dinyatakan hapus secara hukum karena objek hak tidak lagi ada. Namun demikian, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keadilan bagi warga yang kehilangan tanahnya. Mekanisme pemulihan hak dilakukan melalui relokasi, pemberian tanah pengganti, atau kompensasi keuangan yang sesuai, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan seperti Perpres No. 62/2018 dan Permen ATR/BPN No. 18/2016. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan validasi data oleh instansi resmi dan kolaborasi antarlembaga. Khusus untuk masyarakat adat, perlindungan kolektif diatur dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Meskipun prosesnya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial, pendekatan ini menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan agraria dan kepastian hukum dalam situasi luar biasa seperti bencana alam.