Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS
Tresya Tresya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PIDANA MARKETING MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk Sigit Somadiyono; Tresya Tresya
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.977 KB)

Abstract

Salah satu cara pemasaran produk bank yang dilakukan seorang marketing adalah memberikan kredit atau pembiaayan. Kredit atau pembiayaan adalah penyedian uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seorang marketing  menyeleksi calon nasabah untuk diberikan kredit atau pembiayaan dengan beberapa pertimbangan kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko dan objek kredit karena seorang marketing harus menjaga nasabahnya agar tidak terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit atau pembiayaan tidak dapat kembali pada waktunya. Kredit atau pembiayaan bermasalah di perbankan itu disebabkan beberapa faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak – pihak yang terlibat dalam proses kredit atau pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan atau disebabkan oleh faktor lain. Kata Kunci : Tanggung Jawab Marketing, Pembiayaan Bermasalah
ANALISIS POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Tresya Tresya
Wajah Hukum Vol 1, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.855 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v1i1.18

Abstract

This research is raining to know and recognize: (1) Any actions that have potential as corruption in the execution of duties and positions of Notary and PPAT (2) the efforts made by Notary and PPAT in preventing their actions to not have the potential to be criminal act of corruption This research is an empirical normative research because in this study the authors combine normative legal research (secondary data) with empirical legal research (primary data obtained from research results in the field). The source of this research is Notary in the working area of Jambi city and academician. The sampling technique used is purposive sampling. The method of analysis used in this study is the method of thinking qualitative analysis and drawing conclusions using inductive thinking methods. The results of this study indicate that potential acts as corrupt offenses in the performance of duties and positions of Notary and Officials of the Deed of Land are contained in Article 2, 3, 5, 10 and Article 12 Sub-Article H of Law Number 20 Year 2001 concerning the amendment of Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. Several articles indicate the potential of Notary and PPAT may be subject to those articles if they commit a criminal act of corruption. In the case of the prevention of his actions so as not to have the potential to act Corruption is to work professionally in accordance with the applicable Law, and Notary Code of Ethics and PPAT.Keywords: Notary Public, PPAT, Corruption
Co-Authors Sigit Somadiyono