Garuda - Garba Rujukan Digital

Doni Septian

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Author-ID : 2425193

Religion Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Okparizan, Okparizan; Septian, Doni
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.744 KB)

Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan oleh pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan azas otonomi. Kelurahan dapat diartikan sebagai bentuk âlocal state governmentâ, atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Posisi Lurah secara hukum berada di bawah pemerintah Kecamatan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulisan ini mengunakan analisis diskriptif kualitatif, untuk mengetahui sejauhmana kewenangan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjannya. Hasilnya jelas tergambar bahwa Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan dan fungsi steering yang penuh dalam hal koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengedalian dari fungsi rowing atau penyelenggara langsung suatu urusan di wilayah kerjannya. Kewenangan Kelurahan sudah terkosentrasi pada tingkat Kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan pemerintahan di tingkat Kelurahan menjadi kaku, mekanis dan cendrung kurang dinamis. Pengambilan keputusan dan kebijakan pelayanan di tingkat Kelurahan juga diperediksi tidak bisa dilakukan secara cepat, oleh karena itu kewenangan atributif lebih tepat diberikan kepada Kelurahan untuk mendorong terciptanya hubungan langsung antara masyarakat umum selaku penerima jasa pelayanan, tanpa harus menunggu arahan atau petunjuk dari pemerintah Kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, hendaknya pemerintah Kecamatan memberikan âruang gerakâ yang bebas kepada unsur perangkat kerja kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan regulasi yang berlaku sehingga tidak menjadi penghambat bagi Kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun) Septian, Doni
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.929 KB)

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini bahwa dalam menyikapi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Kabupaten Karimun dan upaya memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat, sehingga di tetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang merupakan daerah terkena dampak langsung akibat kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, dengan mengunakan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dimana kebijakan ini bukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, kepentingan pembangunan berkelanjutan maupun kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, namun kebijakan ini hanya sebagai dalih atau alasan Pemerintah bersama Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengerukan pasir laut, penambangan timah dan bahan galian lainnya untuk di ekspor ke Luar Negeri. Kemudian dampak yang terjadi yaitu menurunnya hasil tangkapan dan ekonomi masyarakat nelayan, juga rusaknya ekosistem lingkungan laut dan sumber biota yang ada di laut Kabupaten Karimun. Di samping itu tidak adanya jaminan maupun konvensasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga terhadap masyarakat di Kelurahan Teluk Air yang terkena dampak langsung akibat daripada pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran di Kabupaten Karimun.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SUBSIDI METERAN LISTRIK PASANG BARU DI DESA SEMEMBANG KECAMATAN DURAI Doni Septian; Yozi Rahmadeni
Kemudi Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya lansia dan tidak mampu. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan menganalisa secara mendalam terkait efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4A (900va) yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM di Provinsi Kepulauan Riau. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep efektivitas oleh Zakiah dkk dengan menggunakan 3 indikator: (pencapaian tujuan, integrasi komunikasi dan adaptasi). Untuk dapat menjawab persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan program bantuan subsidi meteran listrik pasang baru per rumah tangga dengan daya 4 a (900va) Di Desa Semembang Kecamatan Durai diukur dari 3 indikator tersebut, belum terlaksana dengan efektif sebagaimana mesti yang diharapkan

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Kemudi

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Kemudi