Garuda - Garba Rujukan Digital

KEABSAHAN AKTA NOTA RIIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v2i2.22

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban,dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik.Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara perdata dan pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Nilai kesempurnaanya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain berupa akta notaris. Namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diterapkan beberapa sanksi diantaranya, sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi kode etik. Penerapan sanksi tersebut tidak dapat dilakukan bersama-sama, oleh karena sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh intansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.Keywords : Akta Nota Riil, Jabatan Notaris

PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA UNTUK MENJUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i2.13

Tanah merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Dimana untuk mendapatkannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan : Dasar kewenangan Notaris untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual; dan peralihan hak atas tanah berdasarkan kuasa untuk menjual. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dari penelitian tersebut menunjukkan dasar kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang; dan peralihan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bisa dilakukan dengan dasar kuasa untuk menjual yang berkaitan dengan perjanjian pendahuluan, yakni perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh NotarisKeywords : Peralihan hak, jual beli, Kuasa untuk menjual

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.45

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik dan Sporadik. Mengingat pentingnya sertipikat hak milik sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat maka penulis tertarik untuk meneliti syarat, pelaksanaan dan bagaimana kekuatan dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui Pengakuan Hak dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, sedangkan untuk mendukung penelitian dilakukan observasi dan wawancara. Bahan utama dari penelitian ini adalah data kepustakaan dan data empiris yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan, dan kemudian dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduksi dengan menggunakan perangkat normatif. Dari kegiatan interprestasi data kepustakaan maupun data empiris yang diperoleh, diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui lembaga konversi, hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA disesuaikan dengan hak yang ada di UUPA. Proses pendaftaran tanahnya dilaksanakan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara Sporadik, sedangkan proses penerbitan sertipikatnya dilakukan melalui penegasan konversi dan/atau pengakuan hak sebagaimana disebut pada pasal 88 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997.Keywords : UUPA, Pendaftaran Tanah Pertama Kali

PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DILAPANGAN, MENURUT UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i2.68

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang ada. Sesuai hokum ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasiakan semakin banyak penawaran penyedia jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers (jaman orde baru) kepada pers bebas (era Reformasi), sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Ternyata masih belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun sudah diatur secara eksplesit dalam pasal 8 UU pokok pers No. 40 Tahun 1999. Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun UU No. 40 Tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan pelindungan hokum dalam melaksanakan tugasnya.Keywords : Perlindungan hukum, wartawan, tindak kekerasan

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i1.59

Akta adalah sebuah surat yang diberi tanda tangan didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang sengaja dibuat untuk pembuktian. Akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis dan Akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengutamakan sebuah permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan pembuatan akta dibawah tangan dan Bagaimana pembuktian akta dibawah tangan ketika diingkari kebenarannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mempuyai beberapa tujuan yakni : untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuatan akta dibawah tangan dan untuk mengetahui bagaimana pembuktian akta dibawah tangan ketika diingkari kebenarannya. Tipe penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif ( Hukum Normatif ) sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (statue approach) dalam pendekatan perundang-undangan yang perlu dipahami adalah hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum studi dokumen atau bahan pustaka dan dalam pengolahan dan analisa bahan hukum penulis menganalisis secara deskriptif. Berdasarkan uraian dalam pembahasan dari bab ke bab maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan pembuatan akta dibawah tangan belum diatur didalam undang-undang sehingga pembuatannya bebas dan sesuai keinginan para pihak dan ketika akta dibawah tangan diingkari kebenarannya maka dalam hal ini pihak yang merasa diingkari harus membuktikan kebenaran atau keaslian akta dibawah tangan tersebut. Selama pihak yang diingkari bisa membuktikan kebenaran akta dibawah tangan tersebut maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.Keywords : Pembuktian, Akta Dibawah Tangan

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v2i1.19

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang keaggotaannya mencerminkan kondisi perwakilan rakyat daerah yang diwujudkan dalam fraksi-fraksi dan bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang legislatif. Keberadaan Lembaga Legislatif Daerah telah mengalami perubahan dan pengembangan yang sangat pesat, baik dari segi hukumnya maupun dari segi praktek lembaga daerah itu sendiri. Sebagai wakil rakyat di daerah, maka DPRD mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang organiknya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menekankan pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan hingga kedaerah-daerah. Pelaksanaan pengendalian pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lamongan adalah dilakukan pada setiap program yang dimulai sejak perencanaan hingga ke perumusan dan sampai akhir tahun anggaran, hal tersebut dilakukan mulai :a. Awal mulainya melalui penyusunan Panitia Anggaran dan alat perlengkapan Dewan yang lain.b. Mengevaluasi laporan yangmasuk dari pelaksanaan di lapangan, bentuk dari laporan tersebut itu adalah laporan triwulan. Evaluasi tersebut dengan mengadakan koordinasi dengan jajaran instansi pemerintah.c. Melakukan konsolidasi mendadak atau peninjauan mendadak ke lokasi yang menjadi obyek pemeriksaan.Keywords : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Otonomi Daerah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENJUAL TERHADAP PIHAK PEMBELI WANPRESTASI DALAM IKATAN JUAL BELI TANAH Bambang Eko Muljono
Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i2.51

Dalam suatu perjanjian pada umumnya salah satu asas yang dikenal adalah asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hal-hal yang disepakati dalam perjanjian, namun tetap tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang berlaku. Dalam perjanjian jual beli tanah tersebut didasarkan pada suatu perjanjian dimana untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengandung empat syarat yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Perjanjian Pengikat Jual Beli adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Teori kontrak yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum (Jack Beatson dan Daniel Friedman) sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang tegas dalam menangani hal ini. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penjual ketika pihak pembeli wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli tanah belum diatur didalam undang-undang, sehingga seringkali terjadi wanprestasi, dengan adanya wanprestasi tersebut maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Dan apabila akta jual beli tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka atas BPHTB yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BHTB).Keywords : Perlindungan hukum,Wanprestasi, Ikatan Jual Beli

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Independent

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search Journal : Jurnal Independent

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Independent