Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Erlis Karnesih
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Sosiohumaniora

 1 
PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN SEBAGAI REFLEKSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH JAWA BARAT Erlis Karnesih
Sosiohumaniora Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v7i3.5353

Abstract

Pengentasan penduduk miskin merupakan masalah yang cukup serius bagi Jawa Barat. Data empirik berupa indikator yang paling sering dipergunakan untuk mengukur intensitas kemiskinan head count ratio dan poverty gap index menjelaskan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk bervariasi secara signifikan antar daerah kabupaten dan kota. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Pada periode 1996-1999, persentase penduduk miskin meningkat tajam, namun pada tahun 2004 menurun, sejalan dengan implementasi program nasional. Pemerintah menyediakan paket JPS (Jaring Pengaman Sosial) meliputi penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha untuk keluarga miskin. Data empirik juga memperlihatkan tingkat partisipasi pendidikan menurun dalam kurun waktu tersebut. Walaupun persentase penduduk miskin mengalami penurunan, masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama yaitu persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Keadaan ini disebabkan karena masih rendahnya kinerja manajemen publik. Sejalan dengan desentralisasi yang dibawakan oleh otonomi daerah pada tahun 1999 seharusnya kinerja elit lokal (local-state actors) meningkat secara signifikan dalam mengimplementasikan progarm-program kemiskinan secara efisien dan akuntabel. Padahal,Indonesia meletakkan prinsip dasar kebijakan publik bahwa sumberdaya manusia bukan saja sebagai alat, namun juga sebagai tujuan. Kata kunci : Pengentasan Penduduk miskin, otonomi daerah, dan elit lokal.
DESENTRALISASI DALAM ADMINISTRASI NEGARA Erlis Karnesih
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5529

Abstract

Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia begitu meluas dan mengakar. Pemerintah dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Kinerja buruk tersebut, diindikasikan dengan munculnya berbagai persoalan seperti timbulnya kerusuhan di mana-mana, merebaknya penggunaan narkoba, meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal dalam rumah tidak layak huni, memburuknya fasilitas pendidikan, dan merajalelanya korupsi di berbagai sektor penyelenggara negara. Kinerja buruk instansi pemerintah yang mendapat sorotan itu mendorong keinginan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menghidupkan kembali gagasan desentralisasi dalam arti yang luas. Melalui desentralisasi, Daerah Otonom berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini, implementasi dari desentralisasi yang dibangun di atas prinsip good governance serta didukung oleh administrasi negara yang handal akan menciptakan instansi pemerintahan yang mampu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang baik, sehingga kualitas pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik pun akan terwujud. Kata Kunci : Desentralisasi, Administrasi Negara
Co-Authors A. Djadja Saefullah Budiman Rusli Titi Stiawati