Garuda - Garba Rujukan Digital

Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Maruapey, Muhammad Husein; Rusli, Budiman
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Research about Anomaly of Election Procedure of Head Village Government until now become unresolved social problem. Although the Policy of Regional Regulation Number 3 Year 2006 has been going on for a long time. The Local Government has made various breakthroughs, but is constrained by various problems. Among others, internal conflicts of indigenous peoples, lack of community support and the intrigue and interests of local political elites. The use of qualitative methods in this study is because the object under study requires direct observation of the researcher as the main instrument in addition to avoiding the occurrence of speculation and engineering research data, Based on the research, showing there are procedural deviations caused by several aspects such as: Saniri State Resources not yet qualified, implementing agencies are inconsistent with rules, halfhearted and unequivocal policies, external conditions of polarized community with policy the election of the village head implemented by the Soeharto government. The results of the research showing are related to factors (1) Human Resources not yet qualified, (2) Non-compliance with Rules, (3) Unclear policies, (4) with the Electoral Program of the New Order era (5) Intrik and interests of local political elites and (6) The history bias of the State Government.

Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Jamaluddin, Yanhar; Sumaryana, Asep; Rusli, Budiman; Buchari, Raden Ahmad
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1520

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Maruapey, Muhammad Husein; Rusli, Budiman; Karlina, Nina; Rahmatunnissa, Mudiyati
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1559

Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Salahutu) Belum efektif pelaksanaannya walaupun Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah berlangsung lama. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan berbagai terobosan, namun terkendala dengan berbagai permasalahan. Permasalahn konflik internal diantara Matarumah Parentah serta intrik dan kepentingan dari Elit Politik Lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti memerlukan pengamatan langsung dari peneliti sebagai instrumen utama sekaligus menghindari terjadinya spekulasi dan rekayasa data atas masalah penelitian. Berdasarkan penelitian, menunjukan ketidakefektifan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri disebabkan Personil atau Sumberdaya Saniri Negeri belum mumpuni, tidak konsisten dengan aturan, kebijakan yang setengah hati dan tidak tegas, kondisi eksternal masyarakat yang terpolarisasi dengan kebijakan Orde Baru. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu belum efektif dilaksanakan karena , variabel (1) Idealized Policy,(2) Implementation Organization,(3)Target Group, dan (4) Environmental Factors tidak dilakukan secara baik oleh Saniri Negeri dan badan pelaksana lainnya.

PUBLIC ENGAGEMENT IN THE POLICY OF ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT FOR STREET VENDORS IN GARUT KOTA SUBDISTRICT Ramdhan, Kurnia Muhamad; Rusli, Budiman; Buchari, Rd. Ahmad
Sosiohumaniora Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25792

This paper aims to examine the cause of public engagement ineffectiveness in the policy of arrangement and empowerment for street vendors in Garut Kota subdistrict. The research method used is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that public engagement in this policy has not been effective, because it has not been related to: 1) Context and Settings; 2) Sponsors, Conveners, and Their Motivations for Direct Public Engagement; 3) Process Design; and 4) Outcomes. Regarding Context and Settings, there are no specific rules for public engagement. Public engagement has become a formality to fulfill the principles of democratic governance, but most of the local government decisions and actions that are considered crucial in this policy do not represent street vendors desire. Regarding Sponsors, Conveners, and Their Motivations for Direct Public Engagement, public engagement in the policy does not have sponsors yet in its sustainability, as for those who are organizers of public engagement in this policy based on the Regentâ€™s Decree, especially in the fields that give positions to street vendors to be engaged as implementing elements. Some information, related to Process Design and Outcomes, is challenging to obtain. In substance, the author does not find information that is genuinely relevant to the aspects contained therein. The author recommends that a comprehensive review be carried out to formulate the Implementation Guidelines and Technical Guidelines based on the elements set out in the framework of direct public engagement as a guideline for conducting public engagement.

RELASI ANTAR AKTOR DALAM MENDUKUNG SEKTOR PERIKANAN DI PESISIR TELUK BANTEN Juliannes Cadith; Shintaningrum Shintaningrum; Budiman Rusli; Entang Adhy Muhtar
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON Ridwan Ridwan; Budiman Rusli; A.Djadja Saefullah; Heru Nurasa
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahn kemisikinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penelitian ini terfokus pada kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dinas terkait, masyarakat kawasan pemukiman kumuh dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN.

PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Titi Stiawati; Budiman Rusli; A. Djadja Saefullah; Erlis Karnesih
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Anak jalanan hingga saat ini terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas diatasi dengan baik. Fenomena ini banyak muncul di wilayah-wilayah perkotaan, yang salah satunya terjadi di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.

Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah Yanhar Jamaluddin; Asep Sumaryana; Budiman Rusli; Raden Ahmad Buchari
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1520

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan; pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan : a. Desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya, b. Daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan intervensi regulation Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah.

Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Muhammad Husein Maruapey; Budiman Rusli; Nina Karlina; Mudiyati Rahmatunnissa
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1559

Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Studi Di Kecamatan Salahutu) Belum efektif pelaksanaannya walaupun Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah berlangsung lama. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan berbagai terobosan, namun terkendala dengan berbagai permasalahan. Permasalahn konflik internal diantara Matarumah Parentah serta intrik dan kepentingan dari Elit Politik Lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Hal ini dikarenakan objek yang diteliti memerlukan pengamatan langsung dari peneliti sebagai instrumen utama sekaligus menghindari terjadinya spekulasi dan rekayasa data atas masalah penelitian. Berdasarkan penelitian, menunjukan ketidakefektifan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri disebabkan Personil atau Sumberdaya Saniri Negeri belum mumpuni, tidak konsisten dengan aturan, kebijakan yang setengah hati dan tidak tegas, kondisi eksternal masyarakat yang terpolarisasi dengan kebijakan Orde Baru. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu belum efektif dilaksanakan karena , variabel (1) Idealized Policy,(2) Implementation Organization,(3)Target Group, dan (4) Environmental Factors tidak dilakukan secara baik oleh Saniri Negeri dan badan pelaksana lainnya.

Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Muhammad Husein Maruapey; Budiman Rusli
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v8i2.1903

Research about Anomaly of Election Procedure of Head Village Government until now become unresolved social problem. Although the Policy of Regional Regulation Number 3 Year 2006 has been going on for a long time. The Local Government has made various breakthroughs, but is constrained by various problems. Among others, internal conflicts of indigenous peoples, lack of community support and the intrigue and interests of local political elites. The use of qualitative methods in this study is because the object under study requires direct observation of the researcher as the main instrument in addition to avoiding the occurrence of speculation and engineering research data, Based on the research, showing there are procedural deviations caused by several aspects such as: Saniri State Resources not yet qualified, implementing agencies are inconsistent with rules, halfhearted and unequivocal policies, external conditions of polarized community with policy the election of the village head implemented by the Soeharto government. The results of the research showing are related to factors (1) Human Resources not yet qualified, (2) Non-compliance with Rules, (3) Unclear policies, (4) with the Electoral Program of the New Order era (5) Intrik and interests of local political elites and (6) The history bias of the State Government.

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search