Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.882

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Yustisia Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Niken Subekti Budi Utami

Unknown Affiliation

Author-ID : 243781

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dani Krisnawati; Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.

PROBLEMATIKA PERMOHONAN GRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

According to executor attorney opinion, no time limit for application clemency, it wills be performing deep constraint on dead punishment execution. Execution of dead punishment also constraint by rule that allows criminal to propose the second clemency application. This constraint still is added by condition that second clemency application is two years of first clemency rejection. Meanwhile according to criminal lawyer reception, with no rule upon, constitute a advantage by criminal dead, since it can propose clemency without time limit for first clemency application and also second application, so execution could be delayed. At Yogyakarta court since year 2002 until now there is no criminal propose clemencies. It is caused, firstly, certain verdict type that could be requested for clemency, secondary by apply clemency cause dead sentence is no postpone except for dead verdict, thirdly most criminal on narcotic and drug abuse case was pleased with first grade verdict.

PENANGANAN TERHADAP ANAK BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dani Krisnawati; Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.40313

AbstractThis research is aimed at investigating the process to deal with and the implementation of the decisions against children under 12 years of age who commit crimes. The approach of this research is a normative empirical legal research with the location in DIY region. During the research, using primary, secondary and data analysis using qualitative descriptive methods, it was found that the process of dealing and implementing decisions often ignore statutory instruments and The Principles of The Juvenile Justice System. Most of the processes in managing the cases are also only formalities. As the results, children will likely to repeat their crime acts. It is therefore necessary to develop a standardization of guidance and guidance for LPKS owned by the government and non-government institutions, as well as to increase the capability of Police Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan lokasi penelitian di wilayah DIY. Hasil penelitian dengan data primer, sekunder dan analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa proses penanganan dan pelaksanaan keputusan terhadap Anak seringkali mengabaikan instrumen peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebagian besar bersifat formalitas. Kondisi ini memberi peluang Anak mengulangi tindak pidana. Perlu disusun standarisasi pembinaan dan pembimbingan bagi LPKS milik pemerintah maupun swasta, serta peningkatan kapabilitas Penyidik Polri, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Co-Authors Dani Krisnawati Dani Krisnawati Destri Budi Nugraheni Imam Prabowo Octa Nadia Mellynda Supriyadi , Supriyadi ,, Supriyadi Yoga Yuniadi

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada