Articles
<![CDATA[ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN RAJA AMPAT ]]>
<![CDATA[Rooy, Freddy De]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 395-508 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (557.057 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v3i4.10924
<![CDATA[Sebagai Daerah Otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.Penyelenggaraan pembangunan daerah secara otonomi telah memberikan wewenang yang nyata, luas dan bertanggung jawab termasuk didalamnya adalah pemberian sumber-sumber daerah. Salah satu komponen utama desentralistik adalah Desentralisasi Fiscal, pembiayaan otonomi daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana besar Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan adalah melalui analisis persentase kontribusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari Tahun 2010s/d 2014 realisasi pajak daerah terbesar pada pajak daerah terjadi pada tahun Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013.Pemerintah perlu menggunakan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian yaitu Analisis Presentase Kontribusi dalam rangka peningkatan Kontribusi Pajak terhadap  PAD untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam menggali potensi sumber-sumber PAD lebih khusus Penerimaan Pajak Daerah, agar semakin Realistis jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.  Kata kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Karina, Nurul]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.3 No.4 (2016) Hal. 624-742 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (606.337 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11774
<![CDATA[Penyelenggaraan pemerintahan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan salah satunya sumber penerimaan. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah bagi Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang menjadi salah satu jalur perdagangan, dimana transportasi adalah modal utama dalam perhubungan untuk segala kegiatan ekonomi. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014.Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penilitian menunjukan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, pendapatan, kontribusi]]>
<![CDATA[PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SEBAGAI PAJAK DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Napitupulu, Lucia Silveria]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal EMBA, HAL 358- 473 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.987 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.3.1.2015.7157
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut salah satu jenis pajak daerah baru yaitu PBB-P2 dan diterapkan paling lambat 1 Januari 2014, Pemerintah Kota Manado mendaerahkan PBB-P2 mulai 1 Januari 2014. Adanya pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur APBD juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan PBB-P2 dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memberikan gambaran mengenai masalah-masalah yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 di Dispenda kota Manado secara umum berjalan dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. Sebaiknya pimpinan Dispenda kota Manado melakukan pendataan ulang karena data yang ada belum ter-update, kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola PBB-P2 perlu ditingkatkan lagi dan juga diperlukan perbaikan dalam sistem pencatatan akuntansi untuk PBB-P2 agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan mandiri PBB-P2 di tahun yang akan datang. Kata kunci : pemungutan, pajak daerah, pencatatan akuntansi]]>
<![CDATA[ANALISIS PENCATATAN DAN PENYAJIAN BELANJA MODAL PADA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO ]]>
<![CDATA[Simbolon, Rumondang Agus Melati]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 1356-1485 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.754 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v4i1.12364
<![CDATA[Dalam rangka mewujudkan good governance yang salah satu diantaranya akuntabilitas maka diperlukan adanya suatu tindakan tata kelola pemerintahan yang baik,  karena masyarakat juga menuntut adanya transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam mengelola APBD. APBD merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga tiap Daerah belum berhasil menfungsikan APBD secara tepat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado dan hanya membahas belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimanakah Kantor Regional XI BKN Manado dalam melakukan pencatatan dan penyajian belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013). Metode yang digunakan adalah metode dekriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Regional XI BKN Manado telah melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP  No. 71 Tahun 2010 serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang disertai dengan penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya.  Kata kunci: analisis, pencatatan, penyajian, belanja modal]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. TRANSWORLD SOLUTION JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Marentek, Edward Edminister]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.3 No.4 (2016) Hal. 860-973 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.205 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11815
<![CDATA[Untuk mencapai laba yang besar sambil menaati peraturan pajak yang diberikan pemerintah, sebuah perusahaan  perlu menerapkan  tax planning (perencanaan pajak). Tax planning diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dan untuk meningkatkan laba/keuntungannya.Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Penelitian ini dilakukan pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan yang merupakan perusahaan membayar dan menerima PPN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan tax planning untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian adalah, dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilainya, PT. Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara tax planning PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen PT. Transworld Solution untuk tetap menerapkan perencanaan pajak yang ada dan tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru. Kata kunci : perencanaan pajak, pajak pertambahan nilai, pajak terutang]]>
<![CDATA[PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. SEMARAK PERKASA LESTARI ]]>
<![CDATA[Sinaga, Feren L.]]>;
<![CDATA[Elim, Inggriani]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.183 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v9i2.33741
<![CDATA[Pajak penghasilan mempunyai peran dan kontribusi besar sebagai salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pemasukan negara dengan jumlah besar. Dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPh 23, PT. Semarak Perkasa Lestari menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan melakukan pencatatan atas PPh 23 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Semarak Perkasa Lestari telah menerapkan perhitungan PPh 23 sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, namun terdapat PPh Masa yang terlambat setor dan lapor dan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kata Kunci : akuntansi perpajakan, pajak penghasilan pasal 23]]>
<![CDATA[ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 DAN PPH PASAL 29 PADA PT MANADO MITRA MANDIRI ]]>
<![CDATA[Sundah, Prisilia L. F.]]>;
<![CDATA[Sondakh, Jullie J.]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 8, No 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (947.048 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v8i4.31071
<![CDATA[Abstrak: Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan aturan hukum, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, sedangkan Pajak Penghasilan 29 merupakan bagian dari rangkaian pajak penghasilan yang harus dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 29 terjadi jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari kredit pajak, maka defisit pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Pajak pendapatan dihitung dan dibayarkan sekali dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan dan pelaporan PPh 25 dan 29 pada PT. Manado Mitra Mandiri. Objek penelitian ini adalah PT. Manado Mitra Mandiri yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dari perusahaan dengan melakukan observasi, wawancara sesuai subjek penelitian. Hasil penelitian pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan SPT Tahunan disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan PPh Pasal 29 pada PT. Kurang Bayar (KB) PPh Manado Mitra Mandiri yang telah tercantum dalam SPT Tahunan yang dikurangi PPh Pasal 25 yaitu Rp. 15.643.303.Kata Kunci: PPh Pasal 25, PPh Pasal 29]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MANAJERIAL PADA PT. BUMI SELARAS ASRI (GOLDEN SPRING DAN MEETING POINT) MANADO ]]>
<![CDATA[Hondro, Dione Livia]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>;
<![CDATA[Mawikere, Lidia M.]]>
<![CDATA[ GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 16, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32400/gc.16.1.35906.2021
<![CDATA[TQM is a concept or approach of management accounting in maximizing competitiveness through continuous improvement and involving all levels of organization in the company. Managers have an important role in helping the company achieve its goals. The purpose of this research is to find out and analyze the concept of Total Quality Management and its application in PT. Bumi Selaras Asri Manado in an effort to improve managerial performance. The type of research used is qualitative descriptive. Data collection techniques use observations, interviews and documentation. Based on the results of research conducted showed that PT. Bumi Selaras Asri Manado is very concerned about the quality of both its human resources and the quality of the products produced. The existence of one element of TQM that needs to be improved is education and training, while for other elements have been applied well in the company so as to improve managerial performance in it.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENENTUAN HARGA JUAL LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Rolos, Caroline T.]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sifrid]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.192 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v9i3.35957
<![CDATA[Penentuan harga jual merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi laba suatu perusahaan. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo merupakan suatu perusahaan BUMN yang termasuk dalam usaha pelayanan kelistrikan. Untuk itu, perusahaan harus menentukan harga jual dengan tepat agar perusahaan dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diharapkan dan jauh dari ancaman kerugian bahkan kebangkrutan. Dalam penentuan harga jual, perusahaan dapat menggunakan informasi akuntansi manajemen. Metode cost plus pricing merupakan metode dalam penentuan harga jual, yang memiliki 2 pendekatan, salah satunya full costing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penentuan harga jual ditentukan berdasarkan biaya penuh di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan harga jual listrik yang telah ditetapkan PT PLN sebesar Rp1.132/Kwh sedangkan harga jual listrik yang ditentukan dengan metode cost plus pricing lebih kecil yaitu Rp591,08/Kwh. Penentuan harga jual pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dapat ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah dan juga metode cost plus pricing. Kata Kunci: harga jual, cost plus pricing, full costing.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Azis, Agil Rifandi Abd]]>;
<![CDATA[Budiarso, Novi]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 743-859 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.403 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11781
<![CDATA[Komponen perekonomian Indonesia diantaranya pajak. Tanpa pajak, Negara akan sulit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya Impor barang dari luar Daerah Pabean kedalam wilayah Pabean. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan (KPP) Bea dan Cukai Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor pada KPP Bea dan Cukai Di Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.011/2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpertasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Hasil peneliitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.  Kata kunci : pemungutan, pelaporan, pajak penghasilan, pengadaan barang]]>
