Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM INDONESIA Budiman, Achmad Arief
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkritisi bentuk penemuan hukum oleh Mah­kamah Agung (MA) dan relevansinya dengan pe­ngembangan Hukum Islam Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan model pengembangan Hukum Islam Indonesia melalui terobosan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan MA yang diseleksi berdasar parameter ada tidaknya penemuan hukum di dalamnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam dua putusan kasasinya, MA telah melakukan penemuan hukum melalui keberanian serta kreativitasnya dalam memutus perkara. Penemuan hukum MA berkontribusi bagi pe­ngembang­an Hukum Islam Indonesia, dan karena dalam ke­dudukannya sebagai top judiciary, putusan MA akan menjadi yurisprudensi bagi hakim lain terutama di pengadilan tingkat di bawahnya.***This qualitative research aimed to criticize the form of legal invention by the Supreme Court (MA) and its relevance to the development of Islamic law on Indonesia. This study also aims to find a model of the development of Islamic law through the dicovery made ​​by the judge when adjudicating the case. The samples of this study were selected verdicts of MA based on the presence or absence of legal invention parameters in it. The result of this study is that the two verdits of MA, precisely describe the form of the legal invention by showing courage and creativity at the same time in deciding the case. The legal invention of MA has significant contribution to the development of Islamic law in Indonesia. Because of the standing points of MA as the top judiciary, it’s verdits would be as jurisprudence for the other judges, especially at the lower level court.***Keywords: penemuan hukum, Hukum Islam, social justice, ­ijtihad
PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PERWAKAFAN (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan Masjid Agung Semarang) Budiman, Achmad Arief
Al-Ahkam Volume 26, Nomor 1, April 2016
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.721 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2016.26.1.604

Abstract

Waqf is one of Islamic philanthropy institutions which is supposed to be well managed in order to optimize its profits. One of the ways is providing an opportunity for thestakeholders to participate. In reality, nevertheless, the stakeholders’ participation in waqf is still considered low. This is due to the unawareness of the manager (nāẓir) in supporting the stakeholders to take part. Another cause is the stakeholders’ lack of knowledge about their rights in the management of waqf. This is the result of research that describes the forms and reasoning of stakeholder’s participation in waqf in Semarang, especially at Roemani Hospital, Foundation of Badan Wakaf Sultan Agung and Masjid Agung Semarang. This research is conducted with good governance approach that includes management dynamic, professionalism and agency representation.Lembaga wakaf seharusnya menerapkan tata kelola yang baik agar hasilnya optimal. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kesempatan stakeholder untuk berpartisipasi. Tetapi dalam realitasnya partisipasi stakeholder masih rendah. Hal ini karena belum terbangun kesadaran pihak pengelola (nazhir) dan ketidaktahuan stakeholder akan hak yang dimilikinya. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yangmendeskripsikan bentuk dan alasan partisipasi stakeholder dalam perwakafan di Kota Semarang, khususnya yang terdiri dari Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan good governance yang mencakup dinamika pengelolaan, profesionalitas serta keterwakilan lembaga.
PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM INDONESIA Budiman, Achmad Arief
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.288 KB) | DOI: 10.21580/ahkam.2014.24.1.129

Abstract

This qualitative research aimed to criticize the form of legal invention by the Supreme Court (MA) and its relevance to the development of Islamic law on Indonesia. This study also aims to find a model of the development of Islamic law through the dicovery made by the judge when adjudicating the case. The samples of this study were selected verdicts of MA based on the presence or absence of legal invention parameters in it. The result of this study is that the two verdits of MA, precisely describe the form of the legal invention by showing courage and creativity at the same time in deciding the case. The legal invention of MA has significant contribution to the development of Islamic law in Indonesia. Because of the standing points of MA as the top judiciary, it’s verdits would be as jurisprudence for the other judges, especially at the lower level court.
WAKAF DALAM DISKURSUS FIQH KONTEMPORER: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah Budiman, Achmad Arief
Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah Vol 15, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemikiran tentang wakaf dalam hukum Islam bergerak secara progresif dan mengarah pada upaya melestarikan manfaat dan meningkatkan produktifitas aset wakaf. Progresifvitas tersebut merupakan manifestasi dari ijtihad dalam fiqh kontemporer yang melakukan terobosan bagi kemajuan wakaf, dengan tetap mengacu pada maqasid al-syari’ah yaitu kemaslahatan. Esensi pengaturan wakaf yang secara umum bersifat ijtihadiyah, memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktek pengelolaannya. Dalam fiqh kontemporer ketentuan wakaf diformulasikan dalam bentuk; perluasan obyek wakaf, keluwesan dalam penentuan jangka waktu wakaf, relatifitas syarat wakaf yang ditentukan waqif, hingga perlunya akomodasi terhadap prinsip-prinsip manajemen modern sebagai sistem pengelolaan wakaf
AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA WAKAF Budiman, Achmad Arief
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 19, No 1 (2011): Ekonomi Islam
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.19.1.213

Abstract

Although wakaf has much importance for social living and practiced since a long time ago, but in fact wakaf has not maximally functioned. Still much numbers of people living under poor line level showed this fact. Some causes make wakaf is not effective. In one side, the cause is related to the human resources, especially in the side of the organizer (nāẓir). Other cause is the weakness of the accountability of wakaf institution. Applying doctrinal and non-doctrinal approach, this research showed that in PKPU the organizer implemented the principle of transparency and accountability in managing waqaf in the institution. The principle of accountability is implemented in the form of audit, both internally and externally by public accountant. Applying the principle of accountability had been increasing the publict trust to the wakaf institution.***Walaupun wakaf memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan telah di­praktekkan sejak lama, namun dalam kenyataannya wakaf belum difungsikan secara maksimal. Masih banyaknya anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menunjukkan kenyataan ini. Ada beberapa penyebab yang membuat wakaf tidak efektif. Di salah satu sisi, penyebabnya terkait dengan sumber daya manusia, khususnya pada sisi pengelola (nāẓir), Penyebab yang lain adalah lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal penelitian ini menunjukkan bahwa di PKPU pengelola menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola wakaf di dalam lembaga itu. Prinsip akuntabilitas diimplementasikan dalam bentuk audit, baik internal maupun eksternal oleh akuntan publik. Penerapan prinsip akntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.
The Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia: A Comparative Study Hakimah, Asma; Marom, Ruzian; Islamiyati, Islamiyati; Musyafah, Aisyah Ayu; Budiman, Achmad Arief
LAW REFORM Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.648 KB) | DOI: 10.14710/lr.v18i2.46673

Abstract

Legal problems in the implementation of land waqf in the community are found in;  wakif, status of waqf land, nadzir, wakif heirs, nadzir heirs, and land waqf institutions. Therefore, it is very important to conduct a research on A Comparative Study on the Implementation of Land Waqf Law in Indonesia and Malaysia as a Stage to Land Waqf Law Reform in Indonesia to analyze land waqf practices in Indonesia and Malaysia, then to compare and identify their similarities and differences. This research can provide ideas for the government in updating the land waqf law. This study used a comparative approach.  The research data include primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results showed that there are some similarities of land waqf practices in Indonesia and Malaysia. These similarities are found in terms of ; its legal basis; forms of wakif and nadzir; as well as the position of the land waqf witness. Meanwhile, the difference lies in; land waqf management practices; government policy on waqf institutions; allotment, term, and settlement of land waqf disputes. By comparing Malaysian and Indonesia land waqf law practices, Indonesia can renew the land waqf law on the aspects of its legal rules and legal institutions.
Empowering Higher Education Funding through Cash Waqf: A Case Study of IPB University Furqon, Ahmad; Budiman, Achmad Arief; Septiana, Yunita Dewi; Hassane, Narong; Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki
Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 13 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/economica.2022.13.1.20779

Abstract

This study explores the role of cash waqf as a financial source for universities, focusing on its management and impact at IPB. The institution overseeing cash waqf at IPB operates with principles of good governance, transparency, accountability, and professionalism. Fundraising is conducted both online and offline, with a consistent monthly auto-debit system from faculty and staff salaries. Additionally, IPB actively involves the community in waqf contributions. Investments of cash waqf funds occur in both financial and real sectors, including deposits and cash waqf-linked sukuk in collaboration with BWI. The allocation of cash waqf benefits is executed through direct and indirect mechanisms. Direct benefits include scholarships, community empowerment programs, infrastructure development, research funding, and social responsibility initiatives. Indirect benefits support character development, religious events, Covid-19 care programs, and educational assistance. Furthermore, IPB distributes waqf-generated resources through medical equipment donations, scholarship programs, water station installations, and burial support. These efforts highlight the strategic role of cash waqf in enhancing university sustainability, fostering social welfare, and strengthening educational institutions. The findings emphasize the significance of structured waqf management in optimizing its benefits and ensuring long-term impact within the academic and social domains.