Firman Freaddy Busroh
Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Indonesia

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Lex Publica

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Firman Freaddy Busroh
Lex Publica Vol. 4 No. 1 (2017)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.268 KB) | DOI: 10.58829/lp.4.1.2017.631-644

Abstract

Persoalan korupsi mendera bangsa Indonesia seperti tidak pernah selesai menjadi topik pembica- raan. Korupsi yang terjadi di Indonesia dari berbagai lapisan dari tingkat elit sampai tingkat pejabat paling rendah. Pemerintah bersama KPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas ko- rupsi. Bahkan pemerintah juga telah membentuk satgas Saber Pungli, akan tetapi tetap tidak jera bahkan terus saja terjadi. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan dan renumerasi sepertinya tidak menghentikan wabah korupsi di Indonesia. Untuk memberantas korupsi diperlukan upaya preventif dan represif. Hal ini sangat penting mengi- ngat persoalan korupsi harus segera dituntaskan. Salah satu upaya pencegahan korupsi yaitu melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang didalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan adat yang perlu untuk dipertahankan. Melalui reaktualisasi nilai nilai Pancasila maka diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi.
Urgency of Separation of Powers in State Institutions to Defend Against Corruption in Indonesia Fatria Khairo; Firman Freaddy Busroh; Rianda Riviyusnita
Lex Publica Vol. 6 No. 2 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.043 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.2.2019.36-42

Abstract

The issue of abuse of authority is still a color of politics in every state institution, such as the ministry. Such as political member charges. There are ways for brainstorming for writers to contribute to the system as we know that Indonesia implements a system of power-sharing known as the Legislative, Executive and Judiciary. With its power distribution system, Indonesia tends to open space for corrupt behavior. The Urgency of the Separation of Power System in corruption in Indonesia aims to reduce the space that can be corrupted and to facilitate monitoring and evaluation of each performance. Abstrak Isu penyalahgunaan wewenang masih menjadi warna politik di setiap lembaga negara, seperti kementerian. Seperti biaya anggota politik. Ada cara untuk brainstorming bagi penulis untuk berkontribusi pada sistem. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Indonesia dengan sistem distribusi kekuasaan cenderung membuka ruang perilaku korupsi. Urgensi Pemisahan Sistem Ketenagalistrikan dalam korupsi di Indonesia ditujukan untuk mengurangi ruang yang berpeluang dikorupsi dan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi setiap kinerja. Kata kunci: Korupsi, Pemisahan Sistem Tenaga, Lembaga Negara, Indonesia