Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.469

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Governance International Journal of Artificial Intelligence Research Jambe Law Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Asia Pacific Fraud Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Interpretasi Hukum Lex Publica Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Legal Reform Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Khairo, Fatria

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Indonesia

Author-ID : 1490959

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Jauhari, Jauhari; Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.57

Abstrak Di Indonesia, perkawinan memang bukanlah sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang. Permasalahannya adalah bagaimana perkawinan berbeda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum dari perkawinan berbeda agama pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti termasuk putusan MK yang dibahas. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan perundang- undangan yang terdapat kaitannya dengan masalah perkawinan berbeda agama seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan antara kedua mempelai yang berbeda agama maka perkawinannya adalah tidak sah menurut agama yang berarti juga tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia berdasarkan pasca putusan MK di atas adalah status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah, maka akibatnya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan kewarisan dengan ayah biologisnya yang telah dibuktikan dengan kecanggihan keilmuan pada zaman sekaranag seperti tes DNA dan lain-lain, namun tetap mempunyai hubungan sebatas keperdataan seperti kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah demi kepentingan anak tersebut. Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Abstract In Indonesia, marriage is indeed not a complicated issue when a couple embraces the same religion, but it will be a very complicated issue if the two couples embrace different religions. This is a problem because with the existence of religious differences, the implementation of marriage becomes blocked. The problem is how interfaith marriages according to Law Number 1 of 1974 and what are the legal consequences of interfaith marriages after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research method used is normative juridical, meaning that research is carried out by reviewing the laws and regulations and other regulations relevant to the problem under study, including the decision of the Constitutional Court discussed. The statutory regulations studied in this study are statutory regulations that are related to the issue of interfaith marriages such as Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law. The results of the study explain that marriages carried out between the bride and groom of different religions, the marriage is not valid according to religion which means it is also invalid according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The legal consequences of interfaith marriages in Indonesia based on the post-MK decision above are the status of children born from interfaith marriages are illegitimate children or children out of wedlock because the marriage of both parents is not a legal marriage, then the result is a child born from The marriage has no kinship and inheritance relationship with the biological father which has been proven by modern scientific sophistication such as DNA testing and others, but still has a limited civil relationship such as the biological father's obligation to provide a living for the benefit of the child.

Consumer Protection Policy for Conducting E-Commerce Transactions in Indonesia Fatria Khairo
Journal of Governance Volume 7 Issue 1: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i1.14575

A few decades ago, the internet was only known by a handful of people who did have an interest in the world of technology, especially computers. However, with the increasing years and the times, people's interest in the internet is growing rapidly, even the internet has become an inseparable part of their lives. Now the internet is not only entertainment and information; it has even been used as a medium of business and trade known as Electronic Commerce (E-Commerce). E-Commerce is buying and selling carried out via the internet, which can benefit consumers. Still, on the other hand, sometimes it is detrimental to consumers because they often do not get the protection that provides certainty in a dispute. In the E-commerce business transaction, which is a characteristic of business to business transactions where business actors conduct transactions with fellow entrepreneurs, business-to-consumer transactions are carried out by business actors with consumers themselves. The benefits of E-Commerce transactions for consumers, consumers can make transactions for 24 hours without leaving the house and do not require transportation for selling costs. Protection of E-Commerce consumers is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection for online transactions or E-commerce. In the Trade Law, the regulated E-commerce trading system stipulates that every person or business entity that trades goods or services must provide complete and correct data and information.

THE IMPLEMENTATION OF CASHLESS ZONE AS A STRATEGY TO PREVENT CORRUPTION IN INDONESIA Fatria Khairo
Asia Pacific Fraud Journal Vol 2, No 1 (2017): Volume 2, No.1st Edition (January-June 2017)
Publisher : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

There are many ways to solve the problem of corruption in Indonesia. Therefore, this paper aims to analyze the corruption prevention strategy by implementing Cashless Zone culture as one of the alternatives to prevent corruption in Indonesia, in addition to enforcing control functions over budget planning and its execution, establishing honesty, and building leadership role-model.

Urgensi Contempt Of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Fatria Khairo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak: Pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah lebih dari 15.000 laporan di antara itu terkait dengan tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di antara putusan TUN menjadi “macan ompong” karena tidak dijalankan oleh pihak yang kalah. Akibatnya wibawa putusan TUN sering rendah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa Pelaksanaan Putusan Pera-dilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya di peradilan Tata Usaha Negara Pa-lembang adalah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1). Yang menjadi eksekutor di dalam permasalahan ini adalah terletak di tangan tergugat sendiri, dengan kata lain tergugat seharusnya secara legowo melaksakanan pelaksaan putusan peradilan TUN tersebut. 2). Sebagaimana hasil temuan penulis selama mengadakan penelitian bahwa yang terjadi adalah bahwa belum ada aturan yang mengatur permasalahan tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelaksanaan putusan peradilan TUN dilapangan. Sehingga dengan kata lain Pihak Peradilan TUN tidak menge-tahui apakah Putusan tersebut telah dilaksanakan atau tidak, bahkan daeri temuan penulis pelaporan hanya berdasarkan penyampaian tergugat hanya melalui telepon atau pada saat pihak tergugat me-lengkapi berkas untuk pelaksanaan eksekusi putusan tersebut. 3). Kemudian permasalahan dwang-som yang hanya Berkisar Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- 4). Kurangnya kesadaran pejabat negara sebagai tergugat dalam mematuhi aturan hukum atau mematuhi putusan hakim agar tercipta keadilan dan keharominisan hukum 5). Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan Berdasarkan uraian di atas penulis berasumsi bahwa sangat diperlukan penerapan contempt of court karena dari beberapa fakta sosio-logis dapat diketahui bahwa seringkali terjadi tindakan yang merongrong kewibawaan, kehormatan, independensi dan martabat lembaga peradilan terutama dalam kesimpulan ini adalah Urgensi Con-tempt of Court dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Kata kunci: Urgensi Contempt of Court Abstract: In 2017 it is estimated that there are more than 15,000 reports among them related to the non-execution of the decision of the State Administrative Court (PTUN). Among the TUN rulings became "toothless tiger" because it was not run by the losers. As a result the authority of the TUN ruling is often low. There are several factors that cause why the Implementation of Judicial Verdict within the State Administrative Court especially in Palembang State Administrative Court is caused by several things as follows: 1). The executor in this matter is located in the hands of the defendant himself, in other words the defendant should legowoly implement the judicial verdict of the TUN. 2). As the findings of the authors during the research that happens is that there is no rule that regulates problems about the results of monitoring and evaluation of the implementation of judicial decisions TUN field. In other words, the TUN Tribunal does not know whether the Verdict has been executed or not, even the findings of the reporting authors are only based on the responding of the defendant only by phone or when the defendant completes the file for the execution of the verdict. 3). Then dwangsom problem that only ranged Rp. 250.000, - up to Rp. 5,000,000, - 4). Lack of awareness of state officials as defendants in complying with the rule of law or obeying the judge's decision to create justice and legal nuances 5). The absence of a special executive or sanction institution that serves to carry out the decision Based on the above description the authors assume that it is necessary the application of contempt of court because of some sociological facts can be known that often the action that undermines the dignity, honor, independence and dignity of the judiciary, especially in this conclusion is the Urgency of Contempt of Court in the State Administrative Court. Daftar Pustaka Fatria Khairo, Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cintya Press, Jakarta, 2016. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas dan Contempt of Court, Diadit Media, Jakarta, 2007. Yuslim. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. http://koran-sindo.com/page/news/16/1/3/Problematika_Eksekusi_Putusan_TUN.

Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Fatria Khairo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Kompetensi Absolute dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Model ideal konsep pembatasan ruang lingkup kompetensi Absolut PTUN di masa yang akan datang adalah dengan langsung melakukan Pembatasan Kompetensi Absolut TUN secara langsung yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Peradilan TUN, Pejabat TUN Abstract: Absolute Competence of the state administrative court is to examine, adjudicate and adjudicate disputes arising in the field of state administration between a person or a civil legal entity with a state administrative body or officer resulting from the issuance of a state administrative decision including a civil service dispute and a non- Which is requested by a person until the time limit specified in a legislation whereas it has been the obligation of the agency or the State Administrative Officer concerned. The ideal model of the concept of limiting the scope of absolute competence of the State Administrative Court in the future is by directly restricting the Absolute competence of TUN directly, ie, a limit which is not possible for the Administrative Court to examine and decide upon the dispute. Daftar Pustaka Philipus M. Hadjon, Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan. Makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XII, Medan, 2004. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta,2005. Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998 S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Libertty, Yogyakarta, 2003. Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta,2001. Yudi Martono Wahyudi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia, artikel website PTUN Jakarta.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Fatria Khairo
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Tinjauan Yuridis terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Leaflet Property dan telah melanggar dari ketentuan Pasal 18 UUPK tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku yaitu Pasal 18 ayat (l) huruf c, yang isinya menyatakan, bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen", Pasal 18 ayat (1) huruf g, yang isinya menyatakan, "tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh periaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya", dan Pasal 18 ayat (2), yang isinya, "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti." Sanksi Hukum terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam pasal 62 ayat (l) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya, "pelaku uiaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." Kata Kunci: Penulisan klausula baku dalam leaflet property Abstratc: Overview Juridical against Writing Clause Baku in Leaflet Property According to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection is an inclusion of standard clauses contained in Leaflet Property and has violated the provisions of Article 18 of BFL on Prohibition inclusion of Clause Baku namely Article 18 paraghrap(1) c, stating, "that businesses are entitled to reject the handover to the money paid for the goods and/or services purchased by consumers", Article 18 paragraph(1) letter g, stating,"the subjection of consumer to regulations that form news rules, additional, secondary and/or alteration of the advanced made unilaterally by businesses in the future consumers to use services bought", and article 18 paragraph(2), the contents,"businesses are prohibited include standard clauses taht location or shape is difficult visible or can not be read clearly, or the disclosure of which is difficult to understand."Enforcing the Writing Clause Baku in Leaflet Property According to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection can be found in Article 62 paragraph(1) of the Consumer Protection Act the contents, "businesses that violate the provisions referred to in Article 18 shall be punished with imprisonment of five(5) years imprisonment or a maximum fine of Rp.2,000,000.00 (two billion)." Daftar Pustaka Buku-buku : Agus Brotosusilo, makalah "Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", YLKI-USAID, Jakarta, 1998. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. Calina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. chinur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2009. Eli wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi (Mewujudkan Electroral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokrasi, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Jeffrey P. Davidson, Kiat Pemasaran Ampuh Bagi Bisnis Rumahan,Abdi Tandur , Jakarta, 1996. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, 1986. R.Subekti, Kata Pengantar Cetakan Kesebelas Irawan Rachmadi-Aneka perjanjian, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum, Konsumen dan Masyarakat, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015. shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000. St. Remy Syahdeini dalam tulisan Janus Sidabalok, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank,IBI, Jakarta. Peraturan Perundanq-Undangan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821. Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

PERAN INSFEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH Bambang Sugianto; Fatria Khairo; Zakaria Abbas
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak Tidak tercapainya tujuan pembangunan dan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelolah pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Negara menimbul kerugian negara yang disebabkan lemah sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang resmi yang dilakukan oleh Lembaga Otonomi yang kuat, Sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat tercapai dan tidak adanya penyimpangan. Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode normatifmenganalisis masalah pengawasan dan kelemahan serta hambatannya dari sisi aturan dan norma perundang-undang, serta buku yang berhubungan dengan pengawasan daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat selaku Lembaga pengawas dan pencegahan internal terhadap pelaksanann dan tata kelolah pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat, walaupun hasil temuan dalam pengawasan itu terbukti adanya penyimpangan. Ini disebabkan Lembaga Pengawasan Daerah tidak mampu dan Independen dan selalu dibawah tekanan Kepala Daerah. Oleh kerana kedepan harus ada regulasi pemerintah pusat dimana kedudukan Inspektorat Daerah kedudukannya satu tingkat diatas yang dia awasi. Kata kunci: Pengawasan Internal Abstrack The failure to achieve development goals and the occurrence of deviations from government carried out by the State Apparatus have incurred state losses caused by weak supervision and prevention systems. Therefore an official oversight is conducted by a strong Autonomous Agency, so that local government activities can be achieved and there are no deviations. The writing in this paper uses a normative method to analyze the problems of supervision and weaknesses and their constraints in terms of rules and norms of legislation, as well as books relating to regional supervision. The supervision carried out by the Inspectorate as the internal supervisory and prevention agency for the implementation and governance of the government does not have a strong power, although the findings in the supervision are proven to be irregularities. This is because Regional Oversight Institutions are incapable and independent and are always under the pressure of the Regional Head. Therefore, in the future there must be a central government regulation where the position of the Regional Inspectorate is one level above which he oversees.

Optimization Of The State’s Role In Facing The 2019 Coronavirus Disease Pandemic From The Perspective Of Emergency Constitutional Law Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Since the end of 2019, WHO has determined that Covid-19 is a pandemic that attacks the world. This pandemic resulted in a health emergency, which had a bad impact on various sectors, including the financial sector, so the economic situation became unstable. The purpose of this research is to see how the role of the state in overcoming the problems of the Covid-19 pandemic from the perspective of emergency constitutional law. This research will be carried out using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data used in this study came from the results of a literature study. The results of this research will be in the face of the covid-19 pandemic, the application of emergency constitutional law is a responsive and progressive step. This function is to provide guarantees and achieve the ideals of the rule of law, which is to provide protection and welfare for the community as the highest law in a country.

State Protection Against Corona Virus Disease 2019 Based On Emergency Constitutional Law Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

The purpose of this study is to find out how the development of Covid-19 in Indonesia impacts people’s lives and how the steps taken by the government to deal with the Covid-19 Pandemic are based on the Study of Emergency Constitutional Law. This research will be carried out using normative legal research methods. The study results found that according to the Indonesian Emergency Constitutional Law, the Indonesian state recognizes emergency conditions with two terms: Dangerous Conditions & Forced Emergencies. Regarding the Covid-19 Pandemic from the perspective of this emergency constitutional law, as well as looking at the policies and legal instruments set by the President, it can be concluded that the President did not categorize Covid-19 in the dangerous category but entered the second terminology, namely Forced Urgency according to the with Article 22 of the 1945 Constitution

URGENSI SOSIALISASI EMPAT PILAR BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Fatria Khairo
Lex Publica Vol. 3 No. 2 (2017)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.349 KB)

Konsepsi Empat pilar kebangsan meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan , dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini oleh bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil makmur, sejahtera dan bermartabat.

Co-Authors Abbas, Zakaria ANDINI, RISKI Andy Wijaya Aprila Niravita, Aprila BAMBANG SUGIANTO Bambang Sugianto Busroh, Firman Freaddy Erleni, Erleni Firman Freaddy Busroh Firman Freaddy Busroh Firman Freaddy Busroh Freaddy Busroh, Firman Ganesha, Ferdiyan Herman Fikri Herman Fikri, Herman Jauhari Jauhari, Jauhari Lisa Wahyuni Marsudi Utoyo Nunna, Bhanu Prakash Oktaviyani, Henny Putri Difa Zhafirah Putri Difa Zhafirah Rahmadanti, Intan Rianda Riviyusnita Saraya, Sitta Syah, Aidil Fitri Zakaria Abbas Zhafirah, Putri Difa

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search