Sri Suranta
Unknown Affiliation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI FISKAL DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN Sri Suranta; Bandi Bandi; Muhammad Syafiqurrahman; Halim Dedy Perdana
Jurnal Akuntansi Vol 6 No 2 (2018): JURNAL AKUNTANSI VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2018
Publisher : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.925 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan sampel Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Data yang digunakan diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012 sampai tahun 2016. Faktor-faktor tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Otonomi Fiskal. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa ketiga varibel tersebut, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Otonomi Fiskal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.
Implementasi PMK Nomor 66 Tahun 2023, Core Tax Administration System, dan Pemberian Fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemberi Kerja Badan Fahmi Setiadi; Asaprima Putra Karunia; Juliati Juliati; Titik Setyaningsih; Sri Suranta
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 25, No 1 (2024): JAP : Vol. 25, No. 1, Februari 2024 - Juli 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jap.v25i1.11335

Abstract

The implementation of PMK Number 66 in the year 2023 and the Core Tax Administration System are tax reformations to avoid tax avoidance behavior. This tax reform changed the way of a company for giving the income tax PPh 21 compensation to the employee. After the implementation of this PMK, the company can’t use the net method for giving the income tax PPh 21 compensation. This research shows that the implementation of a gross-up method for giving the income tax PPh 21 compensation that is suitable by the implementation of the PMK Number 66 in the year 2023 gives a lower expense for the company than the net method, especially for the company that the majority of employee income tax tariff at 5% and 15% level. The gross-up method also gives a lower tax risk for the employee and company, especially for facing the implementation of the Core Tax Administration System