Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP PEMBAKARAN GEDUNG DIPLOMATIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT BERADASARKAN KONVENSI WINA 1969 Wildam Apdion Pratama; Wisnu Aryo Dewanto; Suhariwanto Suhariwanto
CALYPTRA Vol. 7 No. 2 (2019): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article take a main issue about prohibiton of diplomaitc and protection for state officials doing his duty who related cases for prohibiton about combustion of diplomatic embassy with the incident in Teheran which a indicate to goverment intervention releted with the cases of combustion diplomatic embassy to makes some the necessity of provisons about a protect for diplomatic embassy and also state officials which is set forth on Wina convention 1969 and draft article state responbilty specialty on article 30.
Perlindungan Anak Dalam Perspektif Ulama Dan Implementasinya Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tumpang Tindih Berdasarkan Perspektif Gustav Radbruch pada Kasus Lahan Kawasan Tanjung Bunga Shofaatin Mardiah; Wisnu Aryo Dewanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7764

Abstract

Penelitian ini menganalisis benturan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa sertifikat tumpang tindih pada kawasan Tanjung Bunga berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Isu hukum yang dikaji berfokus pada konflik legitimasi antara sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan negara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi lahan yang dinilai mengabaikan prinsip due process of law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat tumpang tindih dengan persepektif teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak dapat hanya menitikberatkan pada kepastian hukum formal, karena hal tersebut berpotensi mengabaikan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Selain itu, pelaksanaan eksekusi tanpa konstatering, pemeriksaan lapangan, dan keterlibatan Badan Pertanahan Nasional menunjukkan belum tercapainya keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan Gustav Radbruch dalam kerangka negara hukum