Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Journal of Innovation Research and Knowledge
Aris Yulia
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
NOTARY ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF EXECUTION PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES ARE FREE OF CORRUPTION BASED ON THE PRINCIPLE OF GOOD GOVERNANCE Aris Yulia
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian is one country in the world that are struggling and crave the creation of good governance. However, the current situation shows that it is still very far from expectations. Political interests, corruption, unfair judicial, work outside the authority, and the lack of integrity and transparency are some of the issues that make a good government still can’t be reached. To achieve good governance in governance in Indonesia, the principles of good governance should be enforced in a variety of key government institutions. Rules and regulations covering government procurement of goods and services are relatively very dynamic and responsive to the growing variety of circumstances. One form of action that may result in unfair competition is a conspiracy in the tender, which is one of the activities prohibited by Law No. 5 Year 1999. The tender conspiracy (or collusive tendering) occurs when businesses, which should compete closed, conspired to raise prices or lower the quality of the goods or services for buyers who wish to acquire products or services through a procurement process. Notary deed as the participants in the tender can also be used as a subject in the tender conspiracy. With implement the principles of good governance, the three pillars, namely governments, corporations, and civil society should look after each other, support each other and actively participate in governance is being done Keywords: Notary, Non Corruption, Good Governance.
Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila Aris Yulia
Law and Justice Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v4i1.8045

Abstract

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran sangat besat dalam mengakomodasi perbuatan hukum sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Notaris dapat dikatakan sebagai profesi pejabat yang membuat dokumen tekuat dan terpenuh dalam pemenuhan bukti secara otentik atau sempurna yang dilakukan untuk proses penegakan hukum. Notaris dalam menjalankan profesinya diwajibkan untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan di era globalisasi dikarenakan keterkaitannya mengenai hal—hal yang menyangkut tentang perdata seperti transaksi-transaksi yang terjadi dan dilakukan melalui sarana elektronik dan banyak dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya, sebagai contoh adalah hubungan antara Kementrian Hukum HAM yg terintegrasi dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, hubungan ini terintegrasi melalui sistem perizinan terbaru yaitu OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Kemajuan informasi yang berkembang pesat ini bisa menjadi bumerang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan dan eksistensi notaris. Terdapat aturan yang diwajibkan dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan jika hal ini tidak dilaksanakan atau tidak dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, maka kegiatan dan/atau transaksi itu dianggap tak memiliki kekuatan hukum. Ini menunjukan terdapat hubungan hukum antara keperdataan di masyarakat dengan notaris, termasuk hubungan dalam bidang ekonomi. Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan bagaimana kedudukan hukum atas akta notaris dalam perizinan usaha terbaru bagi dunia kenotariatan?Keywords: Profesi Notaris, Era Transedental, Transendensi Pancasila, OSS.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF PENGELOLAAN TANAH DALAM ERA GLOBALISASI DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PANCASILA UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT Fatma Ayu Jati Putri; Aris Yulia
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 2: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i2.8239

Abstract

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, khususnya di era globalisasi yang dipengaruhi oleh kapitalisme. Dampak dari dominasi perusahaan besar terhadap penguasaan dan penggunaan tanah seringkali menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Fokus penelitian ini mencakup: (a) Pengaruh kapitalisme/pasar bebas pada penguasaan dan penggunaan tanah oleh korporasi di Indonesia, dan (b) Upaya untuk menyeimbangkan pemanfaatan tanah antara kepentingan korporasi dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/sosio-legal dengan merujuk pada teori sibernetik Talcott Parsons dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak liberalisasi ekonomi menimbulkan kewajiban bagi pemerintah menyediakan tanah untuk investasi dan pembangunan, membuka peluang bagi industrialisasi, namun juga potensi ketidaksetaraan. Menyeimbangkan penguasaan tanah antara korporasi dan masyarakat memerlukan mekanisme keseimbangan dan keadilan. Konsep perkebunan plasma diusulkan sebagai solusi, di mana investor menanamkan modalnya untuk kepentingan perkebunan besar, sementara masyarakat sekitar dibimbing dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian ini, direkomendasikan pembaharuan substansi hukum untuk memberikan ketentuan yang mengikat bagi investor yang terlibat dalam industri perkebunan plasma. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam penguasaan dan penggunaan tanah antara korporasi dan masyarakat
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT Aris Yulia; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 3: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i3.8325

Abstract

This writing is useful in examining the process of buying and selling rights to land that has not been certified and the legal protection provided in this context. Apart from that, this writing also focuses on legal protection of the rights of the parties involved in the transfer of land rights. Documentation of land ownership is very important in land transactions, such as buying and selling, because these rights must be transferred to official ownership status after the land buying and selling transaction is completed. So that land ownership can be clearly determined after the sale and acquisition of land. Normative legal research is the methodology used in this research. Research data comes from previous laws as well as literature from various statutory regulations. Qualitative analysis is used for each data analysis. According to research findings, protection of legal land sales and purchases is necessary because, automatically, ownership rights are transferred upon completion of a legal transaction. The findings of this research establish legal certainty for the parties involved and the preservation of a person's right to control their land rights by protecting the sale and purchase of land
Co-Authors Fatma Ayu Jati Putri