Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Ari Cahyo Nugroho
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
CONSTRUCTION OF REALITY THE ATTACK OF CONSTITUTIONAL COURT (A Semiotics Analysis of Roland Barthes Model A Caricature Illustration in Inilah.com November, 16 2013) Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol 6, No 1 (2015): JPPKI
Publisher : Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Komunikasi dan Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inilah.com website through a caricature illustrates how the Supreme Judge ran out of Constitutional Court which is being ravaged by the mass. Caricature entitled ‘Hukum Rimba di Mahkamah Konstitusi’ describes how the attitude of the Constitutional Court judges face the aggressive behavior a group of people. Although shape of a caricature, this image is a communication message that a reflection of the media attitude. In this article, the authors use Ronald Barthes model of semiotics, with connotation and denotation model of as the key analysis. In denotation exposure, this caricature depict women and men ran away from the collapse building. The woman in figure using verbal words that read ‘hukum di negeri ini sedang sakit, malah tambah diinjak-injak’. The other male figure, described was watching from a distance, He uttered the phrase verbal ‘sungguh memprihatinkan’. There is also a building reads ‘ Constitutional Court ‘ that almost collapsed stepped on the foot of a giant , black -legged and furry. Reads ’hukum rimba’. Sword and scales lying In front of the building ‘Constitutional Court’. While in connotation, raises critical toward the Constitutional Court is considered too scared to mass attitudes. Raising a soft and weak attitude. Caricature is reflect the current the Constitutional Court, due began to fade.Keywords: Construction of Reality; Semiotics
INTERKONEKSI DAN PEMBANGUNAN E-GOVT Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 19, No 2 (2015): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.114 KB) | DOI: 10.31445/jskm.2015.190206

Abstract

The background of this study is interconnection phenomenon that has hardly examined. This one focuses on questioning the network interconnection structure application in the public service, including e-govt. The results show that Interconnection network structure has been already adopted. The ability of computer radius  between computers is 5-10 km, with 10-100 Mbps bandwitch, with LAN Network Interconnection Structure. Router and gateway are already interconnected, except LAN. In overall, LAN is the network structure with related phenomenon, the stage of e-gov adopted in goverment, variants of 12 question was done in the development of e-govt agencies context. There are 3 that adopted: information site creation, human resources preparation, and internal dissemination of information sites. The level of e-govt development phase are divided into 4: preparation, maturation, consolidation and utilization. But generally, the level is in the preparation phase. The public has not be able to enjoy public service. The condition is not favorable to the public caused by a number factors of humanity (such as culture of sharing-sharring the information; culture of documentation). This increased interconnection implementation related and e-govt ahead requires an urgence of implementation of socializing and technical guidance related to implementation of interconnection and e-govt in the Government apparatus.Key words: Interconnection; Development; E-Govt.  ABSTRAKBerlatarbelakangkan fenomena interkoneksi yang hampir belum pernah diteliti,  penelitian fokus mempertanyakan penerapan struktur jaringan interkoneksi di instansi pelayanan publik bidang informasi dan dokumentasi dan termasuk kualitas tahapan pembangunan e-govt di instansi bersangkutan. Hasilnya menunjukkan struktur jaringan interkoneksi umumnya sudah diadopsi namun masih cukup banyak juga belum mengadopsi. Kemampuan jarak tempuh antar komputer yang sudah terkoneksi berkisar 5-10 km. Bandwhitch-nya 10-100 Mbps. Lingkup struktur jaringan interkoneksi itu bersifat LAN. Router dan gateway sudah dimiliki namun LAN-LAN itu belum terinterkoneksi. Secara overall struktur jaringan interkoneksi yang diadopsi itu, yaitu jaringan interkoneksi LAN. Terkait fenomena Tahapan e-government yang diadopsi di instansi, maka 12 varian persoalan sudah dilakukan dalam konteks pembangunan dan pengembangan e-govt instansi. Namun tiga yang banyak diadopsi : pembuatan situs informasi, penyiapan sdm, dan sosialisasi situs informasi untuk internal. Level tahapan pengembangan e-govt terbagi empat: persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Namun umumnya level itu baru dalam tahap persiapan. Karenanya publik jadi relatif belum dapat menikmati layanan publik. Kondisi tidak menguntungkan publik tersebut disebabkan sejumlah faktor humanity (seperti kultur berbagi-sharring informasi); kultur dokumentasi). Terkait ini peningkatan implementasi interkoneksi dan e-govt ke depan memerlukan urgensi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait implementasi interkoneksi dan e-govt  di kalangan aparatur pemerintah.Kata-kata kunci : Interkoneksi ; Pembangunan; E-Govt.
MASYARAKAT DESA, INTERNET DAN PENINGKATAN EKONOMI (Survai Komunitas PNPM di Jambi, Bengkulu, Babel) Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 18, No 2 (2014): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.042 KB) | DOI: 10.31445/jskm.2014.180202

Abstract

Villagers become one of the main targets in term of building the information society. This research case is receiveres of National Programs for Community Empowerment in province of Jambi, Bengkulu, and Babel. By surveying 373 respondents determined by proportional random sampling, it shows that the usage pattern in the selectivity dimension (media content, media type, media exposure) is various. Their economy status is in low-level. They do not have information communication technology gadgets. This findings explain that they are not literate since of pracondition of PNPM itself, for example savings-and-loan program in village. In the observation, it shows that PNPM activities is so coordinative that individuals must not access internet. Statistic test shows that there is significant relationship between variable of internet usage pattern with economic status. But, the relationship is two tail.Dengan latar belakang desa menjadi salah satu target utama dalam upaya mewujudkan masyarakat informasi, penelitian menjadikan komunitas penerima program PNPM sebagai kasus di tiga provinsi (Jambi, Bengkulu dan Babel). Dengan metode survai terhadap 373 responden yang ditetapkan dengan teknik simple random sampling proportional, temuan memperlihatkan, dari segi pola penggunan menurut segi dimensi selektifitas; baik dari sisi menyangkut isi media yang diseleksi; Jenis media; dan terpaan media, polanya terjadi secara beragam. Tingkat ekonomi mereka dari ukuran kepemilikan barang, umumnya cenderung masih relatif rendah. Dalam kaitan barang yang berkaitan dengan produk TIK, kebanyakan mereka masih belum memilikinya. Secara praktis, gambaran dari temuan penelitian ini, bisa pula menjelaskan bahwa anggota komunitas penerima langsung program PNPM itu pada umumnya tampak masih cenderung tidak akrab dengan dunia ICT. Beberapa hal yang mungkin jadi penyebab kondisi tersebut, diantaranya faktor prakondisi program PNPM itu sendiri. Misalnya terkait dengan program simpan pinjam PNPM Mandiri Perdesaan. Dari hasil observasi, dalam program ini, kegiatannya koordinatif sehingga memang tidak membuat setiap individu penerima itu harus mengakses internet. Dari hasil analisis uji statistik memperlihatkan bahwa memang ada hubungan yang signifikan antara variabel pola penggunaan internet dengan tingkat ekonomi. Namun signifikansi hubungan itu bersifat dua arah (two tail).  
KOMUNIKASI KELOMPOK, DISKURSIF DAN PUBLIC SPACE (Studi Kasus Fenomena Eksistensi Diskursif di lingkungan KIP Daerah Provinsi Bengkulu) Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 21, No 2 (2017): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31445/jskm.2017.210204

Abstract

 Penelitian pendekatan kualitatif metode studi kasus ini ingin mengetahui eksistensi fenomena ‘diskursif’ di lingkungan lembaga KIP (D) Provinsi Bengkulu. Fokus permasalahan yaitu eksistensi fenomena diskursif dan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’. Hasilnya eksistensi fenomena aktifitas ‘diskursif’ di lingkungan KIPD Provinsi Bengkulu di antaranya menampakkan indikasi ‘dualisme’ dalam prakteknya. Fenomena ini muncul terutama berkaitan dengan a typology of six configurations of organization power is produced. Terkait dengan eksistensi publikasi aktifitas ‘diskursif’, memperlihatkan bahwa KIPD dimaksud masih kurang berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu pula pihak KIPD secara relative masih cenderung kurang memaksimalkan fungsi KIPD sebagai a public space or a public place. Melihat sejumlah kelemahan KIPD terkait fungsinya sebagai public space, maka secara peraktis guna pemaksimalan fungsinya tadi, pihak pengelola KIPD perlu mengurangi pengaruh-pengaruh faktor ‘dualisme’ dalam aktifitas pemfasilitasan akifitas diskursif. Selain itu pihak KIPD perlu memaksimalikan publikasi aktifitas ‘diskursif’ KIPD dengan cara meningkatkan upaya-upaya adaptasi dengan lingkungannya, terutama seperti dengan pihak media. Terkait upaya dimaksud kiranya perlu untuk memahami lebih jauh mengenai hakikat eksistensi KIPD terkait dengan teori normatif Public Sphere Habermas. Bagi akademisi yang tertarik persoalan serupa maka untuk memahami lebih jauh mengenai fenomena eksistensi dimaksud kiranya perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan methode etnografi.
STRUKTUR JARINGAN INTERKONEKSI, TAHAPAN PEMBANGUNAN E-GOVT DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STRUKTUR JARINGAN INTERKONEKSI (Survai Tentang Interkoneksi di kalangan Aparatur Instansi pelayanan publik bidang informasi dan dokumentasi) Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 20, No 2 (2016): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31445/jskm.2016.200202

Abstract

This study first asks questions about the implementation of the interconnection network structure in the public service agencies in the field of information and documentation. Both questioned the influence of the quality of the development stages of e-govt on the quality of the implementation of the interconnection network structure and the third about the other factors that affect the implementation of the interconnection network structure among public service agencies. The findings showed problems related to the first and based on respondents' awareness of Interconnection Network structure adopted in the institution where they work, their agencies were divided into three categories Interconnection Network Structure, LAN; MAN; and WAN. However Interconnection Network Structure category more dominant LAN adopted in Bengkulu and Jambi. In the province of Bangka Belitung dominant Interconnection Network Structure category MAN. While the agency adopters of internet network structure and network without wires is not found none. Related to the second problem, the agency they were divided into four categories, namely: Preparation; Maturation; Consolidation and Utilization. Stages of E-government level appears most prominent Preparations have been done in three research sites. While the agency has reached the stage of utilization, not many. The number of establishments that have reached the stage of utilization exist in Bengkulu and the province of Bangka Belitung. Statistical test results one tail bivariate with SPSS 17.0 by size Pearson association, shows that the relationship among variables "Quality development phases of e-govt" and variable "quality of implementation of the interconnection network structure" significant at alpha 0.01, respectively. The third related issue, theoretically the factors in the form factor of the culture apparatus sharring attitude and culture of documentation and availability of IT human resources quality factor. Based on the results of one tail bivariate statistical tests with SPSS 17.0 by size association Pearson, variables Culture Sharing (.106 *); quality of human resources (-.343 **) and the quality of infrastructure (-.136 *) significantly affect the application of the categorical variable interconnection network structure in the environment agency. In the development of e-govt should immediately undertake efforts base on empowerment Instruction No. 3/2003-regional apparatus to apparatus. For future similar research should be in the process need to enter the variables that interfere extranous Kultur variable relationship documentation with the application of a categorical variable interconnection network structure. It also needs to include variables "budget" IT satker as independent variables in order to see the correlation with the application of categorical variables interconnected network structure.
INFORMASI KEBUTUHAN DASAR DALAM LIPUTAN MEDIA (Studi Konten Analisis Terhadap Suratkabar Rakyat Merdeka Edisi Agustus 2016) Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 20, No 1 (2016): JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31445/jskm.2016.200102

Abstract

Berlatarbelakangkan melihat pelaksanaan fungsi suveilence media terhadap persoalan informasi kebutuhan dasar yang mengacu pada salah satu cita dalam nawacita, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan Pemberitaan Informasi Kebutuhan Dasar Dalam Suratkabar Rakyat Merdeka dan Apakah Pemberitaan dimaksud mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah.
REPRESENTASI AGENDA MEDIA DALAM ISU HIGH-TASTE CONTENT Ari Cahyo Nugroho
Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol 18, No 1 (2014): Jurnal Studi Komunikasi dan Media
Publisher : BPSDMP Kominfo Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.262 KB) | DOI: 10.31445/jskm.2014.180106

Abstract

ABSTRACTThis article presents an overview toward print media in the category of high-taste content, that make up hard news e.g. political news in capital-city newspaper headlines. This article refers to data collected by content analysis study conducted by BPPKI Jakarta toward four newspapers (Kompas, Republika, Rakyat Merdeka and Media Indonesia). In the elaboration, this one harnesses representation of the three concept in Agenda Setting Theory (salience, valence, and prominent). The results show that these concepts are represented in media headline’s encoding regarding high taste content issues. The representation of salience and valence concepts take place explicitly. Meanwhile, prominent concept tends to be implicit. Keywords : Representation; Media Agenda; High-Taste Content.ABSTRAKTulisan ini menyajikan tinjauan terhadap isi media cetak dalam kategori high taste content, yaitu berita-berita hard news seperti politik yang disajikan suratkabar ibukota melalui headline. Dalam pembahasannyam tulisan ini berbasiskan data hasil content analysis yang dilakukan oleh BPPKI Jakarta terhadap headline empat suratkabar (Kompas, Republika, Rakyat Merdeka dan Media Indonesia). Pembahasan dilakukan untuk melihat representasi tiga konsep dalam teori agenda setting (salience, valence dan prominent). Hasil diskusi menunjukkan bahwa ketiga konsep itu bekerjanya memang terrepresentasikan dalam enkoding headline media menyangkut isu-isu high taste content. Reperesentasi konsep salience, valence tampak terjadi secara eksplisit dan konsep prominent cenderung terjadi secara implisit. Kata-kata kunci : Representasi; Agenda media; high-taste content.
Co-Authors