Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEABSAHAN TINDAKAN NOTARIS MENAHAN SERTIPIKAT MILIK KLIEN DALAM HAL TERJADI KURANG BAYAR KOMISI JASA PENGURUSAN SERTIPIKAT Muhammad Azmi Khoirurrijal; Djumikasih Djumikasih; Herlindah Herlindah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.444 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i1.14064

Abstract

 Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tindakan Notaris menahan suatu sertipikat milik Penghadap dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Komisi Jasa Pengurusan Sertipikat milik Penghadap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan juga pendekatan konseptual yang dalam penyelesaiaannya dideskripsikan, serta dianalisis menggunakan teori Keabsahan Hukum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan Notaris yang memberikan jasa pengurusan sertipikat tersebut seperti perbuatan yang dilakukan oleh seorang Komisioner (Pasal 76 KUHDagang) yang bertindak atas permintaan orang lain dan mendapatkan komisi/provisi. Namun dalam hal ini karena ia bertindak atas nama Pemberi Kuasa, sesuai ketentuan Pasal 79 KUHDagang maka ia tunduk pada ketentuan Pemberian Kuasa yakni pada Bab XVI KUHPerdata. Seorang Notaris berhak menahan sertipikat milik kliennya dalam terjadi kekurangan pembayaran komisi jasa pengurusan sertipikat, dengan didasarkan pengaturan pada Pasal 1729 dan Pasal 1812 KUHPerdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut orang yang menerima titipan/kuasa pekerjaan dapat menahan kepunyaan milik pemberi titipan/kuasa apabila biaya jasa dan juga biaya-biaya yang timbul selama penitipan dan kuasa tersebut harus dibayar lunas oleh Pemberi titipan/kuasa, sehingga sah apabila Notaris menahan sertipikat milik penghadapnya dalam hal terjadi kurang bayar Komisi Jasa Pengurusannya.Kata-Kunci: Hak Retensi, Notaris, Jasa Pengurusan, KomisiThe journal was written with the aim of finding out and analyzing the legality of Notary’s action in withholding a certificate belonging to an Appearer on a shortage of payment Certificate Management Service Commission belonging to the Appearer. The research was a normative juridical research using laws and regulations approach, as well as a conceptual approach in which the solution was described and analyzed using Legal Validity theory. The result of the research was the act of a notary who provided certificate management service was like an act of commissioner (Article 76 of Commercial Code) who acted at the other request and got a commission/provision. However, he acted on behalf of the authorizer in accordance with Article 79 of Commercial Code, so he obeyed to the terms of Power of Attorney, namely in Chapter XVI of Civil Code. Based on the two articles, the person who received the power may retain the property of the authorizer if the service fee and other costs during the safekeeping and the power must be paid in full by the authorizer. It is legal if the notary retains the deed of the Appearer in the event of a shortage of payment Management Service Commission. Keywords: Retention Rights, Notary, Management Service, Commission.
Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary Herlindah Herlindah; Moh Anas Kholish; Andi Muhammad Galib
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.12960

Abstract

This article aims to identify and analyze Land Objects of Agrarian Reform (TORA) on agricultural land that exceeds the maximum limit in positive law in Indonesia, as well as analyze maqashid sharia and the future of TORA as a legal standing for lawsuits against the oligarchs of control and ownership of agricultural land in Indonesia. This article is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that in positive law in Indonesia there are six characteristics of TORA Agricultural land exceeding the maximum limit, namely: (1) The subject of the original owner's rights is an individual with the size of one family; (2) agricultural land is divided into two types, namely paddy fields and dry land; (3) non-HGU land tenure, temporary and limited rights obtained from the government and legal entities; (4) there is a violation of the maximum land area; (5) TORA exceeds the maximum limit of transfer to the state based on forced expropriation; (6) TORA in excess of the maximum limit is given to the subject of land recipient rights based on a government stipulation. In addition, the results of this study also show that the rules regarding land as objects of agrarian reform as stipulated in positive law in Indonesia are very compatible with the spirit of maqashid sharia, namely hifz al-mal. In the perspective of contemporary maqashid sharia, hifz al-mal is not only interpreted as a prevention of monopoly and exploitation of wealth by oligarchic elites, but also must be developed philosophically regarding the distribution of resources for society. If linked in this article, hifz al-mal which is one of the pillars of maqashid sharia must also be developed in the context of making positive rules regarding the distribution of ownership and control of land in a fair and equitable manner. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tanah pertanian kelebihan batas maksimum dalam hukum positif di Indonesia, serta menganalisis maqashid syariah dan masa depan TORA sebagai legal standing atas gugatan terhadap oligarki penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif di Indonesia terdapat enam karakteristik TORA Tanah pertanian kelebihan batas maksimum yaitu: (1) Subjek hak pemilik asal adalah orang perorangan dengan ukuran satu keluarga; (2) tanah pertanian dibedakan menjadi dua jenis yaitu tanah sawah dan dan tanah kering; (3) penguasaan tanah bukan HGU, hak-hak sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah dan badan-badan hukum; (4) terjadi pelanggaran luas batas maksimum tanah; (5) TORA kelebihan batas maksimum beralih kepada negara berdasarkan pengambilalihan secara paksa; (6) TORA kelebihan batas maksimum diberikan kepada subjek hak penerima tanah berdasarkan penetapan pemerintah. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa aturan-aturan tentang tanah objek reforma agraria sebagaimana ketentuan dalam hukum positif di Indonesia sangat kompatibel dengan spirit maqashid syariah yaitu hifz al-mal. Dalam perspektif maqashid syariah kontemporer, hifz al-mal bukan hanya dimaknai sebagai pencegahan atas monopoli dan eksploitasi harta dari para elit oligarki, namun juga harus dikembangkan secara filosofis tentang distribusi sumber daya bagi masyarakat. Jika dikaitkan dalam artikel ini, maka hifz al-mal yang menjadi salah satu pilar maqashid syariah juga harus dikembangkan dalam konteks pembuatan aturan secara positif tentang distribusi kepemilikan dan penguasaan tanah secara adil dan merata.
Penetapan Sanksi Hukum untuk Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan Konradus Lalo; Herlindah Herlindah; Dyah Aju Wisnuwardhani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p12

Abstract

This research aims to find out and analyze the determination of sanctions for members of the notary supervisory board who do not carry out their supervisory responsibilities both on a legal basis and on the procedures for determining them. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this research explain that sanctions related to notary violations are regulated by Article 15, Article 16, Article 17, Article 19 UUJN, and Article 4 of the Notary's Code of Ethics. However, there are no provisions that regulate specific sanctions for the Notary Supervisory Board who do not carry out their supervisory responsibilities properly. This creates challenges in enforcing discipline and accountability among its members. The lack of clarity in these regulations can provide an opening for potential violations of ethics or authority without guaranteeing that appropriate corrective action will be taken to maintain the integrity and standards of the notary profession. Therefore, revising regulations or establishing more detailed guidelines regarding sanctions for members of the Notary Supervisory Board is an urgent step to ensure effectiveness and fairness in carrying out its supervisory function.