Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pendidikan Multikultural
Faisol Faisol
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2011 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN DANA DESA Faisol Faisol; Yandri Radhi Anadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 3 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.384 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i3.12947

Abstract

 Pelaksaan pengelolaan dana desa dituntut adanya sebuah tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu aspeknya adalah akuntabilitas. Dalam realitanya kucuran dana dalam rangka pengembangan desa tidaklah sedikit, terutama empat tahun belakangan ini. Dana desa yang begitu besar diharapkan memberikan dampak kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Tentu dalam mewujudkan hal tersebut selain didukung dengan perencanaan yang baik juga perlu adanya pengawasan. Inspektorat merupakan badan  yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap urusan yang berkaitan dengan pemerintah sebagai mana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011. Pembentukan inspektoran merupakan sebuah terobosan dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance dalam suatu sistem pemerintahan. Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak yaitu sejumlah 378 desa. Adanya  jumlah desa yang sekian banyak maka diperlukan pengawasan dari lembaga perintah kabupaten malang terkait alokasi dan pengelohan dana desa. Hal ini dikarekan resiko munculnya penyalahgunaan dana desa yang hanya memberikan keuntungan sebagian kalangan tertentu.Kata Kunci: Inspektorat, Good Governace, Sistem Pemerintahan, Dana Desa The implementation of village fund management requires good governance, one of which is accountability. In reality, the disbursement of funds in the context of village development is not small, especially in the last four years. Such large village funds are expected to have a significant impact on progress in realizing community welfare, especially rural communities. Of course, in realizing this, in addition to being supported by good planning, supervision is also needed. The Inspectorate is an agency that has the function to conduct guidance, supervision and examination of affairs related to the government as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 47 of 2011. The establishment of inspectors is a breakthrough in the context of realizing good governance and clean governance in a government system. Malang Regency is an area that has a large number of villages, namely 378 villages. The existence of such a large number of villages requires supervision from the Malang Regency command institution regarding the allocation and management of village funds. This is due to the risk of misuse of village funds which only benefits certain groups of people.Keywords: Inspectorate, Good Governace, Government System, Village Fund
PENDIDIKAN PENDAYAGUNAAN GENDER SEBAGAI PROBLEM SOLVING KONFLIK SOSIAL AKIBAT PAHAM ISLAM RADIKALISME DI DESA KLAMPOK SINGOSARI KABUPATEN MALANG Yandri Radhi Anadi; Faisol Faisol
Jurnal Ijtihad Vol 6, No 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/multikultural.v6i1.13966

Abstract

 Dalam konteks radikalisasi dan gender, feminisme Indonesia secara aktif merespon regulasi restriktif dan praktik diskrimimatif yang berujung pada kekerasan yang mensubordinir perempuan. Sebagai bentuk problem solving yang dihadapi maka komunitas-komunitas keislaman yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, salah satunya komunitas keislaman berdaya gender yaitu  Muslimat Nahdatul Ulama, yang mampu mampu menangkal segala macam bentuk radikalisasi seperti di Desa Klampok kecamatan singosari, untuk mempertahankan kultur masyarakat yang damai dan kondusif. Maka diperlukan sebuah solusi tentang pemberdayaan gender agar dapat melakukan aksi pencegahan bentuk radikalisasi yang berupa penyerangan ideologi. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana pendayagunaan gender sebagai problem solving konflik sosial akibat radikalisme serta bagaimana menilai paham radikalisme dalam mempengaruhi lingkungan masyarakat desa klampok kecamatan singosari kabupaten malang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang diharapkan nantinya dapat memberikan hasil yang terbaik.Kata Kunci: Radikalisme, Gender, Konflik Sosial In the context of radicalization and gender, Indonesian feminism actively responds to restrictive regulations and discriminatory practices that lead to violence that subordinates women. As a form of problem solving faced, Islamic communities in Indonesia have a very important role, one of which is a gender-powered Islamic community, namely Muslimat Nahdatul Ulama, which is able to ward off all forms of radicalization such as in Klampok Village, Singosari District, to maintain culture. peaceful and conducive society. So we need a solution about gender empowerment in order to take action to prevent radicalization in the form of ideological attacks. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how to utilize gender as a problem solving social conflict due to radicalism and how to assess radicalism in influencing the environment of the village community in Klampok, Singosari District, Malang Regency. This study uses a qualitative approach as an approach that is expected to provide the best results.Keywords: Radicalism, Gender, Social Conflict.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) SEBAGAI KONTROL TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Faisol Faisol; Yandri Radhi Anadi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i4.19254

Abstract

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Menindaklanjuti hal itu ketentuan perundang-undangan menyebutkan bahwa DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan DPRD dan Kepala Daerah adalah sejajar, DPRD bukanlah subsistem dari Pemrintah atau Kepala derah. DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Terlebih dalam hal pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan dari DPRD sangatlah diperlukan. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan hal fundamental dalam menentukan kemajuan masyarakat daerah baik dari perekonomian dan kemajuan pembangunan di daerah. Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Fungsi Pengawasan, Keuangan Pemerintah Daerah In accordance with the Undang-Undang No. 32 of 2004 concerning Regional Government, states: "that in the implementation of regional autonomy it is deemed necessary to emphasize the principles of good governance (Good Governance) and clean governance (Clean Governance) in realizing regional development decentralized and democratic. Following up on this, statutory provisions state that the DPRD is also an integral part of the Regional Government. The position of the DPRD and the Regional Head is equal, the DPRD is not a subsystem of the Government or the Regional Head. The DPRD is given the authority as contained in Article 41 which states: "The DPRD has legislative, budgetary and supervisory functions." Especially in terms of regional government financial management, the supervisory function of DPRD is very necessary. Regional government financial management is fundamental in determining the progress of local communities both from the economy and progress of development in the region. Keywords: Regional Government, Regional Head, Oversight Function, Regional Government Finance
Co-Authors Yandri Radhi Anadi