Surya Warsa
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Barat

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

DAMPAK PELIMPAHAN WEWENANG PEMUNGUTAN BPHTB DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PAD KOTA PONTIANAK Surya Warsa
Riset Ekonomi Pembangunan Vol 5, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/rep.v5i2.2263

Abstract

Kesungguhan pemerintah pusat dalam mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pengalihan pelimpahan wewenang tersebut diharapkan akan membawa dampak positif terhadap penerimaan PAD yang berasal dari BPHTB. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak pengalihan pemungutan BPHTB terhadap peningkatan PAD sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang di Kota Pontianak, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Pontianak. Metode analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan jenis wawancara semi standar dan analisis kuantitatif dengan rasio yang dilanjutkan dengan uji statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB sehingga ada pengaruh pelimpahan wewenang pemungutan BPHTB terhadap hasil penerimaan BPHTB. dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang ditemui sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB.