Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Perempuan

Perdamaian atau Keadilan? Transformasi untuk Perempuan di Wilayah Konflik dan Pascakonflik di Papua dan Aceh Sri Lestari Wahyuningroem
Jurnal Perempuan Vol. 26 No. 3 (2021): Women and Justice Initiative
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v26i3.622

Abstract

In conflict or post-conflict contexts, women experience layered violence: both daily and structural. The two main approaches commonly used in studies and programs in both contexts are peace and transitional justice. Both give a focus on violence experienced by women, but are not sufficient to provide analysis and solutions to the occurrence of structural injustice experienced by women. This paper is a reflection of the long journey of the author’s involvement in both approaches. The main question of this paper is: how can peace and transitional justice provide solutions to transform structural injustices experienced by women in conflict and post-conflict areas? Where to start?
Opresi dan Kuasa Atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya: Studi Kasus Sunat Perempuan di Banten Adinda Putri Kirana Lutfi; Sri Lestari Wahyuningroem
Jurnal Perempuan Vol. 28 No. 1 (2023): Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi & Keadilan Gender
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v28i1.808

Abstract

Artikel ini membahas sunat perempuan yang pada umumnya didasarkan pada tradisi dan budaya masyarakat, diturunkan dari generasi ke generasi, dan diperkuat melalui ajaran agama. Pelaksanaan sunat perempuan sangat kuat kaitannya dengan kontrol seksual dan bentuk kuasa terhadap perempuan serta melahirkan opresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk opresi yang dialami perempuan dalam kelompok budaya melalui studi kasus sunat perempuan di Banten dan dampaknya pada pengakuan hak perempuan dalam masyarakat adat. Secara khusus, kajian ini mengelaborasi opresi terhadap perempuan dalam konteks politik pengakuan identitas kelompok budaya di Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Dengan menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), atau analisis interpretasi fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk opresi yang terjadi dalam praktik sunat perempuan di Banten, yaitu pelemahan (powerlessness) dan kekerasan (violence). Bentuk opresi tersebut merupakan dampak pelemahan perempuan dalam praktik sunat perempuan, yang menjadi salah satu implikasi negatif dari politik pengakuan identitas kelompok budaya yang terjadi di Indonesia.
Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta Salsabila Widyadhari; Sri Lestari Wahyuningroem
Jurnal Perempuan Vol. 28 No. 2 (2023): Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia
Publisher : Yayasan Jurnal Perempuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34309/jp.v28i2.853

Abstract

Persons with disabilities experience vulnerability in fulfilling their right to protection in a pandemic situation This study aims to examine the participation process of groups of persons with disabilities, namely the Indonesian Association of Women with Disabilities (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI) through the struggle for disability protection during the Covid-19 period in DKI Jakarta. This study uses the perspective of inclusive citizenship to see efforts to involve active participation of citizens in encouraging the fulfillment of rights by the government. This study uses a descriptive qualitative method with narrative analysis techniques. The results of the study show that although HWDI has been able to influence the DKI Jakarta provincial government in several policies, there are rights that still need to be fulfilled in the dimension of inclusive citizenship. These rights include social, civil, and political rights which have not been fulfilled by the government, which has implications for persons with disabilities not being further involved in handling the Covid-19 pandemic.