Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN BADAN BANK TANAH DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT Ni Made Dwita Andayana Dewi; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengetaui peran badan bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam usaha memenuhi kebutuhan pembangunan oleh masyarakat menjadi tujuan dari dilakukannya penulisan artikel ini. Badan bank tanah ialah sebuah badan sui generis atau badan khusus yang memiliki wewenang khusus dalam hal melakukan pengelolaan akan tanah. Model kelembagaan dari badan tersebut adalah BLU (Badan Layanan Umum). Yang menjadi tujuan pembentukan bank tanah adalah agar dapat mengatur pengadaann tanah sehingga tercapainya keterjaminan ketersediaan tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan. Metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif menjadi pilihan yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum dengan berlandaskan pada bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Artikel ini dalam penulisannya memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang merupakan cara pengumpulan data berupa menghimpun dan menganalisis dokumen serta dipergunakan juga teknik analisis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan yaitu keberadaan bank tanah amat sangat membantu dalam hal memastikan bahwa tanah yang penyediaannya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan mayarakat dalam kategori aman sehingga tidak akan terjadinya kekurangan. Pemerintah berinisiatif membentuk bank tanah agar dapat melaksanakan pengadaan tanah dalam penyediaan tanah untuk digunakan di masa depan dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya bank tanah juga dapat menjadi alat untuk membantu menyokong dalam pelaksanaan beragam kebijakan pertanahaan serta membantu dalam mencapai pembangunan secara menyeluruh dan optimal lewat pembangunan daerah dan pengadaan tanah secara adil merata demi terwujudnya kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.
AKIBAT HUKUM PENCEMARAN LAUT BERUPA TUMPAHAN MINYAK DI INDONESIA Tania Daine Lorenz; Cokorda Dalem Dahana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i2.1601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait pencemaran laut di Indonesia berdasarkan hukum positif serta akibat hukum atas pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak di perairan Indonesia. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak berdampak luas terhadap lingkungan dan ekonomi, sehingga diperlukan kajian mengenai regulasi nasional serta akibat hukum yakni penerapan tanggung jawab hukum dalam persoalan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan pendekatan analitis dan perundang-undangan dengan menelaah beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta perjanjian internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur kasus pencemaran laut. Selain itu, analisis ini juga mengungkapkan pentingnya harmonisasi regulasi serta peningkatan mekanisme penegakan hukum untuk menangani kasus pencemaran laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang mendalam dan aplikatif bagi pengembangan hukum lingkungan, khususnya perlindungan lingkungan laut. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif serta bagi akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pencemaran laut.
ANALISIS HUKUM PERTANAHAN TERKAIT PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA DI TANAH ADAT Gabrielle Keffas Bernand Bangun1; Cokorda Dalem Dahana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2009

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pariwisata di atas tanah adat, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hak ulayat masyarakat adat diakui dalam UUPA dan peraturan agraria lainnya, masih terdapat konflik antara pembangunan wisata dan hak masyarakat adat atas tanah. Lemahnya sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah memperburuk persoalan ini, karena daerah belum sepenuhnya mampu memanfaatkan kewenangan pengelolaan lahan secara optimal. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan terpadu yang menjamin kepastian hukum atas tanah adat, memperhatikan nilai-nilai lokal, serta mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu meningkatkan koordinasi dalam menetapkan kebijakan pertanahan, agar konflik tidak lagi menjadi hambatan dalam pembangunan dan masyarakat adat tetap terlindungi secara hukum dan sosial.