Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI ATAS PEMALSUAN UANG RUPIAH Danial, Putri Sofiani
LEX CRIMEN Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana bentuk-bentuk larangan bagi korporasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan pemalsuan mata uang rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Bentuk-bentuk larangan bagi korporasi dan orang persorangan untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah selain melarang memalsu rupiah, dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. 2. Sanksi pidana terhadap korporasi dalam pemalsuan mata uang rupiah dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga). Dalam hal terpidana korporasi tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi. Kata kunci:  Korporasi, Pemalsuan, Uang Rupiah
KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGELOLAAN ASET PAILIT DI INDONESIA Danial, Putri Sofiani
Ensiklopedia Education Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v7i1.3204

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the position and supervisory mechanism of the supervisory judge over the curator in the management of bankruptcy assets in Indonesia. Based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the supervisory judge plays a crucial role in ensuring the accountability and integrity of the curator’s actions. However, in practice, such oversight has not been carried out optimally. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-qualitative analysis method, using primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal sources from academic literature. The findings reveal that the supervisory judge faces various juridical, technical, and practical obstacles, including ambiguous legal norms, lack of digital infrastructure, and excessive judicial workload. Therefore, regulatory reform, digital integration of reporting systems, and technical capacity-building for supervisory judges are necessary to strengthen the oversight function. With these improvements, Indonesia’s bankruptcy system can operate more transparently, fairly, and efficiently.Keywords: supervisory judge, curator, bankruptcy assets, bankruptcy law, judicial oversight