Ahmad Insya’ Ansori
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Aktivitas Bisnis Perspektif Ibnu Taimiyah Ahmad Insya’ Ansori
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 1 No 1 (2013): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.729 KB)

Abstract

Bahwa pemikiran Ibn Taimiyah berkenaan dengan harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga, serta berbagai pemasalahan lain yang berkaitan denganya, pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam aktifitas bisnis berkenaan dengan transaksi pertukaran dan berbagai bentuk hubungan akad lainnya dalam bisnis baik berupa barang maupun jasa. Konsep-konsep tersebut dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan amoral dan eksploratif, di samping untuk lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Untuk itu, untuk mewujudkannya selalu memerlukan perhatian serius dan kerjasama setiap elemen dalam masyarakat pelaku bisnis bersama pemerintah, sebagaimana yang diharapkan Ibn Taimiyah untuk kepentingan bersama dalam berbisnis yang sehat dan dinamis. fungsi uang (gelkapital) dalam kaca mata bisnis merupakan alat atau media tukar yang memiliki nilai, yang menurut Lu>tge merupakan arti sempit dari modal. Oleh karena itu dalam aktifitas bisnis, seharusnya uang berfungsi sebagaimana jalur yang ditentukan, yaitu sebagai alat bisnis bukan sebagai komoditi.
Aplikasi Ijtihad Intiqa’iy Dan Insya’iy Dalam Kehidupan Modern (Studi Tentang Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Konsep Ijtihad Intiqa’iy Dan Insya’iy Tahun 2004 Tentang Bunga Bank Dan Terorisme) Ahmad Insya’ Ansori
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 2 No 1 (2014): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1047.259 KB)

Abstract

Special Method cases Ijtihad against contemporary need to look for legal status has been professed as a solution by the Prophet Muhammad tens of centuries ago . In time, a systematic and logical method initiated by Yusuf Abdullah al - Qaradawi is Intiqa'iy and Ijtihad Ijtihad Insya'iy now adopted by the Indonesian Ulama Council Fatwa Committee as a method of problem solving Interest and Terrorism in 2004.
Sebuah Kajian Etnometodologi: Metode Ajakan Tertawa Pengurus Harian Jurusan Syariah Stai Attahdzib Dalam Whatsapp Grup Cangkruk Ahmad Insya' Ansori
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 6 No 2 (2018): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.012 KB)

Abstract

Etnometodologi adalah salah satu teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang menfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia sehari-hari atas dasar common sense. Dalam realitanya entah berdasar kepentingan praktis ataukah teoritis common sense ketika dibangun atas realita sosial dapat dibangun melalui penelitian yang sisitematis dan teoritis. Pada wilayah inilah (kepentingan praktis) etnometodologi hadir sebagai alat pengamatan pergerakan keseharian manusia untuk membangun pemahaman utuh atas fakta sosial yang tengah tertebar di masyarakat .
Relevansi Madrasah Diniyah Takmiliyah terhadap Pengembangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) di Madrasah Diniyah Takmiliyah At-Tahdzib Jombang Ahmad Insya' Ansori; Bustanul Arifin; Purwantoro Purwantoro
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 7 No 1 (2019): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.665 KB)

Abstract

Penelitian tentang Relevansi Madrasah Diniyah Takmiliyah terhadap Pengembangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib ini sangatlah penting. Karena penelitian ini meliputi aspek material yang terkandung dalam muatan kurikulum MDT dan kurikulum Prodi HES di STAI At-Tahdzib. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut : 1) Peran Madrasah Diniyah dalam meningkatkan mutu Pendidikan khususnya dalam kemampuan pengembangan keagamaan dan Bahasa sangat banyak salah satunya dalam penanaman nilai -nilai Islam lebih dini pada peserta didik. 2) Kerjasama Madrasah Diniyah At-tahdzib dengan Prodi di lingkungan STAIA ini yang akan menjadi nilai plus bagi Prodi dalam peningkatan mutu pendidikan terutama dalam bidang keagamaan. 3) hasil mutu pendidikan sebagaiamana berikut, Ranah Kognitif ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Dan segala upaya yang menyangkut aktifitas otak hal ini bisa dibuktikan dengan hasil ujian persemester dan hasil ujian nasional Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat,minat, motivasi, dan sikap. Peneliti mengidentifikasi ranah efektif ini dengan motivasi dan semangat mahasiswa dalam pelaksanaan sholat jamaah dan menjaga kebersihan. Psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan kemampuan fisik seperti keaktifan mahasiswa baik dalam kelas maupun luar kelas dalam mengikuti segala kegiatan di kampus dan pesantren.
Alternatif Penyelesaian Waris Pengganti Di Indonesia Ahmad Insya' Ansori; Moh Ulumuddin
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 7 No 2 (2019): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.302 KB)

Abstract

The difference between salaf scholars and modern scholars about the successor to successors. Salaf scholars state that "successor inheritance" does not exist, and with the principles of naqliyyah and ijma 'Companions, hold firm that the problem of "inheritance" is qat'i, ta'abbudi, not ta'aqquli, not ijtihadi, and they uphold ijma 'Companions because there is a basis for the words of the Prophet Muhammad about it. Whereas modern scholars (khalaf) in KHI and Hazairin thought stated that "successor inheritance" exists and has the inheritance rights of his parents who died, and they (modern scholars) put the issue of "successor inheritance" of zanni, ta'aqquli, and ijtihadi, for the sake of social benefit in Indonesia.
Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari’ah Jasser Auda Ahmad Insya Ansori; Moh. Ulumuddin
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 9 No 1 (2021): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. The development of the Islamic finance industry and the demands of modern financial transactions encourage innovation in contracts to respond to the increasingly complex needs of society. Aim. This study aims to determine the relevance of the Hybrid Contract concept with Maqashid al-Shari’ah introduced by Jasser Auda, as well as to explain how the law applies to Hybrid Contracts in the modern financial industry. Methods. The research uses a qualitative approach, which includes three stages, namely description, formulation and interpretation. Results. Hybrid Contract is a collection of several contracts contained in a contract that is agreed upon by both parties, both jointly and reciprocally, so that all legal consequences of the collected contracts and all rights and obligations arising from it are seen as a single entity that cannot be changed and separated. DSN-MUI in an effort to combine contracts took two models, namely multiple contracts (mujtami’ah) and multiple contracts (muta’addidah). Faced with Maqashid al-Shari’ah Jasser Auda, Hybrid Contracts are relevant in an effort to validate all cognition, holism, multi-dimensionality and intent.
REASURANSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH Moh. Ulumuddin; Ahmad Insya' Ansori
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 9 No 2 (2021): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. Reinsurance is a type of international business. As an international business, reinsurance companies have a global scope and operations. Important issues that need to be discussed in this study include how to conceptually study reinsurance in Indonesia? this problem can be solved through a normative approach, the second problem relates to how is reinsurance in the perspective of maqhasid al-syari'ah? This problem can be solved through a philosophical approach, by looking for a common thread between the concept and practice of reinsurance itself.Methods. This research is a library research. The approach in this research uses philosophical-theology by positioning Shari'ah insurance in a theological context and Maqasid al-Shari'ah in a philosophical context. Operationally, the first approach is used to explore the legal basis, technical guidelines to the aspects of implementing Sharia Insurance in Indonesia. The second approach is used to draw a common thread between reinsurance and Maqasid al-Shari'ah, content analysis techniques, namely studying messages in various literatures ranging from vocabulary, sentence patterns and background situations.Results. In terms of investment, insurance companies as the holder of the trust must invest the funds collected and the investment must be carried out in accordance with sharia. In the management of investment funds, both tabarru' and saving, a Wakalah bil Ujrah contract can be used by following the provisions as above, the Mudharabah contract by following the provisions of the Mudharabah fatwa. reinsurance as the subject of the fulfillment of the delegation of responsibility given by the cending company to the second insurer even though in essence there is a Quota Share both profit and risk. The most important aspect lies in the reinsurance agreement itself.
Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam Ahmad Insya Ansori; Moh. Ulumuddin
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v5i1.755

Abstract

Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu institusi ulama yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Institusi ini mencitrakan dirinya sebagai kumpulan atau wadah yang menghimpun para ulama dari berbagai golongan dengan tujuan mempererat silaturrahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam Indonesia.
Sewa Guna Dengan Hak Opsi Dalam Prespektif Hukum Islam Moh. Ulumuddin; Ahmad Insya’ Ansori
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 10 No 2 (2022): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. Operationally, finansial lease transaction focuses more on the financing aspect of the Lessor given to the lesse, where the lesse will bear all aspects of maintenance and responsibility for the goods he rents.Aim. This study aims to examine financial leases in the perspective of Islamic law.Methods. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach that uses the literature study method as the completion methodology. With the object of research, the Leasing case is seen from the point of view of Islamic law, and how Islam answers these problems.Results. From the point of view of Islamic law, finance leasing transactions tend to be similar to the concept of ijarah or ijarah vomitiyah bi al-tamlik which is used as the basis for making the DSN MUI fatwa on shari'ah leasing. This fatwa provides an overview of the legal basis, rights and obligations of the Lessor, Lessee and other parties involved in this contract. Applicatively, as long as it does not harm either party, the financial leasing law is basically allowed.
Hаrmonіsаsі Hukum Dаnа Pensіun Syаrіаh Dаlаm Kompіlаsі Hukum Ekonomі Syаrіаh (KHES) Dаn Fаtwа No.88/DSN-MUІ/XІ/2013 Moh. Ulumuddіn; Аhmаd Іnsyа Аnsorі
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 11 No 1 (2023): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background. The formulаtіon of the concept of а dіfferent Іslаmіc pensіon fund between the Compіlаtіon of Іslаmіc Economіc Lаw (KHES) аnd Fаtwа No.88/DSN-MUІ/XІ/2013.Aim. Thіs study exаmіnes the need for hаrmonіzаtіon of regulаtіons relаted to Іslаmіc pensіon funds so thаt there іs unіformіty аnd hаrmony of legаl provіsіons іn Іslаmіc pensіon fund regulаtіons.Methods. Thіs reseаrch study uses а lіterаture study аpproаch.Results. The legаl hаrmonіzаtіon of Іslаmіc pensіon funds аccordіng to Supreme Court Regulаtіon No. 2 of 2008 concernіng Compіlаtіon of Shаrіа Economіc Lаw аnd Fаtwа No. 88/DSN-MUІ/XІ/2013 concernіng generаl guіdelіnes for іmplementіng pensіon progrаms bаsed on shаrіа prіncіples whіch аre іn contrаcts аnd dіspute resolutіon, іn the KHES thаt іs used іs the Grаnt Аgreement іn the prаctіce of Іslаmіc pensіon funds, the grаnt contrаct іs іn the form of gіvіng funds (Mаrhun Bіh) from the Gіver Work (Wаhіb) to Workers (Mаuhub lаh) іn іmplementіng shаrіа pensіons. Whereаs іn the fаtwа usіng the Bі Syаrt Grаnt Аgreement, bаsіcаlly the Grаnt іs аbsolute іn the sense thаt the Grаnt іs pаrt of the tаbаrru' contrаct whіch іs for help or аskіng for help, thаt іs, someone who donаtes hіs property meаns thаt the ownershіp of the object іs trаnsferred. Іn the fаtwа relаtіng to аn explаnаtіon regаrdіng dіsputes between pаrtіes аnd the enаctment of the dаte for the determіnаtіon of the fаtwа "іn the event of а dіspute between the pаrtіes іn іmplementіng pensіons bаsed on shаrіа prіncіples through delіberаtіon, medіаtіon, аrbіtrаtіon or court іn аccordаnce wіth аpplіcаble lаws аnd regulаtіons". Meаnwhіle, іn terms of KHES, jurіdіcаlly, іt іs resolved through relіgіous courts. Іn relаtіon to thіs dіshаrmony, іt tends to be better іf the legаl substаnce іs mаde up of lаws аnd regulаtіons whіch the process relаtіvely does not requіre а lengthy legіslаtіve process (through POJK, PMK, PBІ, SEMА etc.) whіch аccommodаtes the two sіdes of the dіfferences thаt exіst.