Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
Ihsan Badruni Nasution
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Perubahan Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Ihsan Badruni Nasution
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i1.4573

Abstract

Abstrak. Salah satu materi muatan yang diatur oleh Undang-Undang adalah sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki peran yang penting untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang. Upaya perubahan Undang-Undang sebagai tindak lanjut atas akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara terencana dan memiliki parameter yang jelas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai tata cara dan parameter yang digunakan sebagai urgensi dalam mengusulkan materi rancangan Undang-Undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu diperlukan tata cara dan parameter yang jelas dan terukur yang memuat ringkasan kebutuhan berdasarkan beberapa indikator untuk menindaklanjuti akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang agar terdapat kepastian hukum dalam pembentukan Undang-Undang. 
Urgensi Perubahan Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Ihsan Badruni Nasution
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i1.4573

Abstract

Abstrak. Salah satu materi muatan yang diatur oleh Undang-Undang adalah sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang memiliki peran yang penting untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang. Upaya perubahan Undang-Undang sebagai tindak lanjut atas akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara terencana dan memiliki parameter yang jelas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai tata cara dan parameter yang digunakan sebagai urgensi dalam mengusulkan materi rancangan Undang-Undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu diperlukan tata cara dan parameter yang jelas dan terukur yang memuat ringkasan kebutuhan berdasarkan beberapa indikator untuk menindaklanjuti akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang agar terdapat kepastian hukum dalam pembentukan Undang-Undang. 
Co-Authors