Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Perbuatan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Notaris Gassanova Farah Diba; Wira Franciska; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i2.25412

The involvement of a notary in a criminal case is caused by the negligence and carelessness of the notary. Such as the criminal act of falsifying the deed he made intentionally. As in several cases examined in this study. The type of research used in this research is normative juridical. The research approach used is a statutory approach, an analytical approach and a case approach. The results of the research obtained are the legal consequences of a Notary deed containing elements of forgery does not automatically result in the deed being null and void, because the aggrieved parties must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed. If a court decision has permanent legal force, then the deed can be annulled. Notaries cannot be held criminally responsible for deed falsification if it is not proven that there was an intentional factor, because the Notary only records what was submitted by the parties to be included in the deed. False information submitted by the parties is the responsibility of the parties. However, if it is proven that there is an element of intent, the notary can be held criminally responsible.

Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasarkan Penerapan Aksesi Apostille Convention Zulfia Sabila; Yuhelson Yuhelson; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.29281

Konvensi Apostille digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap syarat legalisasi pada dokumen publik untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri. Indonesia telah menjadi Negara Pihak (State party) pada Konvensi Apostille tersebut, maka setiap negara dapat mempersingkat proses legalisasi tanpa perlu melibatkan kanal diplomatik, melainkan langsung melalui Otoritas Kompeten masing-masing Negara Pihak. Pada saat ini proses legalisasi di Indonesia, yang membutuhkan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain membutuhkan pengesahan oleh kantor publik lokal atau Notaris, maka diperlukan legalisasi lain dari Kemenkumham. Setelah, dokumen yang telah disahkan oleh Kemenkumham, setempat, kemudian akan dilegalisasi lagi oleh Kementerian Luar Negeri Negara masing-masing. Selanjutnya, sebelum dokumen yang akan digunakan di Negara tujuan, dokumen perlu dilegalisasi ulang oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal masing-masing ke negara yang akan dituju. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normative. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana Urgensi Indonesia dalam Mengaksesi Legalisasi Dokumen Publik berdasarkan Konvensi Apostille? 2) Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Legalisasi Dokumen berdasarkan Konvensi Apostille di Indonesia?. hasil dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan mengenai bahwa notaris memiliki peran dan tanggungjawab terhadap proses legalisasi dokumen ini dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat penting dan sudah di atur dalam undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Kepastian Hukum Terhadap Akta Hak Tanggungan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Paska Perceraian Tanpa Persetujuan Mantan Suami/Istri Janthy Prisilya Karundeng; Jelly Nasseri; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i4.28059

In the banking industry, it is a well-known fact that there are frequently issues with joint assets that have not been divided after a divorce and that are used as collateral for mortgage rights. The case of court decision number 177/Pdt. G/2019/PN Bks is illustrative. In this study, the problem to be addressed is the legal consequences of the deed of mortgage on shared assets that have not been divided post-divorce without the ex-husband/consent wife's and the legal certainty of the deed of mortgage on shared assets that have not been divided post-divorce without the ex-husband/consent, wife's using Soeroso's theory of legal consequences and Jan Michelle Otto's Legal Certainty theory. In this work, the author employs a normative legal methodology supported by an empirical methodology. The results of the study indicate that the legal consequences of the mortgage deed on joint assets that have not been divided after the divorce without the consent of the ex-husband or ex-wife can result in the mortgage being made and a cancellation lawsuit being filed because it violates the ex-rights. spouse's Based on Jan Michel Otto's legal certainty theory, a mortgage deed formed on joint assets that have not been divided after divorce without the approval of the ex-husband/wife has no legal certainty value because the mortgage is made without the consent of the ex-husband/wife.

Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Indah Sukma Ramdhini; Felicitas Sri Marniati; Yurisa Martanti
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i3.27546

In carrying out a marriage, thereare conditions that must be carried out by the bride and the groom. who wants to marry in accordance with the marriage law and the law of their respective religions. If these conditions are not implemented,the marriage can be annulled. From the annulled marriage, there are children who are born, so how is the legal certainty and the legal consequences of the status of the children born from the canceled marriage. In this study, the theory of legal consequences is used, namely that a legal action taken by a legal subject can lead to a legal consequence and the theory of legal certainty is how the rules that are clear, issued and recognized by the state are used by judicial leaders who are carried out concretely. The method used in this research is normative juridical research, specifically a library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used the statutory approach, the conceptual approach. The analytical approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifiying and taking an inventory of positive law, journals and other legal sources. The method used in analyzing the legal materials or legal material analysis techniques, it is carried out with grammatical legal interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. From the research results can be obtained that : (1) the legal consequences of annulment of marriage on the status of children born in the marriage are children still have a legal relationship with their parents (2) legal certainty on the status of children born in the marriage is still a legal child and cancellation marriage does not apply retroactively to the status of the child.

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Terkait Boedel Warisan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Muhammad Amin Fauzi; Yusuf Ausiandra; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30495

Dalam pasal 833 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Fenomena dalam masyarakat banyak terjadi harta warisan (boedel warisan) yang belum dibagi tetapi telah dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas kredit dari bank, tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu tetap sah apabila dalam pelaksaan pembebanan hak tanggungan tersebut melalui persetujuan dari seluruh ahli waris. Namun apabila tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka pembebanan hak tanggungan tersebut batal demi hukum, tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum karena dalam pembebanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberi hak tanggungan tidak mempunyai kewenangan yang mutlak atas objek hak tanggugan yang dijaminkan. Adapun perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pembebanan hak tanggungan atas boedel warisan harta bersama yang belum dibagi yaitu dilakukan pemisahan dan pembagian terlebih dahulu, namun apabila pemisahan dan pembagian belum dapat dilakukan, maka sebelum melakukan pembebanan hak tanggungan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh ahli waris. Sedangkan apabila pembebanan hak tanggungan atas boedel warisanyang belum dibagi tanpa adanya persetujuan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuannya untuk menjaminkan boedel warisan tersebut, sehingga hak ahli waris dikembalikan seperti semula.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Salinan Akta Partij Yang Diubah Oleh Notaris Bersama Pihak Lainnya Dalam Akta Tanpa Sepegetahuan Pihak Yang Dirugikan Richard Siahaan; Jelly Nasseri; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.30943

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Sehubungan dengan jabatan Notaris yaitu “suatu jabatan kepercayaan bagi masyarakat dan secara transparan yang sudah dijelaskan bahwa akta Notaris mempunyai karakter yuridis yang individual atau tersendiri pada pembentukannya yang menggunakan lambang negara, dimana dalam penggunaan lambang negara burung garuda sebagai stempel dan cap pada aktanya, sebagai salah satu bukti yang autentik sebagai salah satu bukti adanya pelimpahan wewenang dari Negara bagi Notaris dalam hal perbuatan hukum, serta sebagai salah satu alat bukti yang autentik didalam bentuk keabsahan formal dan untuk menjamin suatu kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengindentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Kata Kunci: Notaris, Akta Partij, Perlindungan Hukum

Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan Ryanto Sirait; Wira Franciska; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31946

Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tentang penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah secara sepihak oleh kreditur yang sedang dalam jaminan dan juga mengetahui tentang kepastian hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasari perjanjian hutang piutang.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hutang Piutang, Obyek Sedang Dalam Jaminan

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN MINUTA AKTA DALAM PROTOKOL NOTARIS PADA PEMERIKSAAN KEPOLISIAN Gio Vanni Tampubolon; Rr.Dijan Widijowati; Felicitas Sri Marniati
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 2, Juni 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i2.732

For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the Notary Honor Council are authorized to take photocopies of Minutes of Deeds and/or letters attached to Minutes of Deeds or Notary Protocols in the Notary's custody. However, in practice or the phenomena that occur, the notary cannot show the minutes of the deed that should be kept as a notary protocol. The formulation of the problems in this study What are the legal consequences of a notary not being able to show the minutes of the deed during a police inspection? And What is the form of responsibility of a notary who cannot show minutes of the deed during police investigation? The frame of mind in this research uses the theory of responsibility and the theory of legal consequences.This research uses the type of normative juridical research. The research approach used is the statutory approach, the conceptual approach, the analytical approach and the case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal material is carried out by identifying and inventorying positive law, literature, books, journals and other sources of legal materials. The technique of analyzing legal material is carried out by means of grammatical interpretation and systematic The results of the study show that Legal consequences if the Minuta Deed is destroyed but not due to force majeure, the Notary cannot be held responsible. Legal consequences if the minutes of the deed are destroyed due to a notary's mistake or negligence, the notary must be responsible and may be subject to civil and/or administrative sanctions. as stated in Article 9 paragraph (1) letter d UUJN namely temporary dismissal from his position as a Notary because he has violated the obligations and prohibitions of office

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search