Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Perbuatan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Notaris Gassanova Farah Diba; Wira Franciska; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i2.25412

The involvement of a notary in a criminal case is caused by the negligence and carelessness of the notary. Such as the criminal act of falsifying the deed he made intentionally. As in several cases examined in this study. The type of research used in this research is normative juridical. The research approach used is a statutory approach, an analytical approach and a case approach. The results of the research obtained are the legal consequences of a Notary deed containing elements of forgery does not automatically result in the deed being null and void, because the aggrieved parties must file a civil lawsuit to the court to cancel the deed. If a court decision has permanent legal force, then the deed can be annulled. Notaries cannot be held criminally responsible for deed falsification if it is not proven that there was an intentional factor, because the Notary only records what was submitted by the parties to be included in the deed. False information submitted by the parties is the responsibility of the parties. However, if it is proven that there is an element of intent, the notary can be held criminally responsible.

Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Wira Franciska
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 8, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.8.3.2223-2238.2022

Penelitian ini untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan berkaitan dengan penjaminan bangunan dan tanah dengan HGB di atas HPL, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan data primer dan skunder terkait dengan penjaminan tanah dan bangunan dengan status HGB di atas HPL. Pertama, dalam praktek penjaminan HGB di atas HPL bisa dilaksanakan sebagai objek penjaminan kredit oleh perbankan, dimana pemegang HPL bisa merekomendasikan untuk diterbitkan HGBnya. Penjaminan HGB di atas HPL dapat terlaksana apabila peruntukan penggunaan tanah harus sesuai dengan fungsinya. Kedua, pemegang HPL mempunyai wewenang yang sangkat kuat terhadap kelangsungan pengelolaan hak atas tanah di atas HPL, dimana tanpa seijin (perjanjian tertulis) pemegang HPL pemilik hak atas tanah tidak dapat melakukan perpanjangan peralihan dan penjaminan. Hak inilah yang menjadi dasar agar penjaminan HGB di atas HPL dalam perjanjian kredit perbankan diperlukan suatu kepastian hukum terhadap investor dan perbankan. Hal ini dipertegas dan diperkuat dengan telah lahirnya UUCK (Undang-Undang Cipta Kerja) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan dan pendaftaran tanah.

Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Oleh Kantor Pertanahan Yang Menimbulkan Sertifikat Ganda Adhi Kurniawan; Wira Franciska; Dhody AR Widjajaatmadja
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i3.27547

In the first land registration, the phrase cadastral registration, a technical term for recording records, land registration, ownership of rights, rechkadastral, and legal cadastral, is governed by government regulation 10 of 1961. In occasional land registration, BPN does not employ competent administration, resulting in administrative flaws that might lead to duplicate certificates for land parcel owners. To obtain legal certainty over the physical and legal ownership of land parcels in the ownership of the certificate of title and to apply the muthakir principle, the ownership of the certificate is doubled because Bpn's registration does not use the most recent principle in sporadic land registration for the first time. This study employs normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal sources, as well as interviews with district-city measurements. Land registration must have a foundation, namely a land book, so that the landowner's ownership has legal certainty that stays valid on the land's physical surface with a legal certificate of ownership, namely a certificate. The conclusion is that in the issuance of double certificates, legal remedies may be settled through non-litigation, mediation between the aggrieved party, the land owner, and the National Land Agency (Non Litigation), and if this is not possible, through court (litigation) peace and tax restitution.

Penyalahgunaan Kewenangan Direksi Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Emilya Tunggal Manuain; Wira Franciska; Jelly Nasseri
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i3.27735

The Board of Directors manages the firm in line with laws, rules, the articles of incorporation, and GMS decisions. Setbacks and lack of funds may force a company's board of directors to sell its assets. For legal processes to transfer or sell corporate assets, the company's articles of association must be examined, and if the transfer exceeds 50%, agreement from the Company's GMS is required. Taking the step by the board of directors will have legal consequences. This study uses normative legal research to get relevant data. The author used statutory methodology, authority, and legal consequences as analytical tools. Legal papers are studied by recognizing and cataloging grammatical and systematic interpretations of secondary data. The study obtained the authority of the board of directors, where in carrying out the responsibilities of managing the company is limited by laws and regulations, as stated in the articles of association of the PT in accordance with Article 100 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, and legal consequences for the parties in the case of misuse of such authority in the transfer. PPJB is agreement cancellation with compensation. In accordance with Civil Code Articles 1243 and 1244, which refer to the reimbursement of costs, damages, and interest in the case of a contract violation, parties aggrieved by the cancellation of the PPJB have filed a lawsuit for recovery of all costs and interest.

ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI Daniel Pangidoan; Wira Franciska; Putra Hutomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PPAT DALAM PENGGELAPAN PAJAK TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH Wira Franciska; Arief Faturohman
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 5 No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v5i1.4626

PPAT memiliki peran yang penting didalam pendaftaran tanah, yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu didalam pendaftaran tanah. Namun demikian bukan berarti peran PPAT yang membantu tugas dari badan pertanahan menjadikan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut bawahan dari badan pertanahan tersebut, akan tetapi mempermudah dan membantu wajib pajak dalam membayar BPHTB. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai tanggung jawab pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan penggelapan pajak BPHTB yang tidak disetor dalam peralihan hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap para pihak akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah menggelapkan pajak. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang tanggung jawab pidana PPAT yang melakukan penggelapan pajak BPHTB yang tidak disetor dalam peralihan hak atas tanah merupakan kewajiban PPAT dalam pembayaran BPHTB yang telah dititipkan (berdasarkan kepercayaan) kepadanya berkaitan dengan peralihan hak melalui AJB, walaupun pada kenyataannya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktanya, para pihak mengalami kerugian materil dan tidak dapat melakukan pengurusan baliknama sebagai proses akhir peralihan hak atas tanah tersebut.Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat Pejabat Pembuat Akta Tanah menggelapkan pajak, seperti perbuatan penitipan pembayaran BPHTB dilakukan dengan Surat Kuasa (tertulis), meningkatkan Kinerja Majelis Pembinaan dan Pengawas PPAT (MPPP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan terhadap PPAT juga dapat dmintakan pertanggungjawaban secara administrasi (pelanggaran kode etik) dan perdata (adanya kerugian) selain pertanggunggjawaban pidana sebagaimana fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan pidana dalam tesis ini. Perlindungan hukum tersebut di atas, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses peralihan hak atas tanah.

Perlindungan Hukum Bagi Badan Hukum Dalam Proses Online Single Submission (Oss) Terhadap Syarat Operasional Badan Hukum Tarida Sondang; Wira Franciska; Doni Martien
Syntax Idea 225-239
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i2.2131

A Limited Liability Company is a legal entity which is expressly recognized by law as a legal entity which is a legal subject. The main need for an authentic deed in the business sector is the deed of a limited liability company (PT) legal entity. This study aims to analyze and understand the policies related to obtaining business licenses for limited liability companies in the online single submission system in Indonesia and legal protection for limited liability companies in obtaining business licenses through online single submission in accordance with applicable laws and regulations. The method used in this research is normative juridical research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, primary data is also used as a support for secondary data legal material data. By using the theory of legal protection and the theory of legal certainty. From the results of the research that PP Number 24 of 2018 concerning electronically integrated business licensing services, namely weak laws and regulations do not regulate legal protection for business actors who do not make adjustments to OSS. Legal protection for Limited Liability Companies in the form of adjustments in implementing the OSS system, namely regarding changes to the Standard Classification of Indonesian Business Fields for Limited Liability Companies that already have and obtain a legal certificate of detention of a business entity issued by the Ministry of Law and Human Rights. Based on the research results, it can be interpreted that First, PTs that do not make adjustments to business licenses through OSS after the issuance of PP Number 24 of 2018, namely weak laws and regulations do not regulate legal protection for business actors who do not make adjustments

Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Hutang Piutang Yang Obyeknya Sedang Dalam Jaminan Ryanto Sirait; Wira Franciska; Felicitas Sri Marniati
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v5i1.31946

Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Teori penyelesaian sengketa dalam penelitian ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana mengetahui tentang penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah secara sepihak oleh kreditur yang sedang dalam jaminan dan juga mengetahui tentang kepastian hukum terkait peralihan hak atas tanah yang didasari perjanjian hutang piutang.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hutang Piutang, Obyek Sedang Dalam Jaminan

ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI Daniel Pangidoan; Wira Franciska; Putra Hutomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.246

(Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum Tentang kedudukan sertifikat dalam Penguasaan hak atas tanah dan akibat hukum terhadap Penyelesaian Sengketa hak atas tanah akibat sertifikat ganda Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sertifikat yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil dan berdasarkan Pasal 165 HIR bahwa akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna. Artinya apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah terdapat istilah tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan, antara lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi; ”Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sengketa pertanahan, dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui tiga (3) cara yaitu: 1). enyelesaian Secara Langsung Dengan Musyawarah. 2). Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan.. Adapun Penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan.Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: a). Pengaduan.. Dalam pengaduan ini biasanya berisi halhal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. b). Penelitian. Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administrative maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut

PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA Santoso Halim; Wira Franciska; Zulki Zulkifli Noor
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 8 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/6pvpac31

The internet has brought the world economy into a new phase which is more popularly known as digital economics. Its existence is marked by the increasingly widespread economic activities that utilize the internet as a communication medium. Trade, for example, increasingly relies on electronic commerce (e-commerce) as a transaction medium. The aim of this research is law enforcement for companies that carry out electronic transactions via e-commerce in Indonesia and legal protection for users of electronic transactions via e-commerce in Indonesia.From the research results it can be obtained that if business actors do not carry out their obligations, business actors can be punished based on Article 62 UUPK, which reads: "Business actors who violate the provisions as intended in Article 8, Article 9, Article 10, Article 13 paragraph (2), Article 15, Article 17 paragraph (1), letter a, letter b, letter c, letter e, paragraph (2) and Article 18 are punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).” and in the implementation of e-commerce, specifications for the goods to be purchased should be selected which are outlined in the form of an electronic contract which concerns the rights and obligations of the seller and buyer.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search