Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Hidayatulloh Hidayatulloh
Universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JOURNAL of LEGAL RESEARCH

 1 
ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL Siti Chairana Nurmecca; Abdullah Sulaiman; Hidayatulloh Hidayatulloh
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15534

Abstract

ABSTRAKPeraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang diharapkan dapat menjadi instrument penunjang pemungutan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, justru menuai problematika dikalangan masyarakat terlebih ditolak oleh Asosiasi E-commerce Indonesia (idea) karena aturan tersebut hanya menyasar pemungutan pajak pada media jual beli marketplace tetapi tidak mengatur kewajiban pembayaran pajak penghasilan dari pengusaha yang melakukan penjualan dan memperoleh penghasilan di media sosial, sehingga akhirnya PMK 210 Tahun 2018 tersebut dicabut oleh Menteri Keuangan, pengaturan yang hanya menyasar pada pengusaha di marketplace akan menyebabkan perpindahan secara besar-besaran pengusaha di market place untuk pindah ke media sosial, karena di media sosial tidak dipungut pajak penghasilannya, untuk menangani hal tersebut pengusaha yang mendapatkan penghasilan dari transaksi jual beli melalui media sosial harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan pajak penghasilan yang berlaku, aspek hukum yang menjadi landasan pemungutan pajak terhadap pengusaha yang memperoleh penghasilan dari media sosial menjadi suatu hal yang penting ditengah kekosongan pengaturan pajak atas e-commerce, sehingga penghasilan yang diperoleh pengusaha dapat dipungut pajak tanpa melihat media jual beli yang digunakan, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengusaha yang memperoleh penghasilan dari penjualan di media sosial harus memenuhi kewajiban pembayaran pajak penghasilan untuk menciptakan level playing field atau kesetaraan pemberlakuan pajak dengan pengusaha di marketplace maupun pengusaha konvensional kemudian aturan yang saat ini dapat diberlakukan untuk pemungutan pajak penghasilan yaitu  General anti avoidance rule yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Mochammad Hanafi; Hidayatulloh Hidayatulloh
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.14613

Abstract

Penelitian ini mengambil sisi fokus pada kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Sebelumnya, PT. Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu, bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara library research (studi kepustakaan) dan menganalisis data secara deduktif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu  Kontrak Karya harus melakukan penyesuaian terhadap undang-undang baru yang telah disahkan. Selain itu, posisi pemerintah tidak lagi sejajar dengan pelaku usaha dalam hal ini PT. Freeport Indonesia dan mengembalikan asas Hak Penguasaan Negara (HPN) pada posisi sejajar secara ketatanegaraan. Butir-butir kesepakatan amandemen kontrak karya berdasarkan Memorandum of Understanding (Mou) kedua belah pihak terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diantaranya adalah divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia.
MEKANISME GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.) Dina Rahmawati; Burhanudin Burhanudin; Hidayatulloh Hidayatulloh
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i2.16571

Abstract

The problem in this study is that the defendant who is underage committing a theft has been decided freely by the judge submitting compensation and rehabilitation because the defendant suffered material and immaterial losses in the Decision of the Cibinong District Court No: 36 / Pdt.G / 2012 / PN.Cbn . This study aims to understand how the compensation and rehabilitation mechanism of theft perpetrators has been dismissed freely. This study uses qualitative research methods using a normative approach. The results show that the convicted person has the right to claim compensation and rehabilitation, and compensation is directed at law enforcement or directed at the guilty party.Keyword : Compensation, Rehabilitation, Presumption not innocent.
Perlindungan Konsumen E-Commerce Shopee Indonesia Atas Kebenaran Informasi Barang Yang Diperjanjikan Menurut Perspektif Hukum Positif Muhamad Fikrie Ardiansyah; Asep Syarifuddin Hidayat; Hidayatulloh Hidayatulloh
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16065

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bentuk perlindungan konsumen e-commerce menurut kebijakan dari penyedia e-commerce dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut jika mendapatkan haknya dilanggar. Permasalahan utama adalah mengenai adanya pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha pada Marketplace Shopee Indonesia. Pelanggaran hak konsumen ini mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dibandingkan dengan apa yang sudah diperjanjikan di awal antara konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan sumber dari internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan Konsumen e-commerce sudah diatur dalam kebijakan penyedia layanan namun masih ada kasus terjadinya pelanggaran hak dan upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen tersebut adalah dengan melalui pengadilan dalam catatan tidak melibatkan pihak penyedia layanan atau dapat juga menggunakan system Online Dispute Resolution menurut Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik, E-commerce 
Co-Authors Abdullah Sulaiman Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Burhanudin Burhanudin Dina Rahmawati Mochammad Hanafi Muhamad Fikrie Ardiansyah Siti Chairana Nurmecca