Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Asmawi Asmawi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (Studi Kasus : Putusan Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018) Iga Ayu Mawarni; Asmawi Asmawi; Mustolih Siradj
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i3.16601

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perampasan asset untuk negara dari PT First Anugerah Karya Wisata sudah sesuai dengan asas keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku dan juga menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mendeskripsikan hakim dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang digunakan. Dari segi jenis penelitian hukum, jenis Tipe penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah yuridis normatif,  yaitu pendekatan  yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan  pengadilan serta norma-norma hukum yang terdapat  dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari sisi korban tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam putusan ini tidak juga ada kemanfaatan hukum yang terkandung dalam putusan ini. Mengingat sampai pada tingkat Kasasi, Hakim tetap menyatakan aset dirampas untuk negara yang sejatinya tidak ada sedikitpun kerugian negara yang dialami. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Pencucian Uang, Perampasan Aset.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah Asmawi .
Jurnal Cita Hukum Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v1i1.1443

Abstract

Abstract: Local People's Representative Council (DPRD) In Local Government Legislation and Regional Legislative Institutions. One of the most esential issues of democracy’s results in Indonesian constitutional platform is the local legislature, so popularly known as the Local People's Representative Council (DPRD). The key of the success in organizing local government is the capability of the Local People's Representative Council (DPRD) in conducting the three basic functions and plus, namely legislating, budgeting, supervising, and plus representing, simultaneously, proportionally and continously. In the future times, it is urgent to strengthen the structure and institutional capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) by means of three agenda, that is (i) to redefine and to consolidate the position of the Local People's Representative Council (DPRD) as a legislature; (ii) to reinforce the authority of the Local People's Representative Council (DPRD); and (iii) to maximize the capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) in performing its all functions. To that end, it is urgent to take an effort in revising Law of 32/2004 and Law of 27/2009. Abstrak: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundangundangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. Salah satu isu terpenting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang populer dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan tiga plus fungsi utamanya-legislasi, anggaran dan pengawasan, dan plus representasi‐secara simultan, proporsional dan berkelanjutan. Di masa mendatang penting untuk memperkuat struktur dan kelembagaan DPRD melalui 3 (tiga) agenda: (i) memperjelas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai badan legislatif; (ii) memperkuat kewenangan DPRD; dan (iii) memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk itu, diperlukan segera upaya merevisi UU 32/2004 dan UU 27/2009 DOI: 10.15408/jch.v1i1.1443
Co-Authors Abu Thamrin Hidayatulloh Hidayatulloh Iga Ayu Mawarni Mustolih Siradj