Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Oktavia Purnamasari Sigalingging
UNIVERSITAS SISINGAMANGARAJA XII TAPANULI
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK Oktavia Purnamasari Sigalingging
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.1377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis sosiologis yang mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pidana pencabulan terhadap anak antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta faktor kejiwaan yang cenderung pada prilaku pedofilia. Upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana tersebut dengan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan represif.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oktavia Purnamasari Sigalingging
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.1380

Abstract

Perkembangan jaman dalam beberapa tahun ini membuat masyarakat menginginkan segela sesuatu diperoleh dengan cara praktis, dalam arti zaman globalisasi telah mempengaruhi gaya hidup dan kepribadian masyarakat yang mengarah pada perilaku serba cepat. Berbagai bidang telah mengalami perubahan sebagai akibat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan tehnologi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab terhadap konsumen pengguna jasa laundry. Dari masalah pokok tersebut penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha laundry terhadap kerugian yang diderita konsumen pengguna jasa laundry sebagai akibat praktek usahanya? Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa laundry terhadap kerugian yang ditanggung? Dalam menganalisa data akan digunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil studi literature, kemudian menganalisa data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan gambaran empiris dan faktual, baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat sosiologis tentang tanggung jawab pelaku usaha laundry menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Legal Education on Land Rights and the Prevention of Land Disputes for Rural Communities Rini T Simangunsong; Motlan Gultom; Oktavia Purnamasari Sigalingging; Parlian Simamora; Vhebriyanti Hutagaol
Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 2 (2026): Publication in progress
Publisher : Yayasan Rahmat Islamiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56114/maslahah.v7i2.13627

Abstract

Legal literacy on land rights remains important for rural communities because land has economic, social, and family value. Many land disputes begin from weak administrative awareness, unclear boundaries, informal transfers, inheritance issues, and limited knowledge of land registration procedures. This community service article describes legal counseling on land rights and prevention of land disputes for rural communities. The activity was designed as participatory legal education in Desa/Kelurahan Siaro, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara. The method consisted of preliminary coordination, preparation of legal counseling materials, delivery of key concepts, case-based discussion, question and answer session, and qualitative evaluation of participants responses. The counseling materials covered types of land rights, land registration, certificates as strong evidence, prudent land transactions, inheritance-related land problems, and peaceful dispute settlement. The results show that legal counseling helped participants understand the difference between physical control and legally recognized evidence of rights. Participants also became more aware of the need to check documents, clarify boundaries, involve rightful family members, and use deliberation or mediation before disputes escalate. The activity confirms that community-based legal education can strengthen preventive legal culture in rural land administration. 
Co-Authors Motlan Gultom Parlian Simamora Rini T Simangunsong Vhebriyanti Hutagaol