Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang
Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi Endang Purwaningsih; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 12, No 2 (2021): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15865

Abstract

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten salah satunya ingin memajukan teknologi dan mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia,  diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan perlindungan invensi di bidang teknologi dan kemampuan berinovasi, guna menumbuhkan iklim kondusif. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan  Paten Indonesia dalam upaya menguatkan perlindungan hukum invensi teknologi dan kebijakan  Paten Indonesia dalam meningkatkan kemampuan inovasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan ahli HKI serta institusi terkait yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; inventor dan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, UU Paten khususnya Pasal 20 tentang kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia telah dikuatkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja,  jadi pelaksanaan Paten harus dilakukan di Indonesia sekaligus supaya friendly terhadap investasi. Bagi UKM dan Perguruan Tinggi digiatkan sosialisasi dan fasilitasi. bagi invensi hasil UMKM, perguruan tinggi dan Litbang terdapat insentif 5 tahun pertama gratis/prodeo tidak membayar biaya tahunan sesuai dengan PermenkumHAM nomor 20 tahun 2020, juga untuk tahun ke-6 dan seterusnya jika memang ternyata paten tersebut belum komersial. Perlu harmonisasi regulasi dan sinergitas stakeholder baik di daerah maupun pusat, industri, kampus, peneliti, maupun UMKM untuk protect and promo. Ditjen KI terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, membantu dan mendorong hasil riset Perguruan Tinggi dan litbang, mendayagunakan fasilitasi bagi invensi UMKM.
PENYULUHAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 10 JAKARTA PUSAT Evie Rachmawati Nur Ariyanti; Nurul Fajri Chikmawati; Liza Evita
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2017): APRIL - JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jpkm.v23i2.6874

Abstract

Abstrak Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kewenangan pemerintah untuk memungut pajak merupakan lingkup pengertian dari hukum pajak. Pemberian penyuluhan hukum pajak kepada peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu dilakukan karena mereka merupakan calon wajib pajak. Kegiatan penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban wajib pajak ditujukan kepada peserta didik kelas XII jurusan IPS karena pengetahuan tentang pajak telah sedikit mereka ketahui dari mata pelajaran ekonomi. Kewajiban warga negara bersinergi dengan hak yang telah diterima oleh warga negara. Artinya, ketika hak itu menjadi bagian yang dituntut warga negara, maka muncul kewajiban warga negara sebagai penyeimbangnya. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat bagi kelompok mitra di SMAN 10 Jakarta Pusat sehingga para peserta didik memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Pajak Abstract Article 23A of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 states that taxes and other coercivelevies for the state purposes is regulated by law. Government authority collecting taxes is the definitionscope of tax law. The education of tax law for SMA students is necessary because they are the candidates of taxpayer. This activity was addressed for IPS major XII grade students because they have known a little about taxes in the economic subjects. The obligation of citizens is followed with the rights which they have accepted. It means when citizens sue their rights, then they have some obligation for balancing.The community dedication give some benefit for partners group at SMAN 10 Jakarta with the result that the students acquire some knowledge about the rights and obligations of the taxpayer. Keywords: Rights, Obligation, Tax
PENYULUHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA BAGI APARAT KELURAHAN CEMPAKA BARU KEMAYORAN JAKARTA PUSAT Derta Rahmanto; Endang Purwaningsih; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 2, No 1 (2017): June 2017
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v2i1.1292

Abstract

Promoting legal awareness to signify the importance of understanding the positive laws in Indonesia can be done through sustainable counselling programs. The poor legal awareness might result from the lack of legalawareness raising programs, the lack of public access to legal-related issues, and the less-supporting local culture. In attempts to better promote legal awareness, sustainable programs should start top-down, meaning the programs are first addressed to sub-district officers so that they can set good examples to their people. The curriculum should first highlight the overview of Indonesia’s legal system, followed by civil law and criminal law issues. These are fundamental for sub-district officers in Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. These legal-awareness raising programscame in the form of lectures and trainings. To see the effectiveness, a pre-test and post-test were given to the participants. The conclusion suggests that—in attempts to better promote legal awarenessand knowledge for Cempaka Baru sub-district officers—periodical counselling on civil and criminal laws is essential. The curriculum should also include such topics as preventive and repressive measures in law enforcement. DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v2i1.1292
Co-Authors Derta Rahmanto Endang Purwaningsih Liza Evita Nurul Fajri Chikmawati