Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang
Derta Rahmanto
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan Derta Rahmanto; Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.002 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i1.335

Abstract

Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan salah satu dari enam kelurahan di wilayah kepulauan Seribu atau satu di antara tiga kelurahan di wilayah kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Penduduk Pulau Untung Jawa sebagian besar adalah masyarakat pribumi yang silsilahnya berasal dari Pulau Untung Jawa dan perpindahan masyarakat Pulau Ubi Besar tanggal 13 Februari 1954. Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan kawasan andalan Wisata Pemukiman yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan visi kabupaten yaitu:” Sebagai Taman dan Ladang Kehidupan Bahari yang Berkelanjutan” Penelitian ini menemukan   model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir pulau UntungJawa dan menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan Pulau UntungJawa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebut normatif terapan/normatif empiris. Model pemberdayaan yang bertujuan  membangun  kemandirian  nelayan  pulau  UntungJawa  dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat kelurahan  dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan,  aparat Kelurahan yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata,  daya minat beli dan daya minat permainan air, tidak adanya penghasillan rutin, honor pekerja yang kurang dari UMP, SDM, dan kurangnya kesadaran hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum.
PENYULUHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA BAGI APARAT KELURAHAN CEMPAKA BARU KEMAYORAN JAKARTA PUSAT Derta Rahmanto; Endang Purwaningsih; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 2, No 1 (2017): June 2017
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v2i1.1292

Abstract

Promoting legal awareness to signify the importance of understanding the positive laws in Indonesia can be done through sustainable counselling programs. The poor legal awareness might result from the lack of legalawareness raising programs, the lack of public access to legal-related issues, and the less-supporting local culture. In attempts to better promote legal awareness, sustainable programs should start top-down, meaning the programs are first addressed to sub-district officers so that they can set good examples to their people. The curriculum should first highlight the overview of Indonesia’s legal system, followed by civil law and criminal law issues. These are fundamental for sub-district officers in Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. These legal-awareness raising programscame in the form of lectures and trainings. To see the effectiveness, a pre-test and post-test were given to the participants. The conclusion suggests that—in attempts to better promote legal awarenessand knowledge for Cempaka Baru sub-district officers—periodical counselling on civil and criminal laws is essential. The curriculum should also include such topics as preventive and repressive measures in law enforcement. DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v2i1.1292
Co-Authors Endang Purwaningsih Evie Rachmawati Nur Ariyanti