Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DIMENSI KEPENTINGAN UMUM DALAM MEMBERIKAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT St. Mahmud Syaukat
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2016): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1074.594 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i2.334

Abstract

With the nature that is so important, the soil was ranked first most potential conflict both vertical conflict (conflict between the residents and the authorities) and horizontal conflicts (conflicts among fellow citizens). Therefore a government of a country should be able to put politics pertanahannya law precisely by considering all sides of the state of society so that potential conflicts as mentioned above can be minimized. Against that government of the Republic of Indonesia after the win independence from the Dutch, trying to land reform and political building a new national land law by changing land laws in force earlier, Agrarisch Wet (Stb 1870-55) was considered not appropriate with the personality of the Indonesian nation. Hence was born the Act No. 5 of 1960 (BAL No.5 / 1960), the Law on Agrarian, hereinafter referred to as UUPA. The focus of the problem in this research is the dimension of Public Important Giving Hak Guna Usaha (HGU) Above Communal Land of Indigenous People, research conducted with secondary data are descriptive qualitative research shows the first, very important to the principle of general interest not give customary land both, would need to be established specifically about the provisions of lands which have positive implications for the public interest.Keywords: Publik Interest, HGU, Communal Land
PEMAGARAN LAUT OLEH PELAKU USAHA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960 St. Mahmud Syaukat
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Agustus (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik pemagaran laut oleh pelaku usaha di Indonesia menimbulkan problematika hukum yang kompleks terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur penguasaan negara atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan untuk mengkaji praktik pemagaran laut dalam perspektif hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemagaran laut melanggar prinsip hak menguasai negara dalam Pasal 2 UUPA, bertentangan dengan asas fungsi sosial dalam Pasal 6, serta mengabaikan kewajiban negara untuk menjamin kemakmuran rakyat. Praktik ini juga merugikan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Konsep agraria dalam UUPA memiliki keterbatasan dalam mengatur penguasaan wilayah laut secara komprehensif, sehingga memerlukan pengembangan interpretasi dan reformulasi kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya kelautan kontemporer.