Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
I Made Dermawan
Universitas Pamulang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN DARI UPAYA SITA JAMINAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN I Made Dermawan
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.856 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2283

Abstract

ABSTRAKKondisi yang menyebabkan pihak kreditor mengantisipasi dan menyelamatkan asset perseroan terhadap ketidakmampuan debitor dalam melakukan pembayaran utangnya yang salah satunya adalah membuat jaminan kebendaan yaitu dengan membuat hak tanggungan sebagai salah satu jaminan yang diakui oeh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pemasangan hak tanggungan sebagai hak kebendaan dapat ditempuh dengan melakukan upaya hukum yaitu membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sehingga pihak bank selaku kreditor preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atas objek Hak Tanggungan dari upaya sita jaminan oleh pihak ketiga dan kreditor berhak untuk melakukan lelang objek jaminan atau melakukan parate eksekusi yang didasarkan pada perjanjian antara pihak kreditor dan pemilik tanah tersebut Kata Kunci: Upaya Hukum; Hak Tanggungan; Kepailitan; Sita Jaminan 
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Lender dalam Kasus Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan I Made Dermawan; Sheilly Hawaningsih; Lukman Hakim
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/vkhwe582

Abstract

The default case involving PT Dana Syariah Indonesia has attracted significant public attention due to its impact on lenders and its implications for the credibility of the sharia financial technology industry in Indonesia. This study aims to analyze the legal protection afforded to lenders affected by the default and to evaluate the implementation of the principles of amanah (trustworthiness) and justice in sharia fintech operations. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services, and Fatwa DSN-MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. The results indicate that sharia fintech providers are legally required to uphold transparency, prudence, accountability, and the protection of fund providers. However, the default experienced by PT Dana Syariah Indonesia demonstrates a discrepancy between regulatory standards and their practical implementation. This condition has resulted in legal uncertainty and financial losses for lenders while raising concerns regarding compliance with sharia principles. Therefore, stronger regulatory supervision, effective legal protection mechanisms, and stricter adherence to sharia governance are necessary to ensure legal certainty and maintain public confidence in the sharia fintech sector.
Co-Authors Lukman Hakim Sheilly Hawaningsih