Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
V. Andri Hananto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Doktrin Business Judgment Rules Sebagai Paradigma Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara V. Andri Hananto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 1 (2022): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20213

Abstract

Dalam pengelolaan BUMN terdapat persoalan yang telah berlangsung lama berupa irisan antara rezim korporasi dengan rezim keuangan negara di mana modal BUMN tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini mengakibatkan Direksi BUMN mengalami kesulitan dan keragu-raguan dalam mengambil keputusan bisnis karena dihadapkan pada potensi ancaman pidana korupsi jika dalam proses pengurusan BUMN tersebut timbul kerugian. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa paradigma pengawasan negara terhadap BUMN harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgemnet rules), namun berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana doktrin business judgment rules diterapkan sebagai paradigma pengawasan pengelolaan BUMN sehingga dapat menghindarkan ancaman pidana bagi direksi BUMN dalam pengambilan keputusan pengurusan BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan agar dapat terlindungi dengan doktrin BJR, dalam mengambil keputusan bisnis, Direksi BUMN wajib menaati dan melaksanaan seluruh fiduciury duty yang ia emban berupa duty of care, duty to disclosure, dan duty of loyalty.
Co-Authors