Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Parate Eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Kreditor Perbankan Ika Atikah
Al Ahkam Vol. 11 No. 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i1.2809

Abstract

.
URGENSI PERJANJIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPERCAYAAN KREDITUR LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA Ika Atikah
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prioris Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.873 KB) | DOI: 10.25105/prio.v8i1.14964

Abstract

Artikel ini berfokus pada implementasi pemberian pinjaman dana hak tanggungan yang menjadi objek jaminan berupa objek yang bernilai uang manakala terjadi kredit macet yang diatur dalam perjanjian pokok sebagai upaya perwujudan kepercayaan kreditur lembaga perbankan yang keberadaannya diminati masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada normatif dengan conceptual approach dan statute approach. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara pada pengumpulan peraturan perundang – undangan hak tanggungan, perjanjian yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, perjanjian kredit dalam peraturan hukum selain undang – undang, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder lebih kepada konsep atau teori yang relevan dengan isu sentral dengan melengkapinya dalam daftar pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian menjadi unsur utama dalam mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur perbankan kepada debitur sesuai aturan UU Hak Tanggungan dan Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata Pasal 1132. Apabila barang yang dijaminkan oleh debitur kepada sejumlah kreditur, pasal tersebut berlaku manakala diatur dalam perjanjian. Akibat hukum dari pemberian kredit karena objek jaminan debitur bernilai uang menjadi perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok sehingga asas kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pasti dalam hukum.
Ikhtilaf Ulama Kontemporer: Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern Ika Atikah; Ending Solehuddin; Ahmad Hasan Ridwan; Hadiat Hadiat
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2024): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v3i2.60

Abstract

Ikhtilaf or differences of opinion among scholars related to professional zakat are important topics in the context of contemporary Islamic law. Professional zakat, known as zakat on income from professional work, emerged along with the development of the modern economy which introduced various new professions. In the modern era, income earned from professions such as doctors, lawyers, and company employees is considered to be subject to zakat as a form of social and religious responsibility. However, contemporary scholars have different opinions regarding the provisions and laws of professional zakat, especially related to nisab (the threshold of wealth that must be zakati), the time of payment, and the type of income that must be subject to zakat. This article examines the various views of contemporary scholars regarding the existence of professional zakat in the modern era, as well as its legal and social implications for Muslims. The purpose of this study is to understand the dynamics of scholarly efforts regarding professional zakat and how these differences can be accommodated in the zakat legal system in the modern