Eko Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Notaris atas Berkas Klien yang Terbakar Hatta Hasib Sani; Eko Wahyudi
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 7 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i7.153

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu bahan penelitiannya berupa penelitian kepustakaan, meneliti norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris apabila berkas[1]berkas klien yang merupakan kewajiban dari notaris untuk menyimpannya, namun berkas-berkas tersebut hilang karena terbakar. Dimana untuk menemukan bentuk dari pertanggungjawaban notaris atas kejadian tersebut dengan menggunakan teori pertanggungjawaban perdata mutlak dengan membuktikan adanya kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi orang. Serta dalam penelitian ini, penelitipun meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap klien yang berkasnya hilang akibat terbakar di kantor notaris berupa perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Majelis Pengawas Notaris.
Optimalsasi Peran Ombudsman Jawa Timur dalam Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Billqis Ova Sekar Sari; Eko Wahyudi
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 10 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v1i10.184

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui Ombudsman Jawa Timur dan juga untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam optimalisasi pelayanan publik di Jawa Timur beserta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Pelayanan Publik belum sepenuhnya memenuhi standard dikarenakan Ombudsman Jawa Timur melihat hasil dari uji kepatuhan yang belum sempurna atau belum sesuai dengan standard pelayanan publik yang baik menurut Undang–Undang nomor 25 tahun 2009, Ombudsman Jawa Timur menjelaskan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur tidak bias atau belum diukur karena Ombdusman Jawa Timur masih berfokus dalam menilai pemenuhan standard pelayanan publik yang masih sangat jauh dari yang dicita – citakan serta belum tercapainya kepuasan masyarakat dari pelayanan publik. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Ombudsman Jawa Timur mengakibatkan penanganan laporan dan pengawasan pelayanan public kurang optimal dikarenakan tidak berbanding lurusnya laporan dengan sumberdaya manusia yang ada di Ombudsman JawaTimur.