Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Eksos Nusantara Hasana Journal JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS

Ade M. Yuardani

Politeknik Negeri Pontianak

Author-ID : 2509392

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Ade M. Yuardani; Ul Qadri; Endang Wahyuni
Eksos Vol 13 No 2 (2017): Eksos
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31573/eksos.v13i2.70

Pemilihan umum biasanya disebut dengan Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat Kota Pontianak. Penting bagi masyarakat di kota ini memiliki keterwakilan mereka guna melaksanakan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat di Kota Pontianak. Keberhasilan Pemilu akan terlihat dari berapa besar minat masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya untuk memilih wakil yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi mereka nantinya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan dalam melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya data diolah menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan sosialisasi sudah dilaksanakan KPU dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Pontianak sebelum dilaksanakan. Keberhasilan Pemilu yang akan dilaksanakan berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilu. Masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam Pemilu legislatif dibandingkan Pemilu Walikota, Gubernur dan Presiden.

Evaluasi terhadap Pembangunan PLB Terkait dengan Perspektif Sosial Masyarakat di Kecamatan Nanga Badau Ade M. Yuardani; Didi Zulyanto; Agus Eko Tejo
Eksos Vol 15 No 1 (2019): Eksos
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31573/eksos.v15i1.80

Permasalahan yang sering di hadapi dalam penanggulangan masyarakat miskin ini adalah luasnya wilayah serta sulitnya jangkauan ke daerah-daerah miskin yang ada di Kapuas Hulu serta masih rendahnya kualitas infrastruktur yang dimiliki. Perbatasan merupakan wilayah terdepan suatu bangsa, begitu juga dengan Kecamatan Nanga Badau, yang berbatasan dengan Serawak Malaysia, memiliki potensi alam yang masih dapat dikembangkan agar masyarakat yang ada di perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak pembangunan PLB kecamatan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu terhadap kesejahteraan masyarakat di Nanga Badau. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Badau, Kadis Ekonomi Bappeda Kapuas hulu, Sekretaris Diknas kapuas hulu, dan tokoh masyarakat di perbatasan. Setelah data terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dan observasi bahwa PLB Badau masih belum mampu memberikan perubahan yang berarti terhadap perekonomian masyarakat, di sektor pendidikan sudah terdapat perubahan dimana yang dahulu perbatasan merupakan daerah tertinggal sekarang tidak terjadi lagi, pada aspek politik juga masyarakat sudah memiliki kemampuan yang cukup dalam keikutsertaannya terhadap pesta demokrasi di Kapuas Hulu, masyarakat di perbatasan tidak dijadikan obyek akan tetapi sebagai subyek politik itu sendiri.

UPAYA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KUBU RAYA Tiara Aprili; Novi Desanti; Desvira Zain; Ade M. Yuardani
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)-Vol 11 No 2- Oktober 2019
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

The title of this research was “The Effort of Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Kubu Raya Regency in Increasing Tax Restaurant Reception”. Therefore, this study focuses on the Efforts of BPPRD Kubu Raya in Increasing Tax Restaurant. The purposes of this research were to know the effort of BPPRD of Kubu Raya Regency in increasing the revenue of tax restaurant, the obstacles of increasing the acceptance of tax restaurant, and the solution in overcoming the obstacle that happened. This research used qualitative research with descriptive method. The result of data analysis showed that in increasing the revenue of tax restaurant through tax intensification did an improvement. Tax that related to the laws, administrative simplifications, reordering the number of subject/tax object restaurants and improving the quality of Human Resources. While extensification of restaurant taxes such as increasing the number of subject/objects of existing taxes, make improvements in tariffs, and conduct supervision of taxpayers. The other obstacles in increasing the tax restaurant was the existence of passive and active resistance from the community, the limitations of Human Resources, and many areas that have not been explored optimally due to the distance between sub districts. Furthermore, the solution to overcome the obstacles were did socialization to the community continuously, open up the opportunities for businessman, making Human Resources effective and implemented the bonbill system. Keywoard : Effort, Restaurant Tax, BPPRD

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DENGAN DESA (SUATU STUDI DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU) Ade M. Yuardani; Agus Eko Tejo; Era Prestoroika
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Sebagian besar Desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah tertinggal baik dari segi komunikasi, transportasi dan informasi. Rendahnya koordinasi antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah interdiciplinary dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.

PERSPEKTIF KOMUNIKASI EKSTERNAL BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PONTIANAK DENGAN PERUSAHAAN DI KALIMANTAN BARAT Ade M. Yuardani; Charlyna S. Purba; Yuliana
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak merupakan penyampaian informasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat yang bekerja untuk mencapai tujuan terdaftarnya perusahaan dan masyarakat yang bekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban berupa iuran wajib bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak dengan perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan menggunakan analisis sosial dan hukum sebagai pisau analisis. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan Staff Bagian Account Respresentative Khusus dan data sekunder melalui pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak, komunikasi telah dilakukan selama ini kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi eksternal yang dilakukan melalui media handphone, surat elektronik (surel), whatssapp dan sosialisasi. Untuk beberapa kondisi, apabila surat dikirimkan kepada perusahaan dan tidak mendapatkan respon positif, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak melakukan kunjungan. Dinamika yang terdapat dalam komunikasi eksternal umumnya berkaitan dengan kewajiban perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi yang terjadi banyaknya perusahaan belum mendaftarkan semua karyawan yang dimilikinya dan adanya beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sementara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang BPJS telah menegaskan kewajiban tersebut dan akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

ANALISIS DETERMINAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DENGAN PENDEKATAN PARTIAL LEAST SQUARES–STRUCTURAL EQUATION MODELING: STUDI KASUS DPRD KOTA PONTIANAK Ade M. Yuardani; Samuel Dendy Krisandi; Grace Kelly H.P.S
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pemerintah adalah lembaga yang sah berdasarkan hukum yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan, mengatur, melindungi, dan menegakkan peraturan peraturan yang sudah disepakati bersama berdasarkan dasar dasar kehidupan, dan untuk kepentingan bersama dimana masyarakat berada. Oleh karena itu untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, terdapat prinsip dari good governance yang digunakan sebagai acuan dan ukuran untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Tujuan dari penelitian ini untuk menilai dan menganalisa seberapa jauh prinsip good governance sudah terlaksana untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan di DPRD Kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mengurangi dimensi data melalui analisa variance yang dilakukan dengan PCA dengan membentuk cluster untuk tiap variance yang dimiliki oleh data. Penelitian ini menghasilkan bahwa Sustainability di dalam prosedur sistem good governance yang ada di DPRD Kota Pontianak dapat dicapai melalui efektifitas dan efisiensi dimana hal ini berdampak pada kesejahteraan. Hal ini di dasarkan jika kualitas atau outcome dari SDM yang ada itu baik. Kualitas SDM disini sangat di perlukan dan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan sistem good governance yang berkelanjutan.

KEWIRAUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: DYNAMIC STOCHASTIC MODELLING Samuel Dendy Krisandi; Hasymi Rinaldi; Mahendra Jaya; Ade M. Yuardani
Nusantara Hasana Journal Vol. 3 No. 1 (2023): Nusantara Hasana Journal, June 2023
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v3i1.843

Uncertainty economic inflation has been dispersed to all countries whether developed countries or emerging countries. Indonesia as an emerging country is affected as well in economic growth decrement. This study aims to find a model of dynamic stochastic using Bayesian analysis of Monte Carlo and forth prediction of Indonesia economic performance. The concordance data of this study has been collected from World Bank, OECD in 1961 to 2020. Entrepreneurship Policy (EP), Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), Total Factor Productivity (TFP), Exchange Rate (RER), Household Consumption (HC), Inflation (INF) are being used at achieving equilibrium model by dynamic stochastic modelling analysis. The results revealed that inflation effect on Indonesia economic growth will be ahead until 2035 by no means that influences are performed through Entrepreneurship Policy (EP), Foreign Direct Investment (FDI), Exchange Rate (RER). Nevertheless, Indonesia demographic advantages lead to a higher demand of consumption. Indonesia still has a modest range of total factor productivity that need to be concerned for economic recovery.

Co-Authors Agus Eko Tejo Charlyna S. Purba Desvira Zain Didi Zulyanto Endang Wahyuni Era Prestoroika Prestoroika Grace Kelly Sihombing Hasymi Rinaldi Mahendra Jaya Novi Desanti Samuel Dendy Krisandi Tiara Aprili Ul Qadri Yuliana

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search