Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Eksos Nusantara Hasana Journal JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS

Ade M. Yuardani

Politeknik Negeri Pontianak

Author-ID : 2509392

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DENGAN DESA (SUATU STUDI DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU) Ade M. Yuardani; Agus Eko Tejo; Era Prestoroika
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Sebagian besar Desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah tertinggal baik dari segi komunikasi, transportasi dan informasi. Rendahnya koordinasi antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah interdiciplinary dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.

PERSPEKTIF KOMUNIKASI EKSTERNAL BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PONTIANAK DENGAN PERUSAHAAN DI KALIMANTAN BARAT Ade M. Yuardani; Charlyna S. Purba; Yuliana
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak merupakan penyampaian informasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat yang bekerja untuk mencapai tujuan terdaftarnya perusahaan dan masyarakat yang bekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban berupa iuran wajib bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak dengan perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan menggunakan analisis sosial dan hukum sebagai pisau analisis. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan Staff Bagian Account Respresentative Khusus dan data sekunder melalui pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak, komunikasi telah dilakukan selama ini kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi eksternal yang dilakukan melalui media handphone, surat elektronik (surel), whatssapp dan sosialisasi. Untuk beberapa kondisi, apabila surat dikirimkan kepada perusahaan dan tidak mendapatkan respon positif, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak melakukan kunjungan. Dinamika yang terdapat dalam komunikasi eksternal umumnya berkaitan dengan kewajiban perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi yang terjadi banyaknya perusahaan belum mendaftarkan semua karyawan yang dimilikinya dan adanya beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sementara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang BPJS telah menegaskan kewajiban tersebut dan akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

ANALISIS DETERMINAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DENGAN PENDEKATAN PARTIAL LEAST SQUARES–STRUCTURAL EQUATION MODELING: STUDI KASUS DPRD KOTA PONTIANAK Ade M. Yuardani; Samuel Dendy Krisandi; Grace Kelly H.P.S
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pemerintah adalah lembaga yang sah berdasarkan hukum yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan, mengatur, melindungi, dan menegakkan peraturan peraturan yang sudah disepakati bersama berdasarkan dasar dasar kehidupan, dan untuk kepentingan bersama dimana masyarakat berada. Oleh karena itu untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, terdapat prinsip dari good governance yang digunakan sebagai acuan dan ukuran untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Tujuan dari penelitian ini untuk menilai dan menganalisa seberapa jauh prinsip good governance sudah terlaksana untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan di DPRD Kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mengurangi dimensi data melalui analisa variance yang dilakukan dengan PCA dengan membentuk cluster untuk tiap variance yang dimiliki oleh data. Penelitian ini menghasilkan bahwa Sustainability di dalam prosedur sistem good governance yang ada di DPRD Kota Pontianak dapat dicapai melalui efektifitas dan efisiensi dimana hal ini berdampak pada kesejahteraan. Hal ini di dasarkan jika kualitas atau outcome dari SDM yang ada itu baik. Kualitas SDM disini sangat di perlukan dan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan sistem good governance yang berkelanjutan.

Co-Authors Agus Eko Tejo Charlyna S. Purba Desvira Zain Didi Zulyanto Endang Wahyuni Era Prestoroika Prestoroika Grace Kelly Sihombing Hasymi Rinaldi Mahendra Jaya Novi Desanti Samuel Dendy Krisandi Tiara Aprili Ul Qadri Yuliana

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : jurnal perspektif administrasi dan bisnis

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : jurnal perspektif administrasi dan bisnis