Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Indonesian Journal of Shariah and Justice
Ahmad Harisul Miftah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Arts Humanities Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemikiran Hukum Muhammad Ahmad Al-Mahdi Sudan Ahmad Harisul Miftah
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 21 No 1 (2020): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v22i1.2916

Abstract

Abstrak Perhatian utama al-Mahdi adalah untuk mengamankan kemerdekaan dari pemerintahan Turco-Mesir dengan pandangan untuk membangun sebuah teokrasi yang diikat oleh versinya tentang sharî'a. Penerapan metodologi hukumnya dan kepatuhannya pada makna literal eksternal (zâhir) dari sumber-sumber tekstual Al-Qur'an dan sunah memungkinkannya untuk membuat undang-undang tanpa batasan dan memperkenalkan inovasi, Al-Mahdi melakukan upaya khusus untuk memantapkan dirinya sebagai penjaga moralitas publik dengan pandangan mempertahankan puritanisme tanpa kompromi yang ketat dengan perhatian khusus pada kesucian wanita. Demikian pula, ia ingin «menghapuskan kebiasaan inovatif (yaitu, non-normatif) dan tercela (izâlat al-bida 'wa l-munkarâi) yang tidak sesuai dengan syariah dan tatanan sosial dengan tujuan membawa masyarakat suku ke dalam orbit. Islam normatif. Selain motivasi etis religius, kebijakan ini tampaknya juga dipandu oleh keinginan untuk mencegah disintegrasi masyarakat Sudan, terutama suku-suku, tulang punggung otoritas politik Mahdi, di bawah pengaruh revolusi dan perang melawan Turco-Mesir. Di muka itu, reformasi hukum Mahdi yang berkaitan dengan masalah perkawinan tampaknya tidak kompatibel dengan citra puritan Mahdiyyah. Reformasi mengungkapkan kecenderungan luar biasa untuk meningkatkan status perempuan dalam keluarga, termasuk kapasitas mereka untuk memiliki dan membuang properti, meskipun tampaknya kecenderungan ini tidak sepenuhnya terpisah dari pertimbangan politik
Nikah Tafwidh dalam Persepektif Hukum Islam Ahmad Harisul Miftah
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 19 No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v19i2.3315

Abstract

Nikah tafwidh adalah nikah yang di dalam shighat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar (maskawin) oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri. Menurut jumhur ulama, nikah tafwidh mengandung 2 kondisi yang disepakati, yaitu pertama tidak adanya mahar dan kedua tidak menyebutkan mahar. Mazhab Malikiyah melihat kondisi yang kedua adalah pilihan kondisi yang dibolehkan, sedangkan untuk kesepakatan ulama bahwa meniadakan mahar justru merusak pernikahan. Akibat hukum dari nikah tafwidh yaitu yang pertama, terhadap hak dan kewajiban suami istri, suami bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga serta menjadi pelindung bagi keluarga, sementara istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Kedua, terhadap hubungan orang tua dan anak, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua dengan baik . Ketiga, terhadap harta benda perkawinan, suami tidak wajib untuk membayar mahar jika belum campur/ dukhul, cukup membayar mut’ah (pemberian). Mahar penuh wajib diberikan apabila telah dukhul atau diantara suami/istri meninggal sebelum dukhul
Pencegahan Kematian Balita dalam Perspektif Maqashid asy-Syari’ah Ahmad Harisul Miftah
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 23 No 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v23i1.6464

Abstract

Kematian bayi adalah salah satu persoalan pelik yang kerap kali dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kematian bayi merupakan faktor penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini dilihat karena sensitifnya bayi merespon kesehatan lingkungan yang dibentuk dari kondisi sosial masyarakat, termasuk status sosial orang tua di lingkungan tersebut. Di sinilah kemudian hadir kkonsep maqashid syariah yang memberikan peluang penafsiran dalam mengatasi tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam memahami teks-teks al-Qur’an dan Sunnah, maqasid Syari’ah digunakan untuk menemukan adanya maksud atauu tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi menerangkan lebih tegas lagi dengan memerinci maksud atau tujuan tersebut menjadi 3 macam tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat
Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Masa Pandemi Dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Serang Ahmad Harisul Miftah; Nurul Fauzi
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.996 KB) | DOI: 10.46339/ijsj.v1i1.6

Abstract

The rise of divorce rates is getting higher and continues to grow especially in pandemic times like this, one of which is due to economic factors. However, the divorce case must be in accordance with the mandate of Perma No.1 of 2016 which states the importance of mediation. The formulation of the problems in this study is: How is the implementation of mediation in the pandemic period in the settlement of divorce cases in the Serang Religious Court?, How is the role of mediator judges in reconciling and reducing the number of divorce rates during the pandemic in the Serang Religious Court?, and What are the obstacles faced by mediator judges in reconciling divorce cases during pandemics in the Serang Religious Court?. The conclusion of this study is that the procedure for the implementation of mediation in the Serang Religious Court is in accordance with Perma No.1 of 2016 on Mediation Procedures in Court and also implements health protocols in accordance with Presidential Instruction No. 6 of 2020 on Improving Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019, and mediator judges play an important role in reconciling and suppressing the number of divorces. This can be seen in the mediation report. The obstacles faced by mediator judges consist of several factors. Starting from the factors of divorce cases, litigated parties and factors from the mediator itself.
Co-Authors Ahmad Sanusi Nurul Fauzi Ria Agustiana