Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2014): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v2i1.231

Abstract

Pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi tugas Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, panitia pemilihan yang merupakan pelaksana pemilihan kepala desa dianggap tidak mengerti dan memahami tugasnya saat pemilihan kepala desa berlangsung. Masalah pokok yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Proses Pembentukkan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang?” Guna membatasi dan mempertegas permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan dijabarkan pada beberapa sub masalah, antara lain: 1) Bagaimana proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa? dengan indikator yang akan diteliti adalah : a). tahapan pembentukan panitia pemilihan, b). tahapan pengesahan kepanitiaan dan c). tingkat pengetahuan dan pendidikan; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa, dengan indikator adalah : a). sosialisasi, b). kesadaran masyarakat dan c). dukungan masyarakat kepada kepanitiaan.
KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINTANG DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i2.116

Abstract

Kinerja organisasi merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu harus diwujudkan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan pekerjaan, serta ketersediaan anggaran pembiayaan.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i2.171

Abstract

Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, dalam perkembangannya terus menjadi perhatian bagi setiap orang atau badan hukum yang ingin mengembangkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Pada saat ini, pembangunan di daerah Kabupaten Sintang terus bertumbuh dan berkembang, mulai dari sektor perumahan dan pemukiman, perkebunan, peternakan, perkantoran dan lain sebagainya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanah yang terbentang luas di daerah Kabupaten Sintang memiliki peranan penting bagi setiap orang atau badan hukum dalam memenuhi kebutuhannya.
PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2019): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v7i2.408

Abstract

Kendati pelaksanaan verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun pelaksanaan verifikasi khususnya pada syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu meninggalkan sejumlah catatan yang mengindikasikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum optimal melaksanakan verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini, yang diberi judul : “Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual. Penelitian administrasi dilakukan dengan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dan verifikasi faktual dilakukan dengan membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu dan pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual dan pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018) dan faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang terdapat pada faktor subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaannya belum efektif. Dari hasil kesimpulan penulis sarankan bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang agar selalu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang pada faktor subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum agar diperbaiki sehingga pelaksanaannya dapat efektif. Kata Kunci : Pelaksanaan, Verifikasi, Partai Politik.
PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TANAH DI DESA SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG Robert Hoffman
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.250

Abstract

The Sintang Regency Government as one of the regency governments in Indonesia in terms of granting land rights certificates (SKT) has submitted its affairs to the village, including the Sungai Risap Mensiku Bersatu Village, Binjai Hulu District. Therefore, the Village Head of Sungai Risap Mensiku Bersatu, as the leader of the implementation of the village administration together with all the village apparatus is required to provide services to the community in terms of granting land title (SKT). The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The subject of this research was the Village Head and the Community of Sungai Risap Mensiku Bersatu Community, Binjai Hulu District. The results of this study indicate that the service of the village government in the granting of land certificates in the River Village Risap Mensiku Bersatu, Binjai Hulu Subdistrict, Sintang Regency is carried out with service procedures, time of completion, apparatus resources and facilities and infrastructure. The conclusions from the results of this study that the service of the village government in the provision of land certificates in Sungai Risap Mensiku Bersatu Village, Binjai Hulu Subdistrict, Sintang Regency was carried out by: service procedures: first the people who would take care of the SKT came and took the SKT blank, second, filled out and completed the identity themselves according to the No Population Card (KTP), and thirdly, the staff from the village apparatus will go down to examine the field in the presence of witnesses to land boundaries; Completion time : SKT arrangement is a maximum of 30 to 40 minutes to complete the file and 1-2 days to complete the file starting from submission until the issuance of the SKT file; Apparatus resources: have competencies that are appropriate in their fields; and facilities and infrastructure: service rooms and typewriters. From the results of the conclusions, the researcher suggests that Mensiku Bersatu River Village Office, United Binjai Hulu District in Sintang District in carrying out its main tasks and functions prioritizes the public service management system that must have standard operating procedures (SOP) and have information media for the community, so the community easily knows the mechanism for taking care of the SKT and the length of time to complete it.
Co-Authors