p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Independent
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN Hadziqotun Nahdliyah
Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i2.82

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, mudah dan canggih memliki peran penting dalan bidang pekerjaan dan komunikasi online. Salah satu manfaat komunikasi online adalah dengan munculnya beragam situs pada media sosial. Media sosial dianggap tempat paling mudah untuk mengakses berita, mengedit, atau menambahkan baik tulisan, gambar atau video dan lain-lainnya dengan tidak membutuhkan alat dan biaya yang besar. Pengguna media sosial yang dimudahkan dalam membuat opini atau pendapat hanya dengan memposting di akun yang dimiliki menjadikan penyalahgunaan bagi sebagian orang terutama dalam hal pencemaran nama baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/PT.MDN.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Dan hasil pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara banding tindak pidana pencemaran nama baik dalam kasus tersebut adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang dimintai banding melalui pertimbangan berdasar alat bukti yang sah dan azas keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan.
Legal Protection for Consumers in the Distribution of Illegal Gadgets Hadziqotun Nahdliyah; Isniyatin Faizah; Suisno; Moh. Fatih Taqiyuddin
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.387

Abstract

Technological developments and the high demand for gadgets have led to the widespread distribution of products that do not comply with legal requirements, particularly those related to customs. The distribution of gadgets without official customs documents not only harms the state in terms of tax revenue but also causes losses for consumers. This study aims to analyze the form of legal protection for consumers who purchase illegal gadgets without knowing their legal status, as well as examine the government's role in combating the circulation of these products. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. The results show that consumers have the right to security, comfort, and correct information as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, weak supervision and a lack of legal literacy make consumers vulnerable to becoming victims. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase supervision of product distribution, and educate the public so that consumer rights are optimally protected
Legal Rules Against The Use Of Joint Accounts In Online Transactions Hadziqotun Nahdliyah; Khairun Nida; Dhevi Nayasari Sastradinata; Hans Andika Pramana
Jurnal Independent Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v14i1.401

Abstract

Online transactions have encouraged the emergence of various forms of financial cooperation, including the use of joint accounts by parties who are not bound by conventional banking relationships such as families or business entities. This practice creates legal complexity, especially related to the status of fund ownership, the responsibilities of the parties, and consumer protection in the digital payment system. This study aims to analyze the legal framework that applies to the use of joint accounts in online transactions in Indonesia, as well as identify regulatory loopholes that have the potential to cause legal uncertainty. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that there is no specific regulation that explicitly regulates joint accounts for non-institutional online transactions. The existing arrangements are still general and scattered, causing uncertainty regarding risk sharing, proof of transaction authorization, and dispute resolution between account owners. This study recommends the need for regulatory harmonization and the establishment of specific guidelines by financial services authorities to provide legal certainty and protect parties using joint accounts in the online transaction ecosystem.