Garuda - Garba Rujukan Digital

PELUANG DAN TANTANGAN ATAS KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam keikusertaan MEA, di antaranya adalah faktor jumlah penduduk dan faktor letak geografis.

KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA MASYARAKA EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi keikutsertaan Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia pada MEA menimbulkan implikasi terhadap pengaturan TKA, diantara yakni pengaturan mengenai penggunaan TKA.

MENIMBANG POSISI INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA FREEPORT (PROBLEMATIKA HUKUM-SOSIAL SERTA KEMUNGKINAN SOLUSINYA) Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport? Kedua, bagaimana problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Ketiga, bagaimana perkembangan pelaksanaan renegosiasi sebagai kemungkinan solusi atas problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport sejatinya sama dengan posisi para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak). Namun demikian, Kontrak Karya Freeport tidak dapat dimaknai semata-mata mengenai statusnya sebagai kontrak keperdataan murni. Kedua, Kontrak Karya Freeport menimbulkan problematika hukum dan sosial tersendiri. Problematika hukum terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya Kontrak Karya Freeport bagi Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada berbagai kerugian yang justru ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak. Problematika sosial terutama berkaitan dengan perselisihan antara PT Freeport dengan masyarakat (adat) dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Problematika sosial dimaksud pada tataran tertentu dapat berimplikasi pada stabilitas keamanan masyarakat Papua. Ketiga, proses renegosiasi merupakan cara terbaik dalam rangka menemukan kesepakatan baru yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI FINTECH PEER TO PEER LENDING SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA Inda Rahadiyan; Alfhica Rezita Sari
DEFENDONESIA Vol 4 No 1: Defendonesia September 2019
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan implementasi fintech Peer to Peer Lending (P2PL) sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu sisi implementasi fintech P2PL dapat dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks keuangan inklusi. Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun demikian pada sisi lain, implementasi fintech P2PL masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dimaksud meliputi; perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman, keamanan data, persaingan antara industri fintech P2PL dengan perbankan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat.

THE REGULATION OF DISCLOSURE PRINCIPLE IN EQUITY CROWDFUNDING (A COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND UNITED STATES OF AMERICA) Syarifah Zahra Al Haddar; Inda Rahadiyan
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Technological developments greatly make it easy for users, including in matters of financial technology (FinTech), which has also led to the innovation of Equity Crowdfunding (ECF). ECF is a new financing method seeking funding for Small Medium Enterprises (SMEs/UMKM) business development. In some developed countries such as the United States of America (US), the ECF has a systematic regulation of the disclosure principle. These rules are intended to protect the process of organising the ECF legally and professionally. In Indonesia, the ECF has just developed and has undergone two regulatory changes, from Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 37 2018 to POJK No. 57 of 2020. The regulation of the disclosure principle in Indonesia is still not clear enough compared to the US based on Title III The Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Acts 2012. Thus, this study will explain the comparison between the two countries which is Indonesia and the US, regarding the regulation of the disclosure principle in ECF on the basis law, supervisory institutions, prospectus/ Bidding Documents, the minimum amount of fund. Abstrak Perkembangan teknologi sangat memberikan kemudahan bagi penggunanya tidak terkecuali dalam urusan financial technology (FinTech) yang memunculkan pula inovasi Equity Crowdfunding (ECF). ECF yaitu suatu metode pembiayaan baru mencari pendanaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, ECF memiliki pengaturan prinsip keterbukaan secara sistematis. Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi proses penyelenggaraan ECF secara legal dan profesional. Di Indonesia sendiri ECF baru saja berkembang dan sudah mengalami dua kali pergantian regulasi yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37 2018 menjadi POJK No. 57 tahun 2020. Pengaturan prinsip keterbukaan di Indonesia masih belum cukup jelas dibandingkan dengan Amerika Serikat yang berdasarkan Title III The Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Acts 2012. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan perbandingan kedua negara antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait pengaturan prinsip keterbukaan pada penyelenggaraan Equity Crowdfunding terkait dasar hukum, lembaga pengawas, prospektus/Dokumen Penawaran, batas minimum jumlah penawaran penghimpunan dana, laporan keuangan penerbit, profesi penunjang, dan perlindungan investor.

PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENGATURAN YANG DIHADAPI Inda Rahadiyan
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Signifikansi konstitusional pada negara hukum dalam kerangka sistem politik adalah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tolakan dalam pelaksanaan suatu negara hukum. Dalam hal ini, pemikiran Imam Al-Mawardi memuat relevansi dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama dalam konteks politik dan hukumnya terkait figur hakim pengadilan. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-literal disertai pendekatan yuridis, politis, dan filosofis dalam rangka mengetahui urgensi politik dan hukum sebagai wacana ketatanegaraan di bidang peradilan dari perspektif Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran konseptual Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman lebih mengarah pada penguatan aspek hakim sebagai figur sentral di bidang peradilan untuk mewujudkan integritas kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia pada bidang peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Abstract Perkembangan financial technology (fintech) yang terjadi secara global telah melahirkan tantangan bagi sektor jasa keuangan. Tantangan pengaturan terutama disebabkan oleh terjadinya desentralisasi sistem keuangan sebagai akibat penyelenggaraan fintech. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana implikasi atas perkembangan fintech dan fenomena desentralisasi sistem keuangan terhadap tantangan pengaturan yang dihadapi di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang dapat diterapkan di Indonesia guna menjawab tantangan perkembangan fintech dan desentralisasi sistem keuangan? Desentralisasi sistem keuangan yang disebabkan oleh penyelenggaraan fintech telah melahirkan tantangan regulasi tersendiri. Tidak adanya pengaturan fintech yang komprehensif dan mampu mengakomodasi fenomena desentralisasi sistem keuangan berpotensi mengakibatkan lemahnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Penyusunan undang-undang fintech berbasis pendekatan prinsip dapat menjadi solusi guna menjawab tantangan pengaturan yang dihadapi. Karya ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

Kelemahan Pengaturan Konten Youtube Sebagai Agunan Kredit dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Bank Arif Budiman; Inda Rahadiyan
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 2 MARET 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research analyzes the weaknesses in regulating YouTube content as collateral for banking credit in Indonesia. Apart from that, analyzing the implications for protection for banks as creditors. This research is a type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the credit collateral object is the weakness in regulating YouTube content. YouTube content cannot be assessed objectively because its characteristics are subjective and involve elements of the creator's creativity. Personal branding also influences building a creator's popularity, while this can be illustrated through the number of subscribers and viewers who can easily be purchased. Apart from that, collateral objects in the form of YouTube content are difficult to execute. YouTube content will be difficult to resell because there is no secondary market that can absorb these assets. YouTube content as credit collateral requires an assessment institution, such as Singapore, which has a special research institution for intellectual property, such as Baker McKenzie, Wong & Leow, and Consor Intellectual Asset Management. Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy does not provide adequate legal protection for creditors. If YouTube content decreases in popularity or value, creditors will have difficulty selling the collateral. This will have an impact on the bank's health level, so banks must apply the principle of prudence in providing credit with collateral in the form of YouTube content.

Dugaan Praktik Pelanggaran Hukum Insider Trading Yang Dilakukan Terhadap Investor Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT. Jouska Finansial Indonesia) Ragil Ibnu Fatah Rialdy; Inda Rahadiyan
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 3 MEI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study analyzed the alleged insider trading practices carried out by PT Jouska Finansial Indonesia against Indonesian capital market investors. Based on the formulation of the problem, (1) What are the indications of alleged insider trading practices carried out by PT Jouska Finansial Indonesia. (2) How is the form of legal protection for investors on the occurrence of alleged insider trading practices carried out by PT Jouska Finansial Indonesia. This research uses normative legal research methods with a statutory and case approach. The legal materials used are primary and secondary, and are analyzed qualitatively. The results of this study show, (1) PT Jouska Finansial Indonesia is included in the existing elements of insider trading, namely the existence of insiders, material information that is not yet available to the public, and making transactions due to material information. (2) The legal protection carried out is the imposition of a verdict with number 220/Pid.Sus/2022/2022/PN Jkt.Pst which was strengthened at the High Court level with number 261/Pid.Sus/2022/PT. DKI imposing each defendant with imprisonment for 6 years and 6 months and a fine of Rp 2,000,000,000, - (two billion rupiah).

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search