Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.659

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law Muhammadiyah Law Review Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA) Innovative: Journal Of Social Science Research

Karina Amanda Savira, Karina Amanda

Unknown Affiliation

Author-ID : 2532923

Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PELUANG DAN TANTANGAN ATAS KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam keikusertaan MEA, di antaranya adalah faktor jumlah penduduk dan faktor letak geografis.

KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA MASYARAKA EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi keikutsertaan Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia pada MEA menimbulkan implikasi terhadap pengaturan TKA, diantara yakni pengaturan mengenai penggunaan TKA.

MENIMBANG POSISI INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA FREEPORT (PROBLEMATIKA HUKUM-SOSIAL SERTA KEMUNGKINAN SOLUSINYA) Inda Rahadiyan; Karina Amanda Savira
DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport? Kedua, bagaimana problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Ketiga, bagaimana perkembangan pelaksanaan renegosiasi sebagai kemungkinan solusi atas problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport sejatinya sama dengan posisi para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak). Namun demikian, Kontrak Karya Freeport tidak dapat dimaknai semata-mata mengenai statusnya sebagai kontrak keperdataan murni. Kedua, Kontrak Karya Freeport menimbulkan problematika hukum dan sosial tersendiri. Problematika hukum terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya Kontrak Karya Freeport bagi Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada berbagai kerugian yang justru ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak. Problematika sosial terutama berkaitan dengan perselisihan antara PT Freeport dengan masyarakat (adat) dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Problematika sosial dimaksud pada tataran tertentu dapat berimplikasi pada stabilitas keamanan masyarakat Papua. Ketiga, proses renegosiasi merupakan cara terbaik dalam rangka menemukan kesepakatan baru yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Dinamika Hukum Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Bagi UMKM dalam Perspektif UU Cipta Kerja Savira, Karina Amanda; Kurniawan, Angga
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i1.4000

This study aims to identify and analyze the legal certainty, benefits, and fairness for employers and workers following the provision to abolish the article on postponing minimum wages at the city and/or regency levels in Law Number 11 of 2020 on Job Creation. Another objective of this study is to examine and analyze the effectiveness of the implementation of the abolition of the article on postponing minimum wages at the city and/or regency levels in the business sector under Law Number 11 of 2020 on Job Creation.This research employs a normative-empirical approach with a descriptive-analytical nature. The study involves library research to collect secondary data through document studies on primary and secondary legal materials. Field research was also conducted to obtain primary data through interviews with key informants and respondents, using interview guidelines as the instrument. The research findings from both library and field studies were then qualitatively analyzed and presented descriptively.The provision to abolish the article on postponing minimum wages at the city and/or regency levels in Law Number 11 of 2020 on Job Creation provides legal certainty, benefits, and fairness for employers and workers because the abolition of the article does not violate existing regulations. Using the legal certainty theory approach, the regulation on the abolition of the article on postponing wages in Law Number 11 of 2020 on Job Creation is considered to meet the criteria outlined in legislation. However, the theories of benefits and fairness have yet to be fully realized, as further field research is required to address the second problem. Secondly, the effectiveness of implementing the abolition of the article on postponing minimum wages, except for micro-enterprises, in Law Number 11 of 2020 on Job Creation

Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris Ardania, Vidya Devia; Gupita, Febria; Damayanti, Suci; Savira, Karina Amanda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.14702

Notaris merupakan kepanjangan tangan negara yang berwenang untuk membuat produk hukum berupa akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu akta Notaris adalah akta pendirian perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena saat ini terdapat aturan baru mengenai pengaturan perseroan terbatas perorangan maka Notaris harus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (disebut juga UUCK). Karena kehidupan masyarakat yang sangat dinamis maka Notaris juga harus selalu mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan baru yang menjadi dasar Notaris agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena pada dasarnya terdapat adagium hukum “het recht hinkt achter de feiten aan” yang artinya: hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, akan tetapi hukum itu bersifat memfasilitasi atau menjembatani perkembangan zaman saat ini dan peradaban di masa depan bukan malah berjalan statis (stagnan). Oleh karena itu, DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas membuka peluang usaha dan investasi. Disamping ada kelemahan pasti ada kekurangannya yang menjadi problematika karena saat ini pendirian perusahaan perseorangan bisa dilakukan tanpa akta notaris, padahal akta notaris dapat memberikan kepastian hukum bagi para pendirinya. Adanya pembaharuan regulasi mengenai perseroan perorangan mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai pendirian badan hukum dapat dilakukan oleh satu pihak dan tanpa ada minimal modal di setor (diserahkan kepada pendiri atau berdasarkan kesepakatan para pendiri) mengubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai akta pendirian badan hukum dengan kriteria tertentu dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui registrasi elektronik tanpa melalui akta notaris.

Tax Clearance as an Administrative Instrument in the Dissolution of Cooperatives: Tax clearance sebagai Instrumen Administrasi dalam Upaya Pembubaran Koperasi Damayanti, Suci; Devia Ardania, Vidya; Amanda Savira, Karina; Handoko, Sigit
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 7 No. 1 (2026): (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v7i1.52903

This study aims to provide a juridical analysis of the dissolution of cooperatives as legal entities in relation to the fulfillment of tax obligations, particularly concerning cooperatives that do not possess a Tax Identification Number and have failed to perform tax obligations since their establishment. The focus of this research lies in examining the normative tension between the cooperative law regime, which does not explicitly require tax compliance as a formal prerequisite for dissolution, and administrative practices that nevertheless require the settlement of outstanding tax obligations through a tax clearance mechanism. This research adopts a normative legal method employing a statutory approach and a case approach, with specific reference to the case of Cooperative “X” in Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The findings demonstrate that the absence of an Tax Identification Number does not legally prevent the dissolution of a cooperative, yet it does not eliminate the cooperative’s status as a taxable legal subject, thereby causing all existing tax obligations to remain legally binding and subject to settlement, including potential administrative sanctions. This study affirms that tax clearance should not be regarded merely as an additional administrative requirement, but rather as an essential instrument of administrative law that ensures tax compliance, safeguards the state’s fiscal interests, and provides legal certainty in the process of dissolving cooperatives as legal entities.

Co-Authors DAMAYANTI, SUCI Febria Gupita Handoko, Sigit Inda Rahadiyan Inda Rahadiyan, Inda Vidya Devia Ardania

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search