Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal STTAL POSTGRADUATE - INTERNATIONAL CONFERENCE Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA) Jurnal Lemhannas RI Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
Pratondo Ario Seno Sudiro
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Konsep Multihelix Kemandirian BAKAMLA RI Dalam Pengadan Kapal Patroli Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol 6 No 1 (2022): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.601 KB) | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i1.114

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) dengan sumber daya alam berlimpah, yang di satu sisi memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa, namun di sisi lain mengandung kerawanan dengan hadirnya kepentingan negara lain yang dapat mengancam kedaulatan, keamanan, dan keselamatan bangsa. Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI memerlukan Kapal Patroli sebagai fungsi penindakan. Namun saat ini Bakamla RI masih kekurangan kapal dalam menjaga wilayah perairan Indonesia sehingga belum dapat menjangkau semua perairan Indonesia yang begitu luas. Pengadaan Kapal Patroli Bakamla RI dapat dilakukan dengan asas kemandirian. Hal ini dilakukan berdasarkan salah satu asas dan tujuan Penyelenggaraan Industri Pertahanan yakni Kemandirian dan mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Industri Pertahanan berperan sebagai sebagai integrator baik dengan sesama Industri Pertahanan maupun dengan Bakamla RI sebagai stakeholder. Peranan masing-masing pihak dalam hubungan yang bersifat multihelix ini dilakukan berdasarkan kemampuan dalam memenuhi bagian-bagian pada Kapal Patroli sehingga akan dihasilkan konsep pengadaan Kapal Patroli dengan kandungan lokal mendekati 100%. Kata Kunci: Bakamla RI, Kapal Patroli, Industri Pertahanan, Multihelix.
Rancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI: Studi Komparasi Acquisition Directorate US Coast Guard Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol. 6 No. 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.120

Abstract

Bakamla RI adalah lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sehingga membutuhkan sarana patroli yang memadai. Namun pada kenyataannya Bakamla RI masih mengalami Keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu secara kuantitas maupun kualitas karena belum terbentuknya Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI sebagai langkah awal dalam mewujudkan Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis terhadap pengadaan alutsistakamla. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Rumusan Masalah Komparatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI diperlukan sebagai Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Kata Kunci: Bakamla RI, Alutsistakamla, Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI
Rancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI: Studi Komparasi Acquisition Directorate US Coast Guard Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol 6 No 2 (2022): Oktober: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v6i2.120

Abstract

Bakamla RI adalah lembaga non-kementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sehingga membutuhkan sarana patroli yang memadai. Namun pada kenyataannya Bakamla RI masih mengalami Keterbatasan sarana dan prasarana, baik itu secara kuantitas maupun kualitas karena belum terbentuknya Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI sebagai langkah awal dalam mewujudkan Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis terhadap pengadaan alutsistakamla. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Rumusan Masalah Komparatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberadaan Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI diperlukan sebagai Unit Satuan Kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsistakamla). Kata Kunci: Bakamla RI, Alutsistakamla, Badan Koordinasi Akuisisi Bakamla RI
Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Usaha Penguatan BAKAMLA RI Sebagai Penegak Hukum di Laut Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol 7 No 1 (2023): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v7i1.124

Abstract

Abstrak: Keamanan Laut dapat diartikan sebagai laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik berupa kekerasan/kejahatan maupun pencemaran/perusakan ekosistem. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang disahkan oleh undang-undang sebagai Penegak Hukum di Laut. Usaha penguatan Bakamla RI perlu dilakukan dengan meninjau Dasar Hukumnya terlebih dahulu dikarnakan Bakamla RI merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki Dasar Hukum. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI dan kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang dilengkapi dengan Teori Hukum Responsif. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu pertama, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI masih perlu diperkuat karena terdapat beberapa hal yang belum dibahas dalam undang-undang tersebut; kedua, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut juga masih perlu diperkuat karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya; dan ketiga, diperlukan adanya undang-undang yang khusus membahas tentang Keamanan Laut yang di dalamnya terdapat poin-poin penguatan Bakamla RI sebagai Penegak Hukum di Laut. Kata Kunci: Keamanan Laut, Bakamla RI, Penegak Hukum di Laut
INTEROPERABILITY CONCEPT OF INDONESIAN NAVY-INDONESIAN COAST GUARD IN NATUNA SEA REGION TO IMPLEMENT TOTAL DEFENSE STRATEGY AT SEA Pratondo Ario Seno Sudiro
STTAL POSTGRADUATE - INTERNATIONAL CONFERENCE Vol. 8 No. 1 (2024): Indonesia Naval Technology College STTAL Postgraduate International Conference
Publisher : Indonesian Naval Technology College STTAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Defense is part of Indonesian national purposes mentioned in The Constitution of 1945 “to establish the government of Indonesia to protect all of Indonesian people and Indonesian region”. The Constitution of 1945 also mentioned that every (Indonesian) citizen has right and obligation to join the effort of country defense and security then titled as total defense strategy. There are two great powers in maritime sector. First is Indonesian Navy as the representative of military force and Indonesian Coast Guard as the representative of civilian force. This research aims to formulate interoperability concept between Indonesian Navy and Indonesian Coast Guard based on division of tasks supported by optimization of surveillance equipment in scope of Natuna Sea region using qualitative method. Result of the research is concept of total defense strategy system built from interoperability between Indonesian Navy and Indonesian Coast Guard supported by academician and national defense industry.
Kajian Potensi Fungsi BAKAMLA RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pratondo Ario Seno Sudiro; Elsa Aliya Rizqoh; Jupriyanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v11i2.429

Abstract

Ketahanan Nasional merupakan kemampuan yang bersifat dinamis untuk mencapai/mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun Ketahanan Nasional, diperlukan Unsur-Unsur Ketahanan Nasional yang dikenal dengan Astagatra (Delapan Aspek). Ketahanan Nasional yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan. Visi Poros Maritim Dunia merupakan Tujuan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan yang untuk mencapainya diperlukan kondisi Ketahanan Nasional di Laut yang (berarti) terdiri dari Astagatra Kelautan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 adalah undang-undang ‘payung’ bagi beberapa peraturan perundang[1]undangan sektoral yang berkaitan dengan laut. Pada bagian akhir undang-undang ini dijelaskan perihal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai lembaga yang berwenang terhadap penegakan hukum di laut. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Kelautan, Bakamla RI memiliki fungsi yang meliputi seluruh Astagatra sehingga eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut. Penelitian ini merupakan kombinasi antara Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterkaitan erat antara fungsi Bakamla RI menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 62 dengan Astagatra pada Ketahanan Nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa Bakamla RI memiliki potensi untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut melalui fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014.
Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Usaha Penguatan BAKAMLA RI Sebagai Penegak Hukum di Laut Pratondo Ario Seno Sudiro
DEFENDONESIA Vol. 7 No. 1 (2023): April: Jurnal Defendonesia
Publisher : Lembaga Kajian Pertahanan Strategis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54755/defendonesia.v7i1.124

Abstract

Abstrak: Keamanan Laut dapat diartikan sebagai laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik berupa kekerasan/kejahatan maupun pencemaran/perusakan ekosistem. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI) merupakan Lembaga Pemerintah yang disahkan oleh undang-undang sebagai Penegak Hukum di Laut. Usaha penguatan Bakamla RI perlu dilakukan dengan meninjau Dasar Hukumnya terlebih dahulu dikarnakan Bakamla RI merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki Dasar Hukum. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI dan kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang dilengkapi dengan Teori Hukum Responsif. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu pertama, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Legalitas (Dasar Hukum) Bakamla RI masih perlu diperkuat karena terdapat beberapa hal yang belum dibahas dalam undang-undang tersebut; kedua, kedudukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 sebagai Alat bagi Bakamla RI dalam mewujudkan Keamanan Laut juga masih perlu diperkuat karena masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bakamla RI dengan lembaga lainnya; dan ketiga, diperlukan adanya undang-undang yang khusus membahas tentang Keamanan Laut yang di dalamnya terdapat poin-poin penguatan Bakamla RI sebagai Penegak Hukum di Laut. Kata Kunci: Keamanan Laut, Bakamla RI, Penegak Hukum di Laut
Penguatan Peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Pemberdayaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara (APN): Analisis Kualitatif Asosiatif Pratondo Ario Seno Sudiro
JURNAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTAHANAN Vol 2 No 2 (2025): Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63210/jp3.v2i2.170

Abstract

Defense is a primary ideal of Indonesia, as articulated in the Preamble to the 1945 Constitution. The Constitution also affirms that Indonesia is a state founded on popular sovereignty. From the relation of national defense and popular sovereignty emerged the notion of a Total Defense System (Sishanta). To implement this system, the National Defense Council (DPN) was established. As an institution responsible for formulating and establishing strategic policies, the DPN requires personnel with expertise in national defense analysis. Meanwhile, a functional position of National Defense Analyst (APN) exists with the mandate to analyze national defense issues in order to support the national defense system. However, as of 2024, no APN functional position has been included in the CPNS formations of either the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) or the DPN. Starts from the gap, this study aims to analyze form of the relationship between the empowerment of APN functional positions and the existence of the DPN. It employs an associative qualitative approach, using data from direct observation and literature study, then analyzed through the Miles and Huberman method. The study results mainly that a harmonious relationship exists because both the APN functional positions and the DPN share closely related job responsibilities. Therefore, it recommends that the Indonesian Ministry of Defense open positions for First Expert and Junior Expert APN functional roles in the upcoming CPNS recruitment to enable the DPN to fulfill its duties and functions effectively.
Co-Authors Elsa Aliya Rizqoh Syamsiar, Syamsiar