Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK abid zamzami
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3 No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v3i2.6736

Abstract

ABSTRAKBerdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negaraKata Kunci : Negara, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hukum
Parate Executie Polemic: The Nature of the Authority to Sell Creditors for Objects of Collateral Rights Shohib, Muslim; Abid Zamzami
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i3.20754

Abstract

Execution of collateral objects is basically uncomplicated. The holder of the first Mortgage is also entitled to carry out direct execution of the object of the Mortgage that is used as collateral because in addition to the deed of Mortgage it also functions as proof of the existence of a Mortgage. Mortgage is a guarantee institution for land rights in the codification of national land law since the Mortgage Law was promulgated on April 9, 1996 , Mortgage rights function to provide protection for certain creditors and certain positions. where the deed is affixed with the irah-irah "For the sake of Justice Based on Belief in the One and Only God", which has executive powers which is the same as a court decision that has permanent legal force. Despite the fact that the auction procedure is likewise governed by a Minister of Finance Regulation, many lawsuits seeking the cancellation of auctions are nonetheless filed with the District Court on a regular basis. This research is included in the category of normative legal research, which analyzes laws and regulations in a comprehensive legal system. With regard to authority, in essence, an owner (eigenaar) has the power to control (beschikkingsbevoegdheid) and is authorized to act (handelingsbekwaanheid), but a person who is not an owner does not have power (beschikkingssonbevoegdheid) and may not act. Parate executie arrangements were prepared by legislators as a form of legal protection for the parties and are an excellent means of adjusting to legal requirements in the economic field.
KESADARAN BERPOLITIK MENUJU DESA DEMOKRASI 2024 PADA MASYARAKAT DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG Abid Zamzami; Isdiyana Kusuma Ayu
Buletin Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2024): Edisi Februari 2024
Publisher : Universitas YPPI Rembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47686/bam.v4i2.656

Abstract

Terdapat beberapa keadaan yang mengurangi kesadaran berpolitik masyarakat untuk menuju desa demokrasi yaang maju akan pengetahuan dan perkembangan sesuai arus jaman yang hadir seperti sekarang ini, di Desa Benjor masyarakat tidak sepenuhnya berantusias menyabut demokarasi yang sesui perkembangan untuk menuju desa yang maju akan demokrasi, sehingga dengan tidak adanya partisipasi masyarakat akan berdampak pada terganggunya demokrasi dalam bernegara serta pada tingkat program kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adanya tingkat pemahaman masyarakat Desa Benjor terhadap kesadaran berpolitik menuju desa demokrasi tahun 2024, Serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjemput arus demokrasi tahun 2024 di Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitia yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Hasil dalam penelitian ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat dengan cara memberikan edukasi serta sosialisasi pendidikan politik agar tingkat kesadaran berpolitik bagi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024 lebih antusias dan membawa perubahan untuk Desa Benjor kedepanya.Kata Kunci: Demokrasi, Politik, Masyarakat Desa.