Garuda - Garba Rujukan Digital

State Responsibility in Facing the Pandemic Covid-19 National Disaster Abid Zamzami
Health Notions Vol 5, No 6 (2021): June
Publisher : Humanistic Network for Science and Technology (HNST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/hn50605

The Covid-19 pandemic, which has an impact on the whole world, including Indonesia. Not only does it affect the health aspect, besides that Covid-19 causes considerable material losses. Various aspects were affected, both the socio-culture and the weakening world economy. Of course, this situation cannot be tolerated because it will cause a prolonged crisis. In order to handle it as a rule of law, of course, a legal instrument is needed in the form of statutory regulations. The President has issued various laws and regulations and policie Keywords: state responsibility; health rights

Penyuluhan Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada Siswa Kelompok Bermain BAIPAS CERIA, Kota Malang dalam Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Lingkungan Siswa Tanalyna Hasna; Latifa Putri Aulia; Jhauharotul Muchlisyiyah; Abid Zamzami
Jurnal Abdi Masyarakat (JAM) Vol 7, No 2 (2022): JAM (Jurnal Abdi Masyarakat)-MARET
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22441/jam.2022.v7.i2.009

COVID-19 is a pandemic disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2) infection that infects the respiratory tract of the sufferer. The disease can be transmitted through splashing when talking, sneezing, cough, and is also transmitted through intense physical contact (face, mouth, nose). In daily activities, children are suspected to have not been so aware of the threat of COVID-19 transmission around it, especially if it is not equaled by knowledge and self-awareness of the important role of maintaining cleanliness and self-health. Thus, the extension of PHBS in schools is one of the initial efforts to empower teachers and students, as well as the community environment around the school to be self-aware and willing to familiarize clean and healthy living behaviors to create a healthy school environment.COVID-19 merupakan penyakit pandemik yang disebabkan oleh infeksi virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2) yang menginfeksi saluran nafas penderitanya. Penyakit ini dapat menular melalui percikan pada saat berbicara, bersin, batuk dan juga ditularkan melalui kontak fisik yang intens (wajah, mulut, hidung). Dalam aktivitas sehari-hari, anak-anak diduga belum begitu memperhatikan akan adanya ancaman penularan COVID-19 di sekitarnya, terlebih jika tidak dibersamai dengan pengetahuan dan kesadaran diri terhadap peran penting dari menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Maka, penyuluhan PHBS di sekolah merupakah salah satu upaya awal untuk memberdayakan guru dan siswa, juga lingkungan masyarakat sekitar sekolah agar sadar diri dan mau membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat guna menciptakan lingkungan sekolahan yang sehat.

Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan Abid Zamzami
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol 1, No 1 (2020): Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Publisher : Universitas Islam Malang

Desa Tirtomoyo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah yang subur untuk menjadikan Tirtomoyo menjadi Desa Industri di Kabupaten Malang. Ini yang menginisiasi Penulis bersama Kepala Desa Tirtomoyo merintis adanya Desa Industri Tirtomoyo. Ada 3 landasan teori yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan ini antara lain (1) Teori Kebutuhan dan Kepuasan, (2) Teori Kewirausahaan, dan (3) Teori Pendapatan. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Potensi yang dimiliki Desa Tirtomoyo adalah perkebunan dengan hasil alam antara lain, singkong, pisang dan kopi. Perekonomian masyarakat yang bergantung penuh dengan hasil alam membuat hasil per kapita masyarakat berdasarkan kepada pengepul atau pabrik yang membeli bahan baku dari perkebunan mereka. Hasil yang tidak pasti inilah yang mendorong penulis mendirikan beberapa home industri pengolahan hasil perkebunan. Perkembangan home industri dalam bidang pangan di Desa Tirtomoyo harus mengalami perkembangan. Pendapatan dari hasil home industri ini menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Tirtomoyo. Produk inovasi yang dikembangkan adalah nugget singkong, kripik kulit singkong, dan teh daun kopi. Ketiga produk ini menjadi produk oleh-oleh khas Desa Tirtomoyo.

Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Abid Zamzami
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.267

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi di tengah pandemi pandemi Covid-19 adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Covid-19. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan chaos. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi Covid-19 tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.

Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 Abid Zamzami; Isdiana Kusuma Ayu
Jurnal Hukum Peratun Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.212019.75-97

KPU telah mengeluarkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan AnggotaDPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan sudah disahkan olehKemenkunham. Namun lahirnya PKPU ini tidak berjalan mulus khusunya terkaitmantan koruptor tidak boleh mencalonkan menjadi legislatif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d. Adanya kedua pasal tersebut secara jelas dan tegas menghilangkan hak Pemohon dalam memajukan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Akhirnya tanggal 13 September 2018 Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusannya dan dalam putusannya membatalkan kedua pasal tersebut dengan alasan Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Permasalahan yang dianalisis yaitu Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No 46P/Hum/2018 memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan menjadi legislatif. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa mantan terpidana korupsi harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mewujudkan New Public Management Terhadap Indisipliner Mahasiswa Melalui Penerapan AbCD (Absen Cap Driji) Hayat Hayat; Abid Zamzami
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)
Publisher : University of Islam Malang

University of Islam Malang (UNISMA) as a public institution has a goal to be achieved. One of the goals that Unisma wants to achieve is to produce superior and qualified students. To achieve this goal, Unisma should apply new policies in terms of New Public Management (NPM). In NPM, Unisma should apply Absen Cap Driji / Absensi Sidik Jari (AbCD) machines as a solution to overcome student indiscipline. Need to know, so far the form of student indiscipline in Unisma has always increased every year.This form of indiscipline, among others; 1) Often come late, 2) Do not do assignments, 3) Often do not enter without reason, 4) D3C (Come, Sit, Listen, and underestimate the lecture. If the form of student indiscipline is unchecked, it is feared that students are increasingly out of control, affecting other students, even Unisma fails to achieve the goal of creating excellent and high quality students. So that AbCD machines are needed in order to implement NPM while minimizing student indiscipline. AbCD is an absent machine that uses fingerprints so as to reduce dishonesty done by students in terms of college attendance. AbCD replaces the previous presence system which is still manual and easily manipulated. This AbCD program is expected to provide benefits in the long term, those are: 1) To discipline Unisma students by applying AbCD machines, 2) To develop IT in Unisma so as not to be left behind, 3) To avoid conflicts between students and students, and students with lecturers at Unisma. The methods used in implementing AbCD machines are: 1) Pre-Program Analysis, 2) Location Survey, 3) Licensing Administration, 4) Procurement of Goods, 5) Material Preparation, 6) Recruitment of Facilitators and Participants, 7) Lecturer debriefing, 8 ) Student Counseling, 9) Utilization of AbCD, and 10) Evaluation. Which of the ten methods of implementation has been completed with the budget and implementation schedule.

PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK abid zamzami
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 3, No 2 (2020): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAKBerdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentukpun memiliki suatu tujuan dan salah satu tujuan negara ada mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan bagi warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negaraKata Kunci : Negara, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hukum

KEADILAN DI JALAN RAYA abid zamzami
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRACTAccessing public road is the right of every citizen since they have to pay taxes for motor vehicle which is principally allocated for road maintenance. Even though all citizens have right to use public road facilities, there are some particular groups of people that are prioritized and always guarded by police guards or using voorijder. The regulation about road users that have primary right to be prioritized in using public road is regulated in Traffic and Commodity Transportation Act No.22/2009 Article 134. However, voorijder is often misused by elites or public figures within social service reasoning so that justice in using public road is not well implemented. Keywords: Voorijder, Law Objectives, JusticeABSTRAKMenggunakan jalan raya merupakan hak semua warga negara karena semua warga negara pasti sudah membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pajak tersebut digunakan untuk perawatan jalan raya. Meskipun semua warga berhak menggunakan fasiltas jalan raya ada golongan-golongan tertentu yang harus diprioritaskan dan harus menggunakan pengawalan dari kepolisian menggunakan voorijder. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya penggunaan voorijder banyak disalahgunakan oleh orang-orang kaya dengan alih-alih mengadakan bakti sosial sehingga keadilan dalam menggunakan jalan raya tidak terlaksana dengan baik.Kata Kunci: Voorijder, Tujuan Hukum, Keadilan

KEPASTIAN YURIDIS PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA Diyaul Hakki; Abid Zamzami; Noorhuda Muchsin
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.817 KB)

ABSTRACT After Indonesia's independence, there were various interpretations of juridical certainty and the position of Pancasila, both in the form of understanding that Pancasila is part of the Constitution and understanding that Pancasila is another higher part of the Constitution. The formulation of the problem in this study is 1. How is the juridical certainty of the position of Pancasila as a staatsfundamentalnorm in the Hierarchy Law in Indonesia? and 2. How is the Legis Ratio of Pancasila's position as a staatsfundamental norm in the theory of Legal Science? By conducting a normative study and the approach to legislation (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), and Historical Approach (Historical Approach), as well as by using primary and secondary legal materials. The results show that the juridical position of Pancasila can be interpreted from the word " based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be interpreted as the State Foundation, then affirmed in TAP MPR No. XVII MPR 1998 as the State Basis, and reaffirmed in Constitutional Court Decision No. 100 PUU-XI 2013 that Pancasila is the basis of the state, in theory Pancasila is domiciled as staatsfundamentalnorm (State Fundamental Norms) because Pancasila is not sourced and based on a higher norm above it.Keywords : Pancasila, State Basic, Staatsfundamentalnorm ABSTRAKSetelah Indonesia Merdeka ada berbagai macam tafsir tentang kepastian yuridis dan kedudukan Pancasila, baik berupa pemahaman Pancasila adalah bagian dari Konstitusi maupun pemahaman Pancasila merupakan bagian lain yang lebih tinggi dari Konstitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam Hierarki Hukum di Indonesia? dan 2. Bagaimana Ratio Legis kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam teori Ilmu Hukum?. Dengan melakukan kajian secara normatif dan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach), serta dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan yuridis Pancasila dapat ditafsir dari kata “berdasarkan” dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dapat diartikan sebagai Dasar Negara, kemudian ditegaskan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 sebagai Dasar Negara, dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI/2013 bahwa Pancasila Merupakan Dasar Negara, secara teori Pancasila berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) karena Pancasila tidak bersumber dan berdasar terhadap Norma yang lebih tinggi lagi diatasnya.Kata Kunci : Pancasila, Dasar Negara, Staatsfundamentalnorm.

KEADILAN DI JALAN RAYA abid zamzami
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v1i1.739

ABSTRACTAccessing public road is the right of every citizen since they have to pay taxes for motor vehicle which is principally allocated for road maintenance. Even though all citizens have right to use public road facilities, there are some particular groups of people that are prioritized and always guarded by police guards or using voorijder. The regulation about road users that have primary right to be prioritized in using public road is regulated in Traffic and Commodity Transportation Act No.22/2009 Article 134. However, voorijder is often misused by elites or public figures within social service reasoning so that justice in using public road is not well implemented. Keywords: Voorijder, Law Objectives, JusticeABSTRAKMenggunakan jalan raya merupakan hak semua warga negara karena semua warga negara pasti sudah membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pajak tersebut digunakan untuk perawatan jalan raya. Meskipun semua warga berhak menggunakan fasiltas jalan raya ada golongan-golongan tertentu yang harus diprioritaskan dan harus menggunakan pengawalan dari kepolisian menggunakan voorijder. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya penggunaan voorijder banyak disalahgunakan oleh orang-orang kaya dengan alih-alih mengadakan bakti sosial sehingga keadilan dalam menggunakan jalan raya tidak terlaksana dengan baik.Kata Kunci: Voorijder, Tujuan Hukum, Keadilan

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search