Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SIGn Jurnal Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Darma Agung Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Notary
Flora Dianti
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TANGGUNGJAWAB NOTARIS/PPAT MENGENAI AKTA SIMULASI YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mika Anabelle; Flora Dianti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.189 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p15

Abstract

Studi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggungjawab notaris/PPAT mengenai akta simulasi yang dibuatnya ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta akibat hukum terhadap jaminan kredit yang dilakukan atas dasar perjanjian simulasi dengan studi kasus putusan pengadilan nigari Wonogiri Nomor: 16 /Pdt.G/2019/PN Wng. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Notaris/PPAT yang membuat perjanjian simulasi dihadapannya dapat dimintakan beberapa macam pertanggungjawaban antaralain meliputi tanggungjawab secara perdata, tanggungjawab secara pidana, serta tanggungjawab administrasi dan mengenai jaminan kredit yang diberikan debitur tetap sah dan mengikat karena pembuatan Akta Jual beli berkaitan dengan objek yang menjadi jaminan kredit tidak berkaitan dengan hukum. This study was conducted to analyze and identify the responsibilities of a notary/PPAT regarding the simulation deed he made in terms of the laws and regulations as well as the legal consequences of credit guarantees made based on a simulation agreement with a study case of the Wonogiri court decision Number: 16 /Pdt.G/2019 /PNWng. The research method used is normative legal research by utilizing a statutory approach, an analytical approach and a case approach. From the analysis of the study, it explains that the Notary/PPAT who made a simulation agreement in front of Notary/PPAT could be asked for several kinds of responsibilities consist of civil liability, criminal responsibility, and administrative responsibility and regarding credit guarantees given by the debtor, it remains valid and binding because the making of the Sale and Purchase Deed is related to the object. which is a credit guarantee that is not related to the law.
PENGATURAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTUNYA Triana Novia Tungga Dewi; Flora Dianti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.503 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i12.p19

Abstract

Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis menganai keabsahan suatu perbuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan terhadap obyek tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya atau jangka waktunya, serta memberikan gambaran mengenai prosedur yang dapat dipenuhi agar jual beli tanah Hak Guna Bangunan yang telah habis jangka waktunya tersebut dapat dilakukan. Penulisan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada Peraturan Perundang-Undangan, sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis data menggunakan analisis kualitatif, cara penarikan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris oleh para pihak, tidak dapat dikatakan sah dan berlaku. Dikarenakan pemegang hak atas tanahnya bukan orang yang berhak untuk mengalihkan hak tersebut atau haknya gugur, karena objeknya telah dikuasai oleh Negara. Prosedur yang dapat dipenuhi agar jual beli dapat dilakukan yaitu melalui pembaharuan hak, atau prosedur kedua dapat membuat Akta Notaris yang disebut dengan Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak, yang di ikuti dengan pengajuan permohonan Hak atas Tanah, yaitu Hak Guna Bangunan. This writing is carried out to find out and analyze the validity of a legal act of a Sale and Purchase Binding Agreement which is carried out on a land object with a Hak Guna Bangunan which has expired or its period of time, as well as to find out the procedures that can be fulfilled so that the sale and purchase of land with a Building Use Rights that have expired time it can be done. This writing refers to the Supreme Court Decision Number 136K/Pdt/2017. This study uses a normative legal research method with an approach to legislation, the nature of the research is analytical descriptive, the data used is secondary data, the data analysis uses qualitative analysis, the conclusion is drawn using deductive logic. The results of this study explain that the binding sale and purchase agreement made before the authorized official or notary by the parties cannot be said to be valid and valid. Because the holder of the right to the land is not the person who has the right to transfer the right or the right is lost, because the object has been controlled by the State. The procedure that can be fulfilled so that buying and selling can be carried out is through renewal of rights, or the second procedure can make a Notary Deed called the Deed of Sale and Purchase of Houses and the Transfer of Rights, which is followed by submitting an application for Land Rights, namely the Right to Build.
Implikasi Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Obyeknya Milik Pihak Lain Dan Tanggung Jawab Notarisnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 559/Pdt.G/2018/Pn. Sby) Intan Nabila; Flora Dianti
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.732 KB)

Abstract

Perwarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair) dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu wasiat pengangkatan waris (testamentair erfrecht/erfstelling) dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat/legaat). Perbedaan antara pengangkatan wasiat (erfstelling), atas hak umum dengan memberikan wasiat tidak ditentukan bendanya secara tertentu sedangkan hibah wasiat (legaat), atas hak khusus yaitu memberikan wasiat dengan ditentukan jenisnya, yang mana objek hibah wasiat itu harus dimiliki pada saat pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat tersebut dapat dibuat dengan akta tertulis yang berkaitan dengan peran Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Apabila dalam pembuatan akta mengalami penyimpangan dan/atau pelanggaran persyaratan pembuatan akta, maka hal tersebut membawa akibat terhadap tidak sahnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta hibah wasiat yang obyeknya bukan milik pihak dalam akta dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai pemegang protokol terhadap pembatalan akta hibah wasiat nomor 122 yang dibuat oleh notaris purna bakti. Untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini maka Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum berupa peraturan-peraturan, literatur dan buku kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap akta hibah wasiat nomor 122, mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum karena mengandung cacat hukum secara materiel. Dan tanggung jawab notaris pengganti terhadap pembatalan akta hibah wasiat tersebut hanya sebatas sebagai pemegang protokol yaitu menjaga dan memelihara produk akta notaris purna bakti, serta tunduk dan patuh pada putusan hakim yaitu untuk tidak memberlakukan lagi akta hibah wasiat tersebut dalam bentuk apapun juga.Kata Kunci: Wasiat, Hibah Wasiat, Notaris
MANIPULASI TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN (BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 239 PK/PDT/2018) Muhammad Razaq; Flora Dianti
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 1 (2023): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i1.3063

Abstract

Land rights refer to the entitlement of an individual to use or benefit from a specific piece of land. The transfer of building use rights and land management rights from the developer to the buyer is only possible if the buyer fulfills all necessary requirements. However, a study was conducted to understand the legal implications of manipulating the Deed of Sale and Purchase and the consequences of not extending land use rights. The research used normative methods and secondary data to draw conclusions. The study revealed that Defendants I and II committed an illegal act by deliberately infiltrating the Management of the Association of Residents of Flats, which violated the subjective rights of others and moral rules. The ownership status of the plaintiff's land was lost due to the change in status from Building Use Right to Management Rights, which is a right of use owned by the DKI Regional Government. The study emphasizes the importance of complying with legal requirements to avoid legal consequences.
Analisis Mengenai Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Tidak Berdasarkan Kehendak Pihak Didalamnya (Studi Putusan No.621/Pdt.G/2019/PN.Sgr) Kuntadi, Arnaz Adiguna; Dianti, Flora
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4071

Abstract

This research aims to determine the role of notary on creating Deed of Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) dan power of attorney to sell, it also analyze the validity of deeds that are made not based on the will of the party involved. This research uses the approach of case study and library research, which involves examining and colleting sources from journals, books and internet. The results of this research indicate that notary play an important role in creating authentic deeds, among the things that a notary must do is to provide legal counseling and act faithfully, honestly, diligently, independently, impartially, and to protect the interest of the parties involed, which stated on Article 15 Paragraph (2) letter (e) and Article 16 Paragraph (1) letter (a) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amandments of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. The conclusion is that a deed that are made not based on the will of the parties, contain an elements of circumstances abuse (misbruik van omstandigheden), doesn’t meet the requirements as stated in Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code can be invalidated in the court if it is proven to contain unlawful act.
Tantangan Peran Notaris Dalam Proses Merger Konglomerat: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia Shamira, Syarifah; Dianti, Flora
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.61-78

Abstract

Merger is a corporate legal action that combines two or more companies into one entity to increase efficiency, and business diversification. This research focuses on the conglomerate merger between PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) and PT Tokopedia, which formed a holding company called GoTo Group. The purpose of this study is to analyze the role of notaries in the stages of a conglomerate merger of public companies in accordance with applicable laws and regulations, such as the Limited Liability Company Law (UUPT) and POJK No. 74/POJK.04/2016. The research method used is normative juridical with an analytical descriptive approach. The results show that notaries have an important role in every stage of the GoTo conglomerate merger, starting from the preparation of the Merger Deed, changes to the Articles of Association, to the submission of documents to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System (SABH). In addition, the notary also ensured that the merger did not violate the principles of fair business competition in accordance with Law Number 5 Year 1999, and protected the rights of minority shareholders, creditors, and employees.
Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank dalam Transaksi Letter of Credit Manga, Angel Fransisca Christy; Dianti, Flora
SIGn Jurnal Hukum Vol 5 No 2: Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v5i2.292

Abstract

This study aims to understand and examine the legal consequences of unlawful acts against banks involved in L/C transactions. This study uses a normative legal research method. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021 demonstrates Indonesia’s legal adaptation to UCP 600 as the international standard in L/C transactions. UCP 600 emphasizes the principle of independence about the Bank’s role, which is limited to verifying L/C transaction documents. However, there is a risk of L/C Fraud, where the Issuing Bank has the right not to pay the Exporter if there are indications of fraud, by implementing the “Fraud Rule.” The approach to L/C Fraud varies across jurisdictions; in countries with civil law systems, such actions are often considered unlawful acts, while in countries like the United States, they are viewed as criminal acts. Therefore, it is recommended that relevant stakeholders enhance their understanding and compliance with UCP 600. Issuing Banks and Advising Banks need to develop more effective mechanisms for detecting and preventing L/C Fraud, considering the different legal approaches to L/C Fraud in various jurisdictions. Training staff on the nuances of L/C Fraud and how to identify it is also essential. Furthermore, resolving L/C disputes through civil law channels is considered more appropriate, given these transactions’ commercial and contractual nature. Stakeholders should collaborate to strengthen the legal framework and procedures that support the integrity and security of L/C transactions and to align practices with international standards to enhance trust and security in international trade.
Analisis Mengenai Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Tidak Berdasarkan Kehendak Pihak Didalamnya (Studi Putusan No.621/Pdt.G/2019/PN.Sgr) Kuntadi, Arnaz Adiguna; Dianti, Flora
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4071

Abstract

This research aims to determine the role of notary on creating Deed of Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) dan power of attorney to sell, it also analyze the validity of deeds that are made not based on the will of the party involved. This research uses the approach of case study and library research, which involves examining and colleting sources from journals, books and internet. The results of this research indicate that notary play an important role in creating authentic deeds, among the things that a notary must do is to provide legal counseling and act faithfully, honestly, diligently, independently, impartially, and to protect the interest of the parties involed, which stated on Article 15 Paragraph (2) letter (e) and Article 16 Paragraph (1) letter (a) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amandments of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. The conclusion is that a deed that are made not based on the will of the parties, contain an elements of circumstances abuse (misbruik van omstandigheden), doesn’t meet the requirements as stated in Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code can be invalidated in the court if it is proven to contain unlawful act.
Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Kuswulandari, Dhiya Dinar; Dianti, Flora
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14643

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, maraknya kasus anak yang hamil di luar nikah, menjadi pembahasan penting yang mengakibatkan adanya pengesahan bagi perkawinan anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batas minimun dalam usia kawin yaitu bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Dengan adanya Pasal 53 KHI yang mengatur mengenai perkawinan bagi wanita hamil (kawin hamil), membuat pengecualian terhadap aturan mengenai usia kawin, sehingga tetap bisa melangsungkan perkawinan walaupun wanita tersebut masih di bawah umur, dengan syarat pria yang mengawininya adalah pria yang menghamilinya. Dalam kasus seperti itu, dapat diberikan Dispensasi Kawin dengan diajukannya permohonan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini membahas terkait Putusan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bhn dimana diberikannya Dispensasi Kawin terhadap perkawinan anak di bawah umur dikarenakan kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perkawinan bagi wanita hamil, dan akibat hukum penerapan Pasal 53 KHI mengenai perkawinan bagi wanita hamil sebagai dasar Dispensasi Perkawinan anak di bawah umur. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), dan penggunaan metode analisis data, dengan pendekatan kualitatif, dimana mengumpulkan data sekunder untuk mendapat kesimpulan yang berdasar pada peraturan yang terkait. Hasil penelitian yang didapat, yaitu dengan penerapan Pasal 53 KHI sebagai dasar Dispensasi Perkawinan anak di bawah umur, menimbulkan akibat hukum yaitu anak tersebut dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, perkawinan tersebut sah, dan anak yang akan dilahirkan sebagai anak sah.
Co-Authors Intan Nabila Kuntadi, Arnaz Adiguna Kuswulandari, Dhiya Dinar Manga, Angel Fransisca Christy Mika Anabelle Muhammad Razaq Shamira, Syarifah Triana Novia Tungga Dewi