Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar Aswar Annas; Humaidid Muhajir
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 2 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v4i2.11152

Abstract

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dirancang pemerintah berupaya membentuk hard dan soft skills mahasiswa secara kompetitif yang diterapkan di satuan Perguruan Tinggi. Dengan cara melaksanakan 9 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Yaitu; Pertukaran mahasiwa, Magang/praktik kerja, Mengajar di sekolah, Penelitian/riset, Proyek kemanusian, Kegiatan wirausaha, Studi independen, Membangun desa/Pengabdian masyarakat, dan Bela negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perbandingan penerapan Kurikulum MBKM dari berbagai perguruan tinggi swasta di Kota Makassar meliputi; Universitas Muhammadiyah, Universitas Bosowa, dan Universitas Pepabri. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu; wawancara/partisipasi langsung, observasi dan Telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kurikulum MBKM di Unismuh dan Unibos telah menerapkan 7 kegiatan pembelajaran dari kurun waktu 2 tahun terakhir dan partisipasi Dosen, Mahasiswa, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Pertukaran Pelajar dan Kampus Mengajar. Terdapat bentuk pembelajaran yang belum terlaksana yaitu; Proyek Kemanusiaan, dan Bela Negara. Sedangkan di Universitas Pepabri hanya menerapkan 5 bentuk pembelajaran, 4 diantaranya belum terlaksana yaitu; Kampus Mengajar, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusian, dan Bela Negara. Partisipasi Mahasiswa, Dosen, dan Program Studi cenderung pada kegiatan Magang/Praktik Kerja.
The Impact of the Makassar Recover Program on COVID-19 Response Humaidid Muhajir; Aswar Annas
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 27, No 1 (2023): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.77905

Abstract

The spread of COVID-19 in Makassar City has increased the death rate, affected people's behavior, and crippled the economy. Various efforts have been made to mitigate it, including by implementing the Makassar Recover policy. Using a qualitative descriptive approach, this research will provide an overview of the impact of the Makassar Recover program on handling COVID-19. Primary data sources are collected through interviews with informants while secondary data sources are collected through document review of Recover Ecosystem documents. The results showed that the Makassar Recover program from the Health Immunity dimension impacted increasing community immunity through vaccination and the presence of a COVID hunter task force involved in providing social assistance and establishing treatment posts. The government also handles triage, testing, tracing, and treatment through the Recovery Task Force. The Social Adaptation Dimension impacts changing people's lifestyles to be healthier. Activities are carried out, namely sterilizing 509 social facilities and public facilities by spraying disinfectants, preparing 1,500 free handwashing stations and body temperature measuring devices, and providing educational media and a COVID-19 call center for citizens. The Economic Recovery Dimension impacts the formation of new business actors. Activities are carried out to form 5,000 start-up halls as new business actors, as many as 13,277 MSME players, and 1,604 cooperative units are activated and given capital.
The Impact of the Makassar Recover Program on COVID-19 Response Humaidid Muhajir; Aswar Annas
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 27, No 1 (2023): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.77905

Abstract

The spread of COVID-19 in Makassar City has increased the death rate, affected people's behavior, and crippled the economy. Various efforts have been made to mitigate it, including by implementing the Makassar Recover policy. Using a qualitative descriptive approach, this research will provide an overview of the impact of the Makassar Recover program on handling COVID-19. Primary data sources are collected through interviews with informants while secondary data sources are collected through document review of Recover Ecosystem documents. The results showed that the Makassar Recover program from the Health Immunity dimension impacted increasing community immunity through vaccination and the presence of a COVID hunter task force involved in providing social assistance and establishing treatment posts. The government also handles triage, testing, tracing, and treatment through the Recovery Task Force. The Social Adaptation Dimension impacts changing people's lifestyles to be healthier. Activities are carried out, namely sterilizing 509 social facilities and public facilities by spraying disinfectants, preparing 1,500 free handwashing stations and body temperature measuring devices, and providing educational media and a COVID-19 call center for citizens. The Economic Recovery Dimension impacts the formation of new business actors. Activities are carried out to form 5,000 start-up halls as new business actors, as many as 13,277 MSME players, and 1,604 cooperative units are activated and given capital.
PENGEMBANGAN PARIWISATA KAMPUNG PENYU DESA BARUGAIA TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN Humaidid Muhajir; Asmi Citra Malina A.R. Tassakka; Andi Assir; Satria Mandala; Ilham Alimuddin; Hidayat Marmin; Aswar Annas; Armi Indrayuni
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38274

Abstract

Kampung Penyu Desa Barugaia salah satu tempat wisata yang menaik dan menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Kepuluan Selayar. Ragam permasalahan yang terjadi di tempat wisata Kampung Penyu meliputi. Kondisi pantai yang kotor akibat sampah, pesisir pantai terdampak abrasi, prasarana dan sarana pantai wisata rusak, belum tersedianya mapping wilayah dan peta wisata yang terstruktur, belum tersedianya media promosi, kemampuan sumberdaya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) terkait sapta pesona masih minim, dan rusaknya penangkaran penyu yang mengancam kepunahan penyu diwilayah ini, dari uraian permasalahan ini sehingga pengembangan pariwisata berkelanjutan sangat perlu dilakukan. Metode pengabdian yang dilakukan menggunakan model. Pertama sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, Kedua pelatihan dan penyuluhan terkait teknologi tepat guna yang diberikan, Ketiga penerapan teknologi inovasi yang diberikan, dan Kempat melakukan pendampingan dan evaluasi keberhasilan kegiatan. Hasil penerapan teknologi inovasi pemilah sampah dan pengeruk sampah memanimalisir volume sampah di wilayah pesisir, penataan kelembagaan Pokdarwis yang baik terkait pengelolaan wisata dan sapta pesona, tersedianya inovasi akun promosi dan peta wisata, dan terealisasinya pelestarian penyu yang dilakukan oleh Pokdarwis. Pentingnya hasil pengabdian ini untuk mengembalikan Kampung Penyu sebagai tempat wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Makassar City Climate Change Handling Policy Aswar Annas; Resky Amalia P
Journal of Government and Civil Society Vol 8 No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i1.9530

Abstract

The urgency of climate change is now crucial. Climate change is not only an environmental problem but also threatens the survival of urban communities, affects urban spatial planning, and encourages government initiatives to increase public capacity and integrated social services. This study aims to identify and analyze the implementation of policies and handling of climate change by the government of Makassar City. This study uses qualitative data sources, namely statements from informants and local action plan documents for climate change adaptation and disaster risk reduction. Data collection through interviews and relevant literature review. The study results show that the climate change countermeasures policies implemented include; adding green open spaces, clean water management, rehabilitation and normalization of canals, mitigation through planting mangroves, developing aquaculture to empower island communities, and socializing strengthening climate change regulations. Other policies were carried out, including the ecological dimensions of forming strategic areas and cultivation, the social dimension of public capacity building and integrated social services, technical dimensions of the development of urban spatial pattern structures.Urgensi perubahan iklim saat ini menjadi krusial. Perubahan iklim bukan hanya mengenai masalah lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan hidup masyarakat kota, memengaruhi penataan ruang kota, dan mendorong inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kapasitas publik dan layanan sosial terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan dan penanganan perubahan iklim yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, sumber data yaitu pernyataan yang berasal dari informan, dan dokuman rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Pengumpulan data melalui wawancara dan telaah literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangan perubahan iklim dilakukan, meliputi; penambahan ruang terbuka hijau, pengelolaan air bersih, rehabilisasi dan normalisasi kanal, mitigasi melalui penanaman mangrove, pengembangan budidaya perikanan pemberdayaan masyarakat pulau, dan sosialisasi penguatan aturan perubahan iklim. Kebijakan lain dilakukan, yaitu; dimensi ekologi pembentukan kawasan strategi dan budidaya, dimensi sosial peningkatan kapasitas publik dan layanan sosial terpadu, dan dimensi teknis pengembangan struktur pola ruang perkotaan.