Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN Fatimah, Utari Dewi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.221 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i2.101

Abstract

Secara normatif permasalahan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya, salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, akan tetapi dalam implementasinya, kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, penerapan konsep perlindungan hukum yang bersifat preventif sebagai aspek materil berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan regulatif dijadikan sebagai suatu penyelesaian permasalahan kesehatan reproduksi, dalam hal ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi dengan konsep negara hukum yang berketuhanan, menyangkut kebebasan yang hak sebagai manusia akan tetapi tidak boleh melanggar undang-undang. Sekalipun manusia mempunyai kebebasan untuk menggunakan hak reproduksinya, namun kebebasan itu tidak tanpa batas.
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (UNDUE INFLUENCE) DAN PELANGGARAN PRINSIP UTMOST GOODFAITH DALAM PRAKTIK INVESTASI SKEMA PIRAMIDA Tuti Rastuti; Rd. Dewi Asri Yustia; Utari Dewi Fatimah
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.77 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v18i2.887

Abstract

Pyramid schemes are strictly prohibited by Law No. 7 of 2014 on Commerce in Article 9, but the practice of this business scheme continues to grow. People are often fooled by lucrative offers. The offer is often packed in the form of fraud and undue influence. The weakness of the Civil Code as a legal umbrella guarding the process of investing agreement is alleged to be the factor of not offering the bidder to do this pyramid scheme marketing strategy. Only Article 1321 Civil Code can be used as a legal backlash against undue influence, while the legal aspects arising from business investment pyramid schemes are so complex. This study focuses on the study of the undetermined forms undertaken by offerors on offeree in pyramid scheme business investment practices, as well as reviewing legal aspects arising from abuse of circumstances, and reviewing the legal responsibilities of offerors in practice business investment pyramid scheme. Using the juridical-empirical approach method and the research specification is analytical descriptive, then analyzed by qualitative juridical, the research results show that, in practice pyramid scheme various forms of undue influence on offeree, partly because of economic condition, psychological condition, and livinglaw values, such as communal values ​​and mutual cooperation, and trust factors. Initially simple from abuse of circumstances when the bidding process, but raises multi-faceted law, covering aspects of civil law, aspects of criminal law, and economic laws. From multi aspects of the law that arise then lead to convergence of legal responsibility for the offeror. Keywords: Undue Influence, Pyramid Scheme.
STRATEGI PENGGABUNGAN SANKSI BAGI PELANGGARAN HUKUM TATA RUANG DALAM RANGKA PEMULIHAN PEMANFAATAN RUANG Rd. Dewi Asri Yustia; Utari Dewi Fatimah
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 20 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.513 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v20i1.2020

Abstract

In reality, development that does not pay attention to spatial planning causes problems, namely the use of space with unclear needs and designation, so that it creates problems related to the chaos of urban planning, prolonged disasters, also raises population problems, this is as a result of development permits issued which violate many spatial regulation, so that the development carried out is not in accordance with the function of spatial planning, whereas in the spatial regulation there are heavy sanctions for perpetrators of spatial violations, but in reality the sanctions imposed do not provide a deterrent effect for the perpetrators and also do not benefit a recovery of spatial functions. In response to this, this article aims to provide recommendations in the application of sanctions that have been regulated in the Spatial Planning Law. This article in its preparation used the normative juridical method, with a multidisciplinary approach, covering spatial law, state administrative law and criminal law and was analyzed in a qualitative juridical manner. With this recommendation, it is expected to provide spatial law reform in Indonesia, especially in collaborating sanctions regulated in the Spatial Planning Act for both private individuals and corporations, as well as for spatial licensing officials, in an effort to achieve legal certainty and legal protection Keywords: Strategy, Sanctions, Violations, Spatial Planning.
KEDUDUKAN DAN KEKUATAN REKAM MEDIS DALAM PENGEMBANGAN ALAT BUKTI UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM Utari Dewi Fatimah
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.013 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v18i2.873

Abstract

Rekam medis merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang berfungsi menentukan penegakan diagnosa dengan benar sesuai prosedur, sebagai upaya maksimal agar pasien memperoleh hak kesembuhan ataupun pemulihan kesehatan. Kedudukan Rekam Medis sebagai alat bukti surat, yang berisikan keterangan ahli yang dituangkan didalamnya, dalam bentuk catatan bertujuan untuk membantu penyidikan mengungkap tindak pidana, terutama dalam rangka pembuktian malpraktek medis. Sebagai alat bukti surat, pembuatan Rekam Medis telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP, juga Pasal 13 ayat (1) huruf c PerMenKes No. 269/MENKES/PER/III/2008. Dalam hukum perdata, Rekam medis walaupun bukan akta tetapi sebagai bukti tulisan dapat dikatakan otentik karena kedudukan rekam medis dibuat oleh pejabat yang berwenang (dokter) oleh karena mempunyai kedudukan tingkat keterbuktian yang kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (clear and convincing evidence). Keterbuktian ini biasanya diterapkan, baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana. Sedangkan kekuatan hukum Rekam Medis dalam pembuktian perkara malpraktek di bidang kedokteran tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP oleh sebab itu diperlukan adanya alat bukti lain yaitu keterangan ahli yang dapat menguatkan kedudukan rekam medis sebagai alat bukti. Rekam medis yang hanya sekedar diperlihatkan dalam penyidikan dan di pengadilan, kekuatan hukumnya menjadi lemah, bahkan untuk menentukan kepastian hukumpun sangat sulit untuk dibuktikan. Kata Kunci : Kedudukan, Rekam Medis, Alat Bukti.
PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER Dewi Asri Yustia; Utari Dewi Fatimah
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 19 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.22 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v19i1.1999

Abstract

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dalam pembentukan atau pembaharuan terhadap hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam merevisi Undang-Undang Kesehatan dengan memperhatikan perlindungan hukum bagi pasien dan dokter dalam kaitannya dengan tindakan euthanasia. Sedangkan tujuan jangka pendek yang saat ini ingin dicapai adalah mengkontruksikan kebijakan hukum yang dibuat terkait dengan perbuatan euthanasia yang dilakukan oleh dokter atas persetujuan pasien atau keluarga pasien dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pasien antara lain terkait dengan kepastian pengobatan, kepastian hukum apabila terjadi tindakan euthanasia. Selain itu juga perlindungan hukum bagi dokter antara lain terkait dengan pemberian pelayanan medis, dalam kemampuan kompetensi yang dimiliki untuk memberikan pengobatan dan bagaimana tanggung jawab dokter terkait dengan tindakan euthanasia yang dilakukan terhadap pasien, sehingga diharapkan dengan mengkontruksikan kebijakan hukum akan memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan multidisipliner, meliputi hukum kesehatan, hukum pidana dan hukum perikatan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu terkait dengan persoalan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Keyword : Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Tindakan Euthanasia.
MENDOBRAK KELEMAHAN LITIGASI KONVENSIONAL MELALUI MODEL ADVOKASI MANDIRI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN Rd. Dewi Asri Yustia; Tuti Rastuti; Utari Dewi Fatimah
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.29 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.51

Abstract

In Indonesia, various legislations have been enacted to protect women. In fact, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has been ratified through Act No. 7 Year 1984. But numbers of discrimination, domination, and violence against women is increasing. This is motivated finding of preliminary data at the penitentiary that women cases that affect women perpetrators of criminal acts predominantly sourced from domestic violence. This study uses normative juridical methods empirically supported, through a multidisciplinary approach is the approach of the legal aspects of civil and criminal law and procedural law. The data obtained and analyzed by juridical qualitatively. The results showed that, the model of conventional litigation, directs the entire process of the law to be passed by left entirely to legal counsel. Model of this litigation has not provided the knowledge, understanding and awareness of the law against female perpetrators (victims marginalized). Results of this study recommend a model of independent litigation. This model is expected to accommodate the litigation needs of female perpetrators of criminal acts, so that they can advocate for themselves in the face of the proceedings. In addition, the model is expected to have an independent advocate can be a new alternative in the judicial process, and can be used as a reason for consideration for renewal effort does justice process.Keywords: Empowerment; Women; Self Advocacy; RenewalDi Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk melindungi kaum perempuan. Bahkan, telah meratifikasi Convention on The Elimination of  All Forms of Discrimination Against Women melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun faktanya diskriminasi, dominasi, dan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Hal ini dilatarbelakangi ditemukannya data awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan kasus-kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, melalui pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, model litigasi konvensional, mengarahkan pada seluruh proses hukum yang akan dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi ini belum memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya model litigasi mandiri. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses beracara. Selain itu, diharapkan model advokasi mandiri ini dapat dijadikan alternatif baru di dalam proses peradilan, dan dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk dilakukannya upaya pembaharuan proses peradilan.Kata Kunci :   Pemberdayaan; Perempuan; Advokasi Mandiri; Pembaharuan
A THE EMPOWERMENT OF COMMUNAL AND SOCIO-CULTURAL VALUE IN PYRAMID SCHEME DISPUTE SETTLEMENT Tuti Rastuti; Utari Dewi Fatimah; Ghandhi Pharmacista
SAMPURASUN Vol 4 No 2 (2018): Sampurasun Vol. 4 No. 2 - 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.479 KB) | DOI: 10.23969/sampurasun.v4i02.1063

Abstract

Due to the unlawful practice of pyramid scheme business, there has been noticeable damage on communal value and living law within the affected communities. This condition becomes the source of dispute and affects the loss of trust, harmony and the damage of social and communal order. The segregated litigation process, which is the most common solution; could not solve the complex nature of the dispute. Therefore, there should be a new comprehensive alternative to restore both financial loss and the damage within the affected communities. The research aims to study the use of communal and socio-cultural value in the settlement of Pyramid scheme dispute, which is not only vulnerable as the modus of the scam but also as the solution for the victims. The method used is juridical empiric with juridical normative approach. The research shows the analysis of legal framework to solve the conflict within the community caused by pyramid scheme progressively. The research indicates that penal mediation could be the solution of the problem. The research outcomes could contribute to the alternative to settle the dispute, also to restore the social order and to restore the loss accordingly.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN Fatimah, Utari Dewi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i2.101

Abstract

Secara normatif permasalahan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya, salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, akan tetapi dalam implementasinya, kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, penerapan konsep perlindungan hukum yang bersifat preventif sebagai aspek materil berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan regulatif dijadikan sebagai suatu penyelesaian permasalahan kesehatan reproduksi, dalam hal ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi dengan konsep negara hukum yang berketuhanan, menyangkut kebebasan yang hak sebagai manusia akan tetapi tidak boleh melanggar undang-undang. Sekalipun manusia mempunyai kebebasan untuk menggunakan hak reproduksinya, namun kebebasan itu tidak tanpa batas.
TRAINING FOR DEVELOPING VILLAGE REGULATIONS TO SUPPORT THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF MEKARSARI ECOWISATA VILLAGE Winayati, Nia K.; Tuti Rastuti; Utari Dewi Fatimah; Gandhi Phramacista
Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) Vol. 6 No. 01 (2024): Volume 06, Number 01 June 2024
Publisher : LPM Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/pics-j.v6i01.35105

Abstract

Mekarsari Village is one of ten tourist villages in Bandung Regency, which has the potential to be developed into an eco-tourism village. However, this potential has not been maximized because village government governance to support the development of village potential is still inadequate. One of the crucial things in village governance is the legal umbrella in the form of village regulations that are aspirational and responsive to accommodate the interests of the community. Against the urgency of forming village regulations, it is necessary to conduct training activities on the preparation of village regulations that involve community participation. The activity aims to increase the capacity of village officials, village consultative bodies (BPD), and the community to draft village regulations. Based on the observations, the following problems can be identified; (1) The draft village regulations have not been stipulated in the Mekarsari Village Government Work Plan (RKP); (2) the capacity of relevant individuals in mastering the systematic preparation of the village regulations has not been maximized. The method used is Participatory Action Research (PAR) through three stages of activities, namely planning, implementation, and evaluation activities. The whole activity ran smoothly, and the target audience enthusiastically participated in the activity, increasing the target's ability to make and draft village regulations.
EFFORT TO FULFILL THE RIGHT TO WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH IN INDONESIA'S STATE LAW SYSTEM Fatimah, Utari Dewi; Tuti Rastuti
Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) Vol. 6 No. 01 (2024): Volume 06, Number 01 June 2024
Publisher : LPM Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/pics-j.v6i01.35110

Abstract

The high maternal mortality rate (MMR) is one of the indicators to determine the health status of women. In addition, MMR is one of the main targets that have been determined by WHO as an indicator of a country's health. The fulfillment of the right to women's reproductive health can be realized in the Indonesian legal state system, through legal marriage (Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution). Efforts are being made to fulfill it, namely by improving maternal health, providing health service facilities as needed, low reproductive health, especially for women, will have an impact on the babies they are born. The research was done using normative juridic method. Based on the findings gathered from secondary research result and supported by primary result, it shows that reproductive health is a basic right of every person, so guaranteeing the availability of health facilities and infrastructure is a medium to guarantee and protect so that people can enjoy these basic rights. The form of this research is descriptive analytical and analyzed using normative juridical methods. Reproductive health aims to ensure the fulfillment of the reproductive rights of everyone, including women, through quality, safe, and accountable health services, as well as ensuring maternal health in reproductive age so that they are able to give birth to healthy and quality generations and reduce maternal mortality.