Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Edward Omar Sharif Hiariej
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak Edward Omar Sharif Hiariej
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.064 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.1-12

Abstract

Salah satu ciri asas hukum adalah bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian juga asas lex specialis derogat legi generali yang mengalami perkembangan secara teoretik. Salah satu derivate dari asas lex specialis derogat legi generali adalah asas lex specialis systematis. Dalam konteks hukum pidana, dikenal pembagian menurut sumber hukum pidana yang melahirkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretik memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis. Metode penelitian dalam tulisan ini seluruhnya menggunakan studi pustaka. Selain menganalisis teori-teori yang aktual terkait asas lex specialis derogat legi generali dan hukum pidana pajak. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa hukum pidana pajak memenuhi kriteria sebagai lex specialis systematis karena adresat-nya sangat khusus yaitu wajib pajak dan petugas pajak. Selain itu, baik ketentuan materiil maupun ketentuan formil dalam hukum pidana pajak menyimpang dari KUHP dan KUHAP. Adapun saran yang dapat diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah: Perlu melakukan perubahan mendasar terhadap undang-undang ketentuan umum pokok perpajakan dengan mengingat hukum pidana pajak adalah ius singular sebagai hukum adminstrasi yang diberi sanski pidana.
Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses Gaza Carumna Iskadrenda; Edward Omar Sharif Hiariej
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22, No 4 (2022): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.499-512

Abstract

The electoral legal framework in Indonesia is designed to be highly complex, which causes several problems. One of them is in the realm of election offenses, considering the establishment of the settlement mechanism is complicated due to the very short time limit. This research aims to identify, examine, study, and discover many regulatory problems that will undoubtedly help law enforcers to settle election offenses in the future. This research falls under the category of normative legal research prioritizing the use of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the data used, the documentation study/library study technique with tools in the form of written materials as described was used and qualitatively analyzed. The research finding showed that the specialization of the regulation in the form of speedy trial or fast-track judicial process is the root of the problem in the settlement of election offenses, considering the existing problems cannot be separated from it.
Co-Authors Gaza Carumna Iskadrenda