Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Gaza Carumna Iskadrenda
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passiv Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gaza Carumna Iskadrenda; Edward Omar Sharif Hiariej
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 18 No 1 (2024): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2024.V18.17-28

Abstract

Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terusterjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberijanji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (pembelian suara pasif) tidak. Dalam jangka pendek, penelitian ini bertujuan untuk memberikan terobosan hukum atas ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif. Sementara dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan pembaruan hukum pidana atas ketiadaan aturan tersebut. Dengan mengingat bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik studi dokumenter dengan alat berupa bahan-bahan tertulis dipergunakan dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Dalam jangka pendek, ketiadaan aturan mengenai pembelian suara pasif dalam kerangka hukum pemilu saat ini dapat diatasi dengan memberlakukan Pasal 149 ayat (2) KUHP Kolonial berdasarkan interpretasi teleologisrasional- doktriner di tengah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang sedang berjalan. Sementara dalam jangka panjang, ketiadaan aturan sebagaimana dimaksud dapat diatasi dengan mewujudkan pembaruan hukum pidana berupa pengaturan pembelian suara aktif dan pembelian suara pasif dalam undang-undang pemilu pada masa mendatang
Problems with Time Limitation Regulation in the Settlement of General Election Offenses Gaza Carumna Iskadrenda; Edward Omar Sharif Hiariej
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 22 No 4 (2022): Edisi Desember
Publisher : Law Policy Strategy Agency, Ministry of Law of The Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.499-512

Abstract

The electoral legal framework in Indonesia is designed to be highly complex, which causes several problems. One of them is in the realm of election offenses, considering the establishment of the settlement mechanism is complicated due to the very short time limit. This research aims to identify, examine, study, and discover many regulatory problems that will undoubtedly help law enforcers to settle election offenses in the future. This research falls under the category of normative legal research prioritizing the use of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the data used, the documentation study/library study technique with tools in the form of written materials as described was used and qualitatively analyzed. The research finding showed that the specialization of the regulation in the form of speedy trial or fast-track judicial process is the root of the problem in the settlement of election offenses, considering the existing problems cannot be separated from it.
Co-Authors Edward Omar Sharif Hiariej Edward Omar Sharif Hiariej